Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1/KOMNAS HAM/IX/2011 Tahun 2011
- Nomor
- 1/KOMNAS HAM/IX/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.987 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
59 A/Komnas HAM/X/2008 tanggal 01 Oktober 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia diubah, sebagai berikut:
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9873
BAB III PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA Bagian Kedua A Kriteria Pengaduan yang Dimediasi
BAB III
Pengaduan yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
dan
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.987 4
Bagian Keempat Pengaduan Melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan
Bagian Keempat A Pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9875
Bagian Keenam Penerimaan Berkas Berdasarkan Asal Sengketa Paragraf 1 Sengketa Berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM
Dalam hal sengketa berasal dari keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa disertai Berita Acara Serah Terima dari tim yang menangani sengketa terdahulu dan dicatat pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi. Paragraf 2 Sengketa Berasal dari Rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.987 6
Paragraf 3 Sengketa Berasal dari Pengaduan Melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9877 Paragraf 4 Sengketa Berasal dari Pengaduan Melalui Perwakilan Komnas HAM
Paragraf 5 Sengketa Berasal dari Inisiatif Subkomisi Mediasi
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan