Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK adalah lembaga negara independen yang bertugas memberantas korupsi melalui upaya pendidikan, pencegahan, dan penindakan di Indonesia.
1 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri sebagai lembaga negara independen yang krusial dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kehadirannya sangat signifikan mengingat dampak korupsi yang menghambat pembangunan nasional dan merugikan keuangan negara. Mandat KPK meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tindakan pencegahan korupsi.
Ruang lingkup KPK mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Secara regulasi, KPK memiliki kewenangan menetapkan peraturan internal; dalam pelayanan, KPK menyediakan saluran pengaduan masyarakat; dan dari sisi program, KPK fokus pada pencegahan, penindakan, serta pendidikan antikorupsi.
Intervensi strategis KPK meliputi koordinasi dan supervisi instansi terkait, edukasi antikorupsi, serta perumusan kebijakan pencegahan. KPK juga aktif dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK menyusun rencana strategis jangka panjang dan mengelola informasi terkait pemberantasan korupsi.
KPK memegang peran sentral dalam menjaga integritas pemerintahan dan sektor publik di Indonesia. Kontribusinya meliputi pengembalian aset negara hasil korupsi, penegakan hukum terhadap pejabat publik, serta membangun budaya antikorupsi. Keberadaan KPK menjadi tolok ukur komitmen negara dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Warga negara dapat berinteraksi dengan KPK ketika memiliki informasi atau dugaan kuat mengenai tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh KPK. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam program-program pendidikan dan sosialisasi antikorupsi yang diselenggarakan.
Sebagai pilar utama pemberantasan korupsi, KPK memiliki mandat luas yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Struktur organisasinya mendukung intervensi strategis di berbagai tingkatan, menjaga integritas nasional, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Peran aktif masyarakat melalui pelaporan dan partisipasi sangat mendukung efektivitas kerja KPK.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2017
Tata cara pengangkatan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian didasarkan pada asas kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas. Peraturan ini mengatur juga tentang maksud dan tujuan pengaturan tata cara pengangkatan dan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Selain itu juga mengatur tentang lingkup kewenangan, serta larangan bagi petugas harian. Dalam aturan ini diatur tentang penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana tugas beserta hak keuangannya.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2013
mengatur tentang pedoman bagi Komisi untuk mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Komisi yang dilakukan Pimpinan, Penasihat, Pegawai, dan Pihak Lain. Peraturan Komisi ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain yang bukan Bendahara di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyebab terjadinya kerugian negara, prosedur pelaporan, prosedur pemeriksaan, prosedur penyelesaian kerugian negara dan alasan pembebasan ganti kerugian negara
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2016
Jenis Arsip Fasilitatif meliputi arsip-arsip di bidang keuangan, kepegawaian dan non-keuangan non-kepegawaian. Penyimpanan dan pemusnahan terhadap arsip Fasilitatif disusun secara terjadwal dalam bentuk JRA Fasilitatif. Retensi Arsip Fasilitatif terdiri dari Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2016
Tujuan disusun peraturan ini sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan KPK dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan sebagai bentuk keseragaman dalam rangka pemberkasan dan penataan arsip agar sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja di KPK. Kode Klasifikasi Arsip berupa alfa numerik
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang peningkatan kompetensi pegawai melalui Tugas Belajar, asas Kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tugas Belajar, perencanaan dan penugasan tugas belajar, program tugas belajar, ikatan wajib kerja,hak dan kewajiban peserta tugas belajar, monitoring dan evaluasi, pendidikan di luar penugasan, dan sanksi
