DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 dianggap perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); www.peraturan.go.id 2019, No 1739

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA TERTIB KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2.Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
3.Kepemimpinan kolektif kolegial adalah prinsip kerja berbagi tanggung jawab, kewenangan, dan tugas profesional secara setara dari seluruh anggota Komnas HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. www.peraturan.go.id 2019, No.1739
4.Pimpinan Komnas HAM adalah ketua dan 2 (dua) wakil ketua Komnas HAM.
5.Kelengkapan Komnas HAM adalah Sidang Paripurna dan Subkomisi.
6.Sekretaris Jenderal Komnas HAM adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang bukan anggota Komnas HAM untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
7.Kode Etik Komnas HAM adalah prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku individu yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas maupun kehidupan pribadi dalam berbicara, bersikap, dan bertingkah laku, bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama Komnas HAM demi menjaga martabat, kehormatan, kredibilitas, dan integritas Komnas HAM.
8.Dewan Etik adalah dewan yang dibentuk untuk menegakkan kode etik dan kehormatan Komnas HAM.
9.Perwakilan Sekretariat Komnas HAM adalah perwakilan Komnas HAM di daerah.
10.Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dipilih dari luar Anggota Komnas HAM, ahli hukum dan/atau tokoh masyarakat yang diminta secara khusus untuk menjalankan tugas khusus yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
11.Laporan Tahunan adalah Laporan Tahunan Komnas HAM tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditangani oleh Komnas HAM yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
12.Tata Tertib Komnas HAM adalah tata tertib yang digunakan oleh Komnas HAM dan semua pihak di lingkungan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. www.peraturan.go.id 2019, No 1739

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya.
(2)Anggota Komnas HAM adalah pejabat setingkat dengan pejabat lembaga negara lainnya.

Pasal 3

(1)Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
(2)Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri bertujuan:

1.Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asai Manusia; dan
2.Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 5

(1)Komnas HAM untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan fungsi :
1. a.pengkajian;
2. b.penelitian;
3. c.penyuluhan;
4. d.pemantauan; dan
5. e.mediasi tentang hak asasi manusia; www.peraturan.go.id 2019, No.1739
(2)Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan pro yustisia terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
(3)Komnas HAM melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 6

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, bertugas dan berwenang melakukan:

a.pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasi;
b.pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang- undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
c.publikasi dan penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d.studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
e.pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
f.kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 7

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertugas dan berwenang melakukan:

a.penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; www.peraturan.go.id 2019, No 1739
b.upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
c.kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 8

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pemantauan, bertugas dan berwenang melakukan:

a.pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b.penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
c.pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d.pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya baik secara lisan dan tertulis, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e.peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f.pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
g.pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
h.pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah www.peraturan.go.id 2019, No.1739 publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Pasal 9

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi mediasi, bertugas dan berwenang melakukan:

a.perdamaian kedua belah pihak;
b.penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c.pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d.penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e.penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 10

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dapat membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 dianggap perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA TERTIB KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2.Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
3.Kepemimpinan kolektif kolegial adalah prinsip kerja berbagi tanggung jawab, kewenangan, dan tugas profesional secara setara dari seluruh anggota Komnas HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. www.peraturan.go.id 2019, No.1739
4.Pimpinan Komnas HAM adalah ketua dan 2 (dua) wakil ketua Komnas HAM.
5.Kelengkapan Komnas HAM adalah Sidang Paripurna dan Subkomisi.
6.Sekretaris Jenderal Komnas HAM adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang bukan anggota Komnas HAM untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
7.Kode Etik Komnas HAM adalah prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku individu yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas maupun kehidupan pribadi dalam berbicara, bersikap, dan bertingkah laku, bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama Komnas HAM demi menjaga martabat, kehormatan, kredibilitas, dan integritas Komnas HAM.
8.Dewan Etik adalah dewan yang dibentuk untuk menegakkan kode etik dan kehormatan Komnas HAM.
9.Perwakilan Sekretariat Komnas HAM adalah perwakilan Komnas HAM di daerah.
10.Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dipilih dari luar Anggota Komnas HAM, ahli hukum dan/atau tokoh masyarakat yang diminta secara khusus untuk menjalankan tugas khusus yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
11.Laporan Tahunan adalah Laporan Tahunan Komnas HAM tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditangani oleh Komnas HAM yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
12.Tata Tertib Komnas HAM adalah tata tertib yang digunakan oleh Komnas HAM dan semua pihak di lingkungan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. www.peraturan.go.id 2019, No 1739

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya.
(2)Anggota Komnas HAM adalah pejabat setingkat dengan pejabat lembaga negara lainnya.

Pasal 3

(1)Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
(2)Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri bertujuan:

1.Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asai Manusia; dan
2.Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 5

(1)Komnas HAM untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan fungsi :
1. a.pengkajian;
2. b.penelitian;
3. c.penyuluhan;
4. d.pemantauan; dan
5. e.mediasi tentang hak asasi manusia; www.peraturan.go.id 2019, No.1739
(2)Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan pro yustisia terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
(3)Komnas HAM melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 6

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, bertugas dan berwenang melakukan:

a.pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasi;
b.pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang- undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
c.publikasi dan penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d.studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
e.pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
f.kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 7

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertugas dan berwenang melakukan:

a.penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; www.peraturan.go.id 2019, No 1739
b.upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
c.kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 8

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pemantauan, bertugas dan berwenang melakukan:

a.pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b.penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
c.pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d.pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya baik secara lisan dan tertulis, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e.peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f.pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
g.pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
h.pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah www.peraturan.go.id 2019, No.1739 publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Pasal 9

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi mediasi, bertugas dan berwenang melakukan:

a.perdamaian kedua belah pihak;
b.penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c.pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d.penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e.penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 10

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dapat membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

TUJUAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

TUJUAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025