DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Nomor: 2
Tahun: 2002
Ditetapkan: 8 Januari 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c.bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
d.bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
e.sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Dengan… Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4.Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6.Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7.Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8.Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9.Penyidikan…
9.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12.Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1)Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
1. a.kepolisian khusus;
2. b.penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
3. c.bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
(2)Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Pasal 4…

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

(1)Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
(2)Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1)Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(2)Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
(2)Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
(2)Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
1. a.penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. b.penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan turunan (24)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2004

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2008

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 3 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan turunan (24)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2004

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2008

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 17 Tahun 2016