DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan diberikan dalam bentuk konfirmasi status wajib pajak sebelum layanan publik tertentu dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2019, No.1304 Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Polri untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Polri.
4.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. www.peraturan.go.id 2019, No.1304
6.Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

(1)KSWP dilakukan sebelum memberikan layanan publik tertentu.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kapolri melalui satuan kerja di lingkungan Polri yang memberikan pelayanan publik tertentu.
(3)Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.surat izin operasional jasa konsultasi keamanan;
2. b.surat izin operasional penerapan peralatan keamanan;
3. c.surat izin operasional pelatihan keamanan;
4. d.surat izin operasional kawal angkut uang dan barang berharga;
5. e.surat izin operasional penyediaan tenaga pengaman;
6. f.surat izin operasional penyediaan satwa untuk pengamanan;
7. g.surat izin impor bahan peledak komersial;
8. h.surat izin produksi bahan peledak komersial;
9. i.surat izin pembelian dan penggunaan bahan peledak komersial;
10. j.surat izin impor bunga api; dan
11. k.surat izin produksi bunga api.
(4)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
(5)Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat status: www.peraturan.go.id 2019, No.1304
1. a.valid; atau
2. b.tidak valid.
(6)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(7)Apabila pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak Terdekat atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 3

(1)Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), dapat memberikan pelayanan publik tertentu, setelah Keterangan Status Wajib Pajak disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dinyatakan valid.
(2)Pernyataan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan, apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dinyatakan tidak valid, satuan kerja tidak memberikan pelayanan publik tertentu.

Pasal 4

(1)Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
1. a.koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi; dan
2. b.pengawasan. www.peraturan.go.id 2019, No.1304
(2)Koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran melalui Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri.
(4)Hasil pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada:
1. a.Tim Nasional Pencegahan Korupsi; dan
2. b.Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.1304 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan diberikan dalam bentuk konfirmasi status wajib pajak sebelum layanan publik tertentu dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Polri untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Polri.
4.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. www.peraturan.go.id 2019, No.1304
6.Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

(1)KSWP dilakukan sebelum memberikan layanan publik tertentu.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kapolri melalui satuan kerja di lingkungan Polri yang memberikan pelayanan publik tertentu.
(3)Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.surat izin operasional jasa konsultasi keamanan;
2. b.surat izin operasional penerapan peralatan keamanan;
3. c.surat izin operasional pelatihan keamanan;
4. d.surat izin operasional kawal angkut uang dan barang berharga;
5. e.surat izin operasional penyediaan tenaga pengaman;
6. f.surat izin operasional penyediaan satwa untuk pengamanan;
7. g.surat izin impor bahan peledak komersial;
8. h.surat izin produksi bahan peledak komersial;
9. i.surat izin pembelian dan penggunaan bahan peledak komersial;
10. j.surat izin impor bunga api; dan
11. k.surat izin produksi bunga api.
(4)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
(5)Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat status: www.peraturan.go.id 2019, No.1304
1. a.valid; atau
2. b.tidak valid.
(6)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(7)Apabila pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak Terdekat atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 3

(1)Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), dapat memberikan pelayanan publik tertentu, setelah Keterangan Status Wajib Pajak disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dinyatakan valid.
(2)Pernyataan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan, apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dinyatakan tidak valid, satuan kerja tidak memberikan pelayanan publik tertentu.

Pasal 4

(1)Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
1. a.koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi; dan
2. b.pengawasan. www.peraturan.go.id 2019, No.1304
(2)Koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran melalui Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri.
(4)Hasil pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada:
1. a.Tim Nasional Pencegahan Korupsi; dan
2. b.Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002