DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang peningkatan kompetensi pegawai melalui Tugas Belajar, asas Kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tugas Belajar, perencanaan dan penugasan tugas belajar, program tugas belajar, ikatan wajib kerja,hak dan kewajiban peserta tugas belajar, monitoring dan evaluasi, pendidikan di luar penugasan, dan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan langsung oleh Biro Sumber Daya Manusia, juga dilaksanakan melalui pendidikan formal, pelatihan khusus serta pendidikan dan pelatihan kedinasan;
c.bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tugas Belajar; www.peraturan.go.id 2018, No.4 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
3.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TUGAS BELAJAR. www.peraturan.go.id 2018, No.4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Tugas Belajar adalah penugasan dari Komisi kepada Pegawai untuk mengikuti Pendidikan Formal, Pelatihan Khusus, atau Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan/Instansi.
4.Pendidikan Formal adalah pendidikan tinggi setara Strata 1 (S1), pendidikan tinggi setara Strata 2 (S2), atau pendidikan tinggi setara Strata 3 (S3).
5.Pelatihan Khusus adalah pelatihan yang diselenggarakan dalam jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender dan/atau dengan biaya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). www.peraturan.go.id 2018, No.4
6.Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan/Instansi yang selanjutnya disebut Diklat Kedinasan/Instansi adalah pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dengan peserta pegawai berstatus Pegawai Negeri.
7.Ikatan Wajib Kerja yang selanjutnya disingkat IWK adalah masa wajib kerja yang dikenakan bagi pegawai untuk tetap bekerja pada Komisi dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya program Tugas Belajar.
8.Pihak Ketiga adalah pihak yang menyelenggarakan dan/atau membiayai kegiatan Tugas Belajar.
9.Masa Persiapan adalah jangka waktu tertentu untuk kegiatan pengenalan atau pembekalan peserta sebelum pelaksanaan Tugas Belajar program Pendidikan Formal.

Pasal 2

(1)Komisi meningkatkan kompetensi Pegawai melalui Tugas Belajar yang meliputi program:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pelatihan Khusus; dan
3. c.Diklat Kedinasan/Instansi.
(2)Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri.
(3)Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran Komisi dan/atau dari anggaran Pihak Ketiga.

Pasal 3

Kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan pada asas:

a.kemanfaatan;
b.keadilan;
c.transparansi; dan
d.akuntabilitas. www.peraturan.go.id 2018, No.4

BAB II

PERENCANAAN DAN PENUGASAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Tugas Belajar mengacu pada rencana pengembangan kompetensi Pegawai dan kebutuhan Komisi.
(2)Rencana pengembangan kompetensi Pegawai dan kebutuhan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat:
1. a.analisa kompetensi secara faktual; dan
2. b.analisa kebutuhan kompetensi yang diperlukan.
(3)Rencana pengembangan kompetensi Pegawai dan kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia mengacu pada Rencana Strategis Komisi.

Pasal 5

Tugas Belajar dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas/pembiayaan/beasiswa atas:

a.rekomendasi Biro Sumber Daya Manusia; atau
b.usulan beasiswa yang disampaikan oleh Pegawai kepada Pimpinan melalui Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

(1)Pegawai wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sebelum mengikuti seleksi Tugas Belajar, dengan ketentuan menggunakan:
1. a.form persetujuan dari Direktur/Kepala Biro untuk rumpun jabatan Administrasi, Spesialis/Fungsional dan Struktural setara eselon III;
2. b.form persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Deputi untuk Direktur/Kepala Biro; dan
3. c.form persetujuan dari Pimpinan untuk Sekretaris Jenderal/Deputi; www.peraturan.go.id 2018, No.4
(2)Dalam memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan wajib mempertimbangkan:
1. a.ketersediaan pegawai;
2. b.keberlanjutan pelaksanaan fungsi; dan
3. c.tugas dan beban unit kerja.
(3)Dalam hal atasan tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan wajib menyampaikan alasan penolakannya.

Pasal 7

Pimpinan menugaskan Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar setelah lolos seleksi dan memenuhi persyaratan program Tugas Belajar.

BAB III

PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 8

(1)Tugas Belajar program Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi.
(2)Tugas Belajar program Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.program pendidikan tinggi setara Strata 1 (S1);
2. b.program pendidikan tinggi setara Strata 2 (S2); atau
3. c.program pendidikan tinggi setara Strata 3 (S3).

Pasal 9

(1)Tempat program Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan:
1. a.institusi perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A; atau www.peraturan.go.id 2018, No.4
2. b.institusi perguruan tinggi luar negeri yang merujuk pada daftar yang disetujui dan ditetapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia.
(2)Daftar perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perguruan tinggi luar negeri yang bereputasi baik dan/atau dapat merujuk pada publikasi daftar perguruan tinggi tujuan luar negeri program beasiswa instansi.

Pasal 10

(1)Setiap Direktorat/Biro dapat menyertakan Pegawainya dalam Tugas Belajar program Pendidikan Formal paling banyak 2 (dua) orang atau 5% (lima persen) dari jumlah Pegawai di masing-masing Direktorat/Biro setiap tahun.
(2)Dalam rangka pengembangan organisasi yang bersifat makro dan strategis, Biro Sumber Daya Manusia dapat melaksanakan Tugas Belajar program Pendidikan Formal khusus yang disetujui oleh Pimpinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN DAN PENUGASAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN DAN PENUGASAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2014