DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Ringkasan

Peraturan Komnas HAM mengatur mengenai Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Seluruh Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM menggunakan Sistem Pengaduan HAM. Sistem Pengaduan HAM berupa: a. penggunaan aplikasi Pengaduan HAM; b. dokumen elektronik; dan/atau c. dokumen fisik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengoptimalkan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pelayanan dan penanganan pengaduan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berbasis pada prinsip profesional, akuntabel, sinergi, dan inovatif;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengganti Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAYANAN PENGADUAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3.Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
4.Pelanggaran HAM yang Berat adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia.
5.Pengadu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6.Pengaduan adalah laporan yang disampaikan kepada Komnas HAM oleh setiap orang dan/atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar.
7.Respons Cepat adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan pengaduan berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM tanpa disertai Pengaduan oleh pihak Pengadu terlebih dahulu.
8.Pelayanan Pengaduan adalah rangkaian kegiatan penerimaan, pemeriksaan, dan pengelolaan Pengaduan.
9.Penanganan Pengaduan adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan formil dan pemeriksaan awal materi.
10.Arsip Pengaduan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Komnas HAM dalam Pelayanan Pengaduan.
11.Berkas Pengaduan adalah himpunan dokumen tertulis maupun elektronik yang berisi Pengaduan.
12.Sistem Pengaduan HAM adalah sistem pelayanan dan penanganan Pengaduan HAM yang digunakan di Komnas HAM.
13.Informasi Pengaduan adalah keterangan yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan pengaduan kepada pemohon informasi baik secara lisan maupun tertulis.
14.Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
15.Pemantau Aktivitas HAM adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Komnas HAM yang melakukan kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM di bidang penegakan HAM.
16.Informasi Arsip Pengaduan adalah informasi mengenai Arsip Pengaduan yang dikelola arsiparis atau pengelola Arsip Pengaduan.
17.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelayanan Pengaduan didasarkan pada asas:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesetaraan;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.integritas;
g.partisipatif;
h.persamaan perlakuan;
i.tidak diskriminatif;
j.keterbukaan;
k.kehati-hatian;
l.inklusif;
m.akuntabilitas; dan
n.perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Komisi ini bertujuan sebagai pedoman untuk:

a.meningkatkan kualitas Pelayanan Pengaduan dan Penanganan Pengaduan; dan
b.mewujudkan sistem pengelolaan Pengaduan yang terintegrasi dan terdigitalisasi.

BAB II

TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 4

(1)Seluruh Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM menggunakan Sistem Pengaduan HAM.
(2)Sistem Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penggunaan aplikasi Pengaduan HAM;
2. b.dokumen elektronik; dan/atau
3. c.dokumen fisik.
(3)Sistem Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
1. a.Anggota;
2. b.pegawai pada biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan Penegakan HAM; dan
3. c.sekretariat Komnas HAM di provinsi.
(4)Sistem Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan penegakan HAM.

Pasal 5

(1)Penyelenggara Pelayanan Pengaduan meliputi:
1. a.biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan penegakan HAM; dan
2. b.sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
(2)Dalam Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komnas HAM di Provinsi bertugas:
1. a.menerima dan mengelola Berkas Pengaduan;
2. b.memastikan terpenuhinya syarat kelengkapan Pengaduan dan Arsip Pengaduan kepada pemangku kepentingan terkait; dan
3. c.melaporkan hasil Pelayanan Pengaduan dan Penanganan Pengaduan kepada biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan penegakan HAM.

Pasal 6

(1)Konsultasi dan penerimaan Pengaduan dapat dilakukan di kantor Komnas HAM setiap Hari pada jam kerja.
(2)Konsultasi dan penerimaan Pengaduan di kantor Komnas HAM dilakukan di ruang Pengaduan Komnas HAM dan/atau waktu dan tempat lainnya yang telah ditetapkan.
(3)Konsultasi dan penerimaan Pengaduan dapat dilakukan di Sekretariat Komnas HAM di provinsi.
(4)Pengaduan yang diterima di Sekretariat Komnas HAM di provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam basis data Komnas HAM.

Pasal 7

(1)Konsultasi Pengaduan kepada Komnas HAM dapat disampaikan secara daring dan/atau luring.
(2)Konsultasi Pengaduan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
1. a.telepon;
2. b.aplikasi perpesanan;
3. c.pertemuan virtual;
4. d.surat elektronik; dan/atau
5. e.aplikasi Pengaduan HAM.
(3)Konsultasi Pengaduan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
1. a.datang ke kantor Komnas HAM;
2. b.datang ke kantor sekretariat Komnas HAM di provinsi; atau
3. c.pos Pengaduan.

Pasal 8

(1)Ketentuan mengenai tata cara konsultasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerimaan Pengaduan.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan Pengaduan dapat dilakukan melalui:
1. a.pengiriman surat;
2. b.audiensi; atau
3. c.Respons Cepat.

Pasal 9

(1)Kelengkapan Berkas Pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM harus memenuhi persyaratan Pengaduan minimal:
1. a.identitas pengadu yang benar; dan
2. b.keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan;
(2)Dalam hal Pengaduan dilakukan oleh pihak lain, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengaduan harus disertai persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar atau kuasanya.
(3)Persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Pengaduan Pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
(4)Pengaduan Pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Penyampaian Pengaduan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara terbuka atau tertutup dengan disertai dengan kelengkapan Berkas Pengaduan tertulis.
(2)Penyampaian Pengaduan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Komnas HAM dengan memperhatikan kepentingan Pengadu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyampaian Pengaduan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pihak lain dan/atau diliput oleh media dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan keamanan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…