Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1/KOMNAS HAM/IX/2010 Tahun 2010
- Nomor
- 1/KOMNAS HAM/IX/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 83
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.986 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA.
BAB I
Dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9863
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.986 4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Mediasi
BAB III
Prinsip-prinsip yang berlaku dalam mediasi adalah :
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9865 Bagian Kedua Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Mediasi
Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini digunakan untuk kegiatan mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM sesuai mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dilaksanakan oleh Subkomisi Mediasi Komnas HAM. BAB IV ALUR PENYELENGGARAAN MEDIASI Bagian Kesatu Asal Sengketa
BAB IV
Bagian Kedua Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.986 6
Bagian Ketiga Rekomendasi dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan
Bagian Keempat Permintaan Secara Langsung oleh Prinsipal atau yang Mewakili Melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dan/atau Perwakilan Komnas HAM
Bagian Kelima Mediasi atas Inisiatif Subkomisi Mediasi
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.986 8
menjadi penengah yang netral atas suatu sengketa, atau membuat kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Bagian Keenam Alur Penanganan Sengketa Penerimaan Berkas Berdasarkan Asal Sengketa
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan