DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pegawai adalah Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
4.Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sampai menjadi Pegawai ASN.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengalihan meliputi:

a.Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural;
b.Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi; dan
c.Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 3

Pengalihan dilaksanakan dengan tahapan:

a.penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
d.pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS atau PPPK; dan
e.penetapan kelas jabatan.

Pasal 4

Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

MEKANISME PENGALIHAN DAN PENYESUAIAN

Pasal 5

(1)Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.
(2)Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
1. a.bersedia menjadi PNS;
2. b.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
3. c.tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
4. d.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
5. e.memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
6. f.memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.
(3)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.
(5)Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
(6)Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a beralih menjadi JPT dan Jabatan Administrator.
(2)Penyesuaian JPT dan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. b.Deputi merupakan JPT Madya;
3. c.Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan JPT Pratama;
4. d.Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator; dan
5. e.Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan fungsional Ahli Madya.
(3)Khusus penyesuaian jabatan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas merupakan JPT Pratama.

Pasal 7

(1)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun ditempatkan pada jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu.
(2)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural yang menjabat kurang dari 1 (satu) tahun ditempatkan pada pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu.
(3)Penyesuaian pangkat dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat dalam jabatan itu.
(4)Penempatan dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan masa kerja Pegawai Tetap selama menjadi pejabat struktural.
(5)Perhitungan masa kerja dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

(1)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b beralih menjadi PNS dan ditempatkan dalam jenjang pangkat.
(2)Penempatan dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.rumpun jabatan terakhir yang diduduki Pegawai Tetap;
2. b.ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya terakhir; dan
3. c.masa kerja yang diperhitungkan.
(3)Penyesuaian jabatan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Spesialis Muda 1 merupakan jabatan pelaksana;
2. b.Spesialis Muda 2, Spesialis Muda Dasar sampai denganSpesialis Muda Menengah merupakan jabatan fungsional ahli pertama;
3. c.Spesialis Muda Lanjut sampai dengan Spesialis Muda Ahli, Spesialis Madya Dasar sampai dengan Spesialis Madya Menengah merupakan jabatan fungsional ahli muda; dan
4. d.Spesialis Madya Lanjut sampai dengan Spesialis Madya Ahli, Spesialis Utama Dasar sampai dengan Spesialis Utama Ahli merupakan jabatan fungsional ahli madya.
(4)Penyesuaian jabatan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal formasi Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) belum terbentuk atau dalam proses, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis ditetapkan dalam Jabatan yang diampu saat ini.
(2)Usulan pembentukan dan/atau proses pengalihan menjadi Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beralih menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan atau Jabatan Pelaksana.
(2)Penyesuaian jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Administrasi Muda Dasar sampai dengan Administrasi Muda Ahli, Administrasi Madya Dasar sampai dengan Administrasi Madya Ahli, Administrasi Utama Dasar sampai dengan Administrasi Utama Ahli dan Staf Muda Dasar sampai dengan Staf Muda Ahli merupakan pejabat fungsional terampil; dan
2. b.Staf Madya Dasar sampai dengan Staf Madya Ahli, Staf Utama Dasar sampai dengan Staf Utama Ahli, Staf 1 Dasar sampai dengan Staf 1 Ahli, dan Staf 2 Dasar sampai dengan Staf 2 Ahli, merupakan pejabat fungsional mahir.
(3)Penyesuaian jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 11

(1)Dalam hal formasi Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum terbentuk atau dalam proses, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis ditetapkan dalam jabatan yang diampu saat ini.
(2)Usulan pembentukan dan/atau proses pengalihan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pegawai adalah Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
4.Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sampai menjadi Pegawai ASN.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengalihan meliputi:

a.Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural;
b.Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi; dan
c.Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 3

Pengalihan dilaksanakan dengan tahapan:

a.penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
d.pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS atau PPPK; dan
e.penetapan kelas jabatan.

Pasal 4

Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

MEKANISME PENGALIHAN DAN PENYESUAIAN

Pasal 5

(1)Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.
(2)Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
1. a.bersedia menjadi PNS;
2. b.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
3. c.tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
4. d.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
5. e.memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
6. f.memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.
(3)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.
(5)Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
(6)Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a beralih menjadi JPT dan Jabatan Administrator.
(2)Penyesuaian JPT dan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. b.Deputi merupakan JPT Madya;
3. c.Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan JPT Pratama;
4. d.Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator; dan
5. e.Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan fungsional Ahli Madya.
(3)Khusus penyesuaian jabatan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas merupakan JPT Pratama.

Pasal 7

(1)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun ditempatkan pada jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu.
(2)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural yang menjabat kurang dari 1 (satu) tahun ditempatkan pada pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu.
(3)Penyesuaian pangkat dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat dalam jabatan itu.
(4)Penempatan dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan masa kerja Pegawai Tetap selama menjadi pejabat struktural.
(5)Perhitungan masa kerja dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

(1)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b beralih menjadi PNS dan ditempatkan dalam jenjang pangkat.
(2)Penempatan dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.rumpun jabatan terakhir yang diduduki Pegawai Tetap;
2. b.ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya terakhir; dan
3. c.masa kerja yang diperhitungkan.
(3)Penyesuaian jabatan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Spesialis Muda 1 merupakan jabatan pelaksana;
2. b.Spesialis Muda 2, Spesialis Muda Dasar sampai denganSpesialis Muda Menengah merupakan jabatan fungsional ahli pertama;
3. c.Spesialis Muda Lanjut sampai dengan Spesialis Muda Ahli, Spesialis Madya Dasar sampai dengan Spesialis Madya Menengah merupakan jabatan fungsional ahli muda; dan
4. d.Spesialis Madya Lanjut sampai dengan Spesialis Madya Ahli, Spesialis Utama Dasar sampai dengan Spesialis Utama Ahli merupakan jabatan fungsional ahli madya.
(4)Penyesuaian jabatan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal formasi Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) belum terbentuk atau dalam proses, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis ditetapkan dalam Jabatan yang diampu saat ini.
(2)Usulan pembentukan dan/atau proses pengalihan menjadi Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1)Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beralih menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan atau Jabatan Pelaksana.
(2)Penyesuaian jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Administrasi Muda Dasar sampai dengan Administrasi Muda Ahli, Administrasi Madya Dasar sampai dengan Administrasi Madya Ahli, Administrasi Utama Dasar sampai dengan Administrasi Utama Ahli dan Staf Muda Dasar sampai dengan Staf Muda Ahli merupakan pejabat fungsional terampil; dan
2. b.Staf Madya Dasar sampai dengan Staf Madya Ahli, Staf Utama Dasar sampai dengan Staf Utama Ahli, Staf 1 Dasar sampai dengan Staf 1 Ahli, dan Staf 2 Dasar sampai dengan Staf 2 Ahli, merupakan pejabat fungsional mahir.
(3)Penyesuaian jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 11

(1)Dalam hal formasi Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum terbentuk atau dalam proses, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis ditetapkan dalam jabatan yang diampu saat ini.
(2)Usulan pembentukan dan/atau proses pengalihan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.