DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.1468 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); www.peraturan.go.id 2017, No.1468
8.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.1468
3.Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan hubungan industrial.
4.Perkara Hukum adalah permasalahan dibidang hukum yang memerlukan penyelesaian, baik secara Judicial maupun Non Judisial.
5.Subyek Hukum adalah pemilik hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum.
6.Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapatkan ijin dan memperoleh surat kuasa khusus dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam berperkara.
7.Tim Kuasa Hukum adalah gabungan beberapa orang kuasa hukum yang telah mendapatkan ijin dan memperoleh surat kuasa khusus dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam berperkara.
8.Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.
9.Pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar mendapatkan keadilan.
10.Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Tim Kuasa Hukum untuk dapat mewakili dalam setiap perkara hukum. www.peraturan.go.id 2017, No.1468

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Komnas HAM sebagai berikut:

a.pedoman pelaksanaan tugas dalam hal menerima dan memberikan bantuan hukum kepada jajaran di lingkungan Komnas HAM; dan
b.tanggung jawab Komnas HAM kepada masyarakat dalam menjalankan kerja-kerja pelayanan untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Komnas HAM bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada jajaran Komnas HAM ketika berhadapan dengan perkara hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pegawai dan/atau pejabat Komnas HAM.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Komnas HAM ini meliputi prosedur kerja dalam:

a.memberikan bantuan hukum termasuk konsultasi hukum dan penyelesaian di luar Pengadilan untuk lingkungan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau kedinasan di Komnas HAM; dan
b.Sub Bagian Hukum tidak memberikan bantuan hukum kepada jajaran Komnas HAM yang mengajukan gugatan dengan tergugat Komnas HAM dan/atau kepentingan www.peraturan.go.id 2017, No.1468 pribadi diluar pelaksanaan tugas kedinasan Komnas HAM.

BAB IV

SUBYEK BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Subyek hukum yang diberikan bantuan hukum oleh Sub Bagian Hukum Komnas HAM yaitu seluruh jajaran Komnas HAM yang menghadapi perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dalam menjalankan tugas kedinasan di Komnas HAM.

BAB V

PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa konsultasi hukum dan/atau penanganan perkara hukum di lingkungan Komnas HAM dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum berupa penanganan perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan hubungan industrial, Sub Bagian Hukum bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas dari Ketua Komnas HAM dan/atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

Pasal 8

Dalam pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara di Ombudsman dan/atau lembaga-lembaga sejenis, Sub Bagian Hukum bertindak sebagai pendamping subyek hukum, sehingga subyek hukum yang berperkara wajib hadir mengikuti proses hukum yang berlaku. www.peraturan.go.id 2017, No.1468

BAB VI

MEKANISME PENANGANAN PERKARA

Pasal 9

(1)Mekanisme penanganan perkara, sebagai berikut:
1. a.Relaas/panggilan gugatan yang disampaikan Pengadilan didisposisikan oleh Pejabat/unit yang berwenang ke Sub Bagian Hukum;
2. b.Sub Bagian Hukum melakukan registrasi gugatan dalam buku register bantuan hukum yang memuat nama penggugat, tanggal gugatan, jenis perkara dan uraian singkat mengenai perkara;
3. c.Sub Bagian Hukum melakukan kajian dan penelaahan terhadap gugatan;
4. d.Sub Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait guna meminta penjelasan dan kronologis tertulis terkait perkara yang dihadapi;
5. e.Sub Bagian Hukum menyampaikan hasil kajian dan penelaahan kepada Ketua Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum; dan
6. f.Telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) berisi dasar hukum, objek gugatan, dan saran penanganan perkara.

Pasal 10

Komnas HAM dapat mengajukan gugatan perdata/tata usaha negara apabila Komnas HAM dan pejabat terkait menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak lain. www.peraturan.go.id 2017, No.1468

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); www.peraturan.go.id 2017, No.1468
8.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.1468
3.Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan hubungan industrial.
4.Perkara Hukum adalah permasalahan dibidang hukum yang memerlukan penyelesaian, baik secara Judicial maupun Non Judisial.
5.Subyek Hukum adalah pemilik hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum.
6.Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapatkan ijin dan memperoleh surat kuasa khusus dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam berperkara.
7.Tim Kuasa Hukum adalah gabungan beberapa orang kuasa hukum yang telah mendapatkan ijin dan memperoleh surat kuasa khusus dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam berperkara.
8.Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.
9.Pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar mendapatkan keadilan.
10.Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Tim Kuasa Hukum untuk dapat mewakili dalam setiap perkara hukum. www.peraturan.go.id 2017, No.1468

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Komnas HAM sebagai berikut:

a.pedoman pelaksanaan tugas dalam hal menerima dan memberikan bantuan hukum kepada jajaran di lingkungan Komnas HAM; dan
b.tanggung jawab Komnas HAM kepada masyarakat dalam menjalankan kerja-kerja pelayanan untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 3

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Komnas HAM ini meliputi prosedur kerja dalam:

a.memberikan bantuan hukum termasuk konsultasi hukum dan penyelesaian di luar Pengadilan untuk lingkungan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau kedinasan di Komnas HAM; dan
b.Sub Bagian Hukum tidak memberikan bantuan hukum kepada jajaran Komnas HAM yang mengajukan gugatan dengan tergugat Komnas HAM dan/atau kepentingan www.peraturan.go.id 2017, No.1468 pribadi diluar pelaksanaan tugas kedinasan Komnas HAM.

BAB IV

SUBYEK BANTUAN HUKUM

Pasal 5

BAB V

PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa konsultasi hukum dan/atau penanganan perkara hukum di lingkungan Komnas HAM dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum.

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

MEKANISME PENANGANAN PERKARA

Pasal 9

(1)Mekanisme penanganan perkara, sebagai berikut:
1. a.Relaas/panggilan gugatan yang disampaikan Pengadilan didisposisikan oleh Pejabat/unit yang berwenang ke Sub Bagian Hukum;
2. b.Sub Bagian Hukum melakukan registrasi gugatan dalam buku register bantuan hukum yang memuat nama penggugat, tanggal gugatan, jenis perkara dan uraian singkat mengenai perkara;
3. c.Sub Bagian Hukum melakukan kajian dan penelaahan terhadap gugatan;
4. d.Sub Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait guna meminta penjelasan dan kronologis tertulis terkait perkara yang dihadapi;
5. e.Sub Bagian Hukum menyampaikan hasil kajian dan penelaahan kepada Ketua Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum; dan
6. f.Telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) berisi dasar hukum, objek gugatan, dan saran penanganan perkara.

Pasal 10

Komnas HAM dapat mengajukan gugatan perdata/tata usaha negara apabila Komnas HAM dan pejabat terkait menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak lain. www.peraturan.go.id 2017, No.1468