DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1/KOMNAS HAM/IX/2011 Tahun 2011

Nomor: 1/KOMNAS HAM/IX/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 13 September 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didapati adanya kekurangan sehingga dapat mengganggu optimalisasi dalam pelaksanaan fungsi mediasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.987 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3.Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;
4.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor. 59 A/Komnas HAM/X/2008 tanggal 01 Oktober 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5.Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 diubah, sehingga Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

8.Berita Acara Penundaan Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat tentang penundaan mediasi di antara para pihak yang bersengketa, alasan-alasan penundaan mediasi, serta penetapan waktu mediasi lanjutan yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, komediator, dan saksi-saksi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9873
9.Berita Acara Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat tentang berakhirnya suatu perundingan mediasi tanpa kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa serta alasan-alasan tidak tercapainya kesepakatan, yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, komediator, dan saksi-saksi.
10.10.Kesepakatan Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, mediator, komediator dan saksi-saksi.
2.Ketentuan BAB III diubah dan dengan penambahan bagian dan pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA Bagian Kedua A Kriteria Pengaduan yang Dimediasi

Pasal 4A

Pengaduan yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memiliki bukti awal yang memadai;
b.materi pengaduan adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c.pengaduan diajukan dengan itikad baik dan ada kesungguhan dari pengadu;
d.tidak terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;
e.tidak sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.materi pengaduan bernuansa sengketa dan/atau berpotensi menimbulkan konflik.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM, dan inisiatif Subkomisi Mediasi.

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.987 4

Pasal 7

(2)Rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penjelasan penanganan sengketa sebelumnya oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, alasan-alasan perihal pelimpahan penanganan sengketa, dan seluruh dokumen terkait.

5.Ketentuan Bagian Keempat BAB IV dan Pasal 8 diubah dan dengan penambahan bagian dan pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan meneruskan pengaduan yang diajukan prinsipal atau yang mewakili, baik secara langsung ataupun tertulis, kepada Subkomisi Mediasi jika materi pengaduan telah memenuhi semua kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4A.
(2)Pengaduan yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) harus disertai dengan identitas pengadu beserta kronologis sengketa, dan fotokopi dokumen terkait lainnya.
(3)Terhadap sengketa yang berasal dari pengaduan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim dan melakukan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 8A

(1)Perwakilan Komnas HAM meneruskan pengaduan yang diajukan prinsipal atau yang mewakili, baik secara langsung ataupun tertulis, kepada Subkomisi Mediasi jika berdasarkan telaahan Kepala Perwakilan Komnas HAM materi pengaduan telah memenuhi semua kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4A.
(2)Pengaduan yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Perwakilan Komnas HAM sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) harus disertai dengan identitas pengadu beserta nomor kontak, kronologis sengketa, dan fotokopi dokumen terkait lainnya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9875
(3)Terhadap pengaduan dari Perwakilan Komnas HAM, Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim yang melibatkan perwakilan Komnas HAM dan melakukan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

6.Ketentuan Bagian Keenam BAB IV dan Pasal 10 diubah dan dengan penambahan bagian dan pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam hal sengketa berasal dari keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa disertai Berita Acara Serah Terima dari tim yang menangani sengketa terdahulu dan dicatat pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi.

Pasal 10A

(1)Dalam hal Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan akan merekomendasikan sengketa untuk ditindaklanjuti oleh Subkomisi Mediasi, maka Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan menginformasikannya terlebih dahulu kepada Bagian Administrasi Mediasi untuk selanjutnya dilakukan penelaahan secara bersama- sama.
(2)Hasil telaahan bersama dituangkan ke dalam Berita Acara Telaahan Sengketa yang diisi oleh Bagian Administrasi Mediasi dan ditandatangani secara bersama-sama. (Lampiran 1)
(3)Apabila berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4A, maka pengaduan diteruskan kepada Subkomisi Mediasi dengan:
1. a.Memorandum yang berisi: kronologis sengketa, penjelasan historis penanganan sengketa sebelumnya, alasan pelimpahan penanganan sengketa, perkembangan kondisi terakhir sengketa;
2. b.Laporan hasil pemantauan jika telah dilakukan pemantauan lapangan; dan
3. c.Dokumen-dokumen terkait lainnya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.987 6
(4)Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa yang disertai Berita Acara Serah Terima dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan untuk selanjutnya dicatatkan pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi.

Pasal 10B

(1)Dalam hal pengaduan dilakukan secara langsung ke Komnas HAM telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 4A, serta prinsipal atau yang mewakili bersedia menyelesaikan sengketa melalui upaya mediasi HAM, maka Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan meminta prinsipal atau yang mewakili mengisi form pengaduan langsung kepada Subkomisi Mediasi.
(2)Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan menyerahkan form pengaduan langsung yang telah diisi prinsipal atau yang mewakili dan mengkoordinasikannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan perihal pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menyampaikan perihal pengaduan langsung kepada staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa yang piket pada hari itu untuk mengatur jadwal pertemuan dan mendampingi Anggota Komnas HAM di Subkomisi Mediasi dalam pertemuan dengan prinsipal atau yang mewakili.
(4)Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa wajib membuat notulen dan daftar hadir pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5)Pengaduan secara tertulis dari prinsipal atau yang mewakili yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan harus disertai dengan identitas pengadu, kronologis sengketa, dan fotokopi dokumen terkait lainnya.
(6)Apabila pengaduan tertulis telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 4A, maka Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan meneruskan pengaduan kepada Subkomisi Mediasi.
(7)Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa dari Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan yang ditujukan kepada Subkomisi Mediasi dicatat pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9877

Pasal 10C

(1)Apabila sengketa berasal dari pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 4A, maka Perwakilan Komnas HAM meneruskan pengaduan kepada Subkomisi Mediasi.
(2)Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa dari Perwakilan Komnas HAM untuk didaftarkan kepada Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan untuk selanjutnya dicatatkan pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…