DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Mediasi Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi Mediasi HAM, berwenang melakukan: a) perdamaian Para Pihak; b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c) pemberian saran kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dibutuhkan pembaharuan pedoman pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia dan penyelesaian sengketa mediasi hak asasi manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Mediasi Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Mengingat

3.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1739);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG MEDIASI HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
4.Mediasi HAM adalah penyelesaian perkara perdata yang berdimensi HAM di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.
5.Sengketa HAM adalah perkara, kasus, atau sengketa yang berdimensi HAM yang di dalamnya diduga terdapat Pelanggaran HAM dalam masalah publik.
6.Mediator adalah Anggota Komnas HAM yang ditunjuk untuk bertugas melakukan penyelesaian perdamaian kedua belah pihak dan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
7.Pejabat Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Penata Mediasi Sengketa HAM adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis dan manajemen dalam pelaksanaan Mediasi tentang HAM.
8.Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang menempuh upaya penyelesaian Sengketa HAM melalui fungsi Mediasi HAM oleh Komnas HAM.
9.Pihak Terkait adalah dua atau lebih subjek hukum di luar Para Pihak.
10.Prinsipal adalah perorangan atau badan hukum baik dari dalam maupun luar negeri yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan objek sengketa yang bersangkutan dan memberi kuasa kepada seseorang atau sekelompok orang yang mewakili kepentingan hukumnya.
11.Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dan/atau Penata Mediasi Sengketa HAM dengan Para Pihak secara terpisah.
12.Pengadilan adalah lingkungan peradilan umum tingkat pertama di wilayah hukum tempat kejadian sengketa atau tempat lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
13.Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Pihak atau Para Pihak dalam rangka proses pramediasi, mediasi, dan pasca-Mediasi HAM yang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak.

Pasal 2

Prinsip yang berlaku dalam Mediasi HAM terdiri dari:

a.berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan HAM;
b.perlakuan setara dan tanpa diskriminasi bagi Para Pihak;
c.berbasis pada esepakatan Para Pihak;
d.mengakomodasi kepentingan Para Pihak;
e.bersifat tertutup dan rahasia;
f.partisipasi Para Pihak;
g.fleksibel;
h.kerja sama; dan
i.keadilan.

Pasal 3

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi Mediasi HAM, berwenang melakukan:

a.perdamaian Para Pihak;
b.penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c.pemberian saran kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d.penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e.penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 4

(1)Penanganan Sengketa HAM berasal dari:
1. a.pengaduan melalui unit kerja yang menjalankan fungsi pelayanan pengaduan;
2. b.pengaduan melalui perwakilan Komnas HAM di daerah atau sekretariat Komnas HAM di provinsi;
3. c.pelimpahan kasus dari subkomisi yang melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan;
4. d.inisiatif subkomisi yang menjalankan fungsi Mediasi HAM; dan/atau
5. e.Keputusan sidang paripurna Komnas HAM.
(2)Lingkup penanganan Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar pengadilan dalam bidang hukum perdata.
(3)Dalam hal materi muatan pengaduan di luar lingkup penanganan Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyelesaian Sengketa HAM melalui Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Mediator dan didukung secara teknis dan manajemen oleh Penata Mediasi Sengketa HAM.
(2)Penyelesaian Sengketa HAM melalui Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh pimpinan subkomisi yang melaksanakan fungsi Mediasi HAM dan didukung secara teknis dan manajemen oleh Penata Mediasi Sengketa HAM.
(3)Penyelesaian Sengketa HAM melalui Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dilakukan oleh pimpinan subkomisi yang melaksanakan fungsi Mediasi HAM dan didukung secara teknis dan manajemen oleh Penata Mediasi Sengketa HAM.

Pasal 6

Anggota Komnas HAM dalam subkomisi yang bersangkutan dapat memberikan saran dan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan fungsi Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.pra-Mediasi HAM;
b.Mediasi HAM; dan
c.pasca-Mediasi HAM.

BAB II

PRA-MEDIASI HAM

Pasal 8

Tahapan pra-Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dalam rangka penyelesaian Sengketa HAM melalui Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b untuk:

a.menelusuri atau mencari informasi pendukung yang berkaitan dengan objek sengketa;
b.menyampaikan permintaan informasi kepada Para Pihak dengan cara:
1. 1.korespondensi; dan
2. 2.permintaan secara langsung.
c.menerima informasi sebagaimana dimaksud huruf b;
d.peninjauan tempat terjadinya sengketa termasuk kantor instansi terkait; dan/atau
e.meminta pernyataan tertulis kesediaan Para Pihak untuk melaksanakan Mediasi HAM.

Pasal 9

a.mendapatkan informasi, data, dan fakta dari Para Pihak dan Pihak Terkait untuk dianalisis menjadi fakta hukum;
b.memastikan objek sengketa dan kondisi di lapangan atau lokasi secara langsung; dan
c.mendapatkan pernyataan kesiapan Para Pihak untuk penyelesaian melalui mekanisme Mediasi HAM.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2001

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2001

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019