DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2020, No.1725 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya www.peraturan.go.id 2020, No.1725 yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau yang setingkat dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5.Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus guna pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM maupun pelaksanaan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
6.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun guna pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia maupun pelaksanaan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
7.Retensi Arsip adalah waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
8.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9.Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah.
10.Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan. www.peraturan.go.id 2020, No.1725
11.Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan; memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan ke Arsip Nasional Republik Indonesia.
12.Jenis Arsip adalah berkas yang dicipta, diatur, dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek dan merupakan hasil kegiatan yang sama.
13.Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
14.Nilai guna kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya tugas dan fungsi, serta bagaimana terjadinya peristiwa tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah, dan sejenisnya.

Pasal 2

JRA Komnas HAM digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Komnas HAM untuk melakukan penyusutan arsip.

Pasal 3

JRA Komnas HAM terdiri atas:

a.JRA Fasilitatif; dan
b.JRA Substantif.

Pasal 4

Bentuk dan susunan JRA Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.nomor;
b.jenis arsip;
c.jangka waktu penyimpanan; dan www.peraturan.go.id 2020, No.1725
d.keterangan yang berisi musnah, permanen, atau dinilai kembali.

Pasal 5

(1)Penentuan masa retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
(2)Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
1. a.selesainya hak dan kewajiban;
2. b.kegiatan selesai dipertanggungjawabkan; dan/atau
3. c.setiap tahun anggaran berakhir.

Pasal 6

Keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dinilai kembali, dimusnahkan, atau dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a.keterangan dinilai kembali ditetapkan apabila arsip dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan;
b.keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi tersebut tidak memiliki nilai guna lagi bagi Komnas HAM atau kepentingan nasional; dan
c.keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan dan penelitian.

Pasal 7

JRA Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.1725 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020 KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ttd AHMAD TAUFAN DAMANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id 2020, No.1725 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya www.peraturan.go.id 2020, No.1725 yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau yang setingkat dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5.Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus guna pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM maupun pelaksanaan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
6.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun guna pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia maupun pelaksanaan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
7.Retensi Arsip adalah waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
8.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9.Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah.
10.Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan. www.peraturan.go.id 2020, No.1725
11.Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan; memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan ke Arsip Nasional Republik Indonesia.
12.Jenis Arsip adalah berkas yang dicipta, diatur, dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek dan merupakan hasil kegiatan yang sama.
13.Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
14.Nilai guna kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya tugas dan fungsi, serta bagaimana terjadinya peristiwa tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah, dan sejenisnya.

Pasal 2

JRA Komnas HAM digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Komnas HAM untuk melakukan penyusutan arsip.

Pasal 3

JRA Komnas HAM terdiri atas:

a.JRA Fasilitatif; dan
b.JRA Substantif.

Pasal 4

Bentuk dan susunan JRA Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.nomor;
b.jenis arsip;
c.jangka waktu penyimpanan; dan www.peraturan.go.id 2020, No.1725
d.keterangan yang berisi musnah, permanen, atau dinilai kembali.

Pasal 5

(1)Penentuan masa retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
(2)Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
1. a.selesainya hak dan kewajiban;
2. b.kegiatan selesai dipertanggungjawabkan; dan/atau
3. c.setiap tahun anggaran berakhir.

Pasal 6

Keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dinilai kembali, dimusnahkan, atau dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a.keterangan dinilai kembali ditetapkan apabila arsip dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan;
b.keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi tersebut tidak memiliki nilai guna lagi bagi Komnas HAM atau kepentingan nasional; dan
c.keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan dan penelitian.

Pasal 7

JRA Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012