DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang maksud dan tujuan disusunnya peraturan KPK, Kewajiban pemberian Tunjangan Hari Tua, Kepesertaan, pengelolaan, iuran kepesertaan, tata cara pemberian tunjangan hari tua

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk penghargaan atas integritas, profesionalisme, dan dedikasi penasihat dan pegawai komisi dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penyesuaian besaran Tunjangan Hari Tua sebagai jaminan kesejahteraan bagi penasihat dan pegawai yang telah memasuki masa purna bhakti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Komisi Nomor 05 P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan Hari Tua Bagi Pegawai Komisi dan Anggota Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memadai lagi sehingga perlu diganti dengan aturan baru yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan dalam dunia kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu www.peraturan.go.id 2018, No.140

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2018, No.140 Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi www.peraturan.go.id 2018, No.140 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang- Undang.
2.Pimpinan adalah Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang- Undang.
3.Tim Penasihat adalah Tim yang terdiri dari Penasihat KPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
4.Pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. www.peraturan.go.id 2018, No.140
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
7.Tunjangan Hari Tua adalah dana tunai yang diberikan oleh KPK kepada Penasihat dan Pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purna tugas) Penasihat dan Pegawai, serta segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program Tunjangan Hari Tua yang besarannya ditetapkan oleh KPK dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Penasihat dan Pegawai.
8.Peserta adalah Penasihat dan Pegawai yang didaftarkan sebagai peserta program Tunjangan Hari Tua.
9.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara rutin dan teratur oleh Komisi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan program Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan KPK ini adalah:

a.memberikan jaminan perlindungan bagi Penasihat dan Pegawai agar tetap dapat memenuhi standar hidup yang layak dan baik setelah tidak lagi bekerja di KPK;
b.memberikan jaminan hari tua bagi Penasihat dan Pegawai ketika memasuki batas usia pensiun;
c.sebagai penghargaan atas profesionalitas, jasa dan pengabdian Penasihat dan Pegawai selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK; www.peraturan.go.id 2018, No.140
d.sebagai pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Hari Tua; dan
e.untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dana Tunjangan Hari Tua bagi Penasihat dan Pegawai.

BAB III

TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 3

(1)KPK wajib memberikan Tunjangan Hari Tua bagi Penasihat dan Pegawai.
(2)Dalam rangka memberikan Tunjangan Hari Tua yang optimal dan memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPK mengikutsertakan Penasihat dan Pegawai dalam Program Tunjangan Hari Tua.
(3)KPK wajib mengikutsertakan Penasihat dan Pegawai dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu bagian dari Program Tunjangan Hari Tua dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(4)Tunjangan Hari Tua yang diberikan oleh KPK kepada Penasihat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia mewakili Penasihat dan Pegawai.
(5)Untuk memberikan Tunjangan Hari Tua yang optimal dan memadai bagi Penasihat dan Pegawai, maka Penasihat dan Pegawai yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dapat menunjuk beberapa pengelola program Tunjangan Hari Tua. www.peraturan.go.id 2018, No.140

Pasal 4

(1)Penasihat dan Pegawai yang mengikuti Program Tunjangan Hari Tua membayar iuran kepesertaan.
(2)Kepesertaan dalam Program Tunjangan Hari Tua dimulai sejak Penasihat dan Pegawai diangkat berdasarkan surat keputusan pengangkatan yang ditetapkan oleh Pimpinan atau Sekretaris Jenderal.
(3)Pemberhentian Penasihat dan Pegawai sebagai peserta Program Tunjangan Hari Tua terhitung sejak tanggal keputusan pimpinan atau Sekretaris Jenderal tentang pemberhentian Penasihat dan Pegawai ditetapkan.

Pasal 5

(1)Kepala Biro Sumber Daya Manusia meminta pertimbangan dari wadah Pegawai dalam menentukan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai.
(2)Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk mengelola Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memenuhi kriteria:
1. a.berbadan hukum;
2. b.memiliki izin dari instansi yang berwenang sebagai pengelola Tunjangan Hari Tua/Dana Pensiun atau yang sejenisnya;
3. c.memiliki kredibilitas yang baik berdasarkan laporan kinerja perusahaan yang telah diaudit;
4. d.memberikan jaminan pengembangan dana yang optimal; dan
5. e.kriteria lain yang ditentukan oleh KPK.
(3)Kepala Biro Sumber Daya Manusia mewakili Penasihat dan Pegawai untuk: www.peraturan.go.id 2018, No.140
1. a.mendaftarkan Penasihat dan Pegawai sebagai peserta Program Tunjangan Hari Tua; dan
2. b.menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan pengelola Tunjangan Hari Tua.
(4)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan Tunjangan Hari Tua bagi Penasihat dan Pegawai.
(5)Pengelola Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan atas pengembangan akumulasi dana Tunjangan Hari Tua setiap 6 (enam) bulan sekali.
(6)KPK melakukan evaluasi terhadap laporan pengelolaan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melibatkan wadah Pegawai.

Pasal 6

(1)Iuran kepesertaan Tunjangan Hari Tua dibayarkan oleh KPK dan kontribusi Penasihat/Pegawai.
(2)Persentase iuran Tunjangan Hari Tua KPK ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen) dengan komposisi sebagai berikut:
1. a.dibayarkan oleh KPK sebesar 13% (tiga belas persen) dari gaji; dan
2. b.kontribusi Penasihat dan Pegawai sebesar 3% (persen) dari gaji.
(3)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung dari anggaran KPK kepada pengelola Tunjangan Hari Tua yang ditunjuk pada setiap awal bulan.
(4)Dalam hal Penasihat atau Pegawai yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia menunjuk beberapa pengelola Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) maka pembagian alokasi iuran pengelolaan Tunjangan Hari Tua bagi masing-masing pengelola www.peraturan.go.id 2018, No.140 ditentukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku pembina kepegawaian.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Tua bagi Penasihat atau Pegawai dibayarkan oleh pengelola Tunjangan Hari Tua kepada Penasihat atau Pegawai atau ahli warisnya berdasarkan persetujuan dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
(2)Tunjangan Hari Tua berupa akumulasi uang iuran dan hasil pengembangannya dibayarkan apabila Penasihat atau Pegawai tidak bekerja lagi di KPK karena alasan:
1. a.memasuki batas usia pensiun;
2. b.diberhentikan dari KPK atas permintaan sendiri;
3. c.diberhentikan dari KPK bukan atas permintaan sendiri; atau
4. d.meninggal dunia.
(3)Dalam hal pengelola Tunjangan Hari Tua menyediakan manfaat lain selain pembayaran akumulasi uang iuran dan hasil pengembangannya, maka manfaat atau fasilitas lain tersebut dapat diterima oleh Penasihat, Pegawai atau ahli warisnya berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada instansi pengelola Tunjangan Hari Tua.
(4)Pembayaran Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus setelah Penasihat dan Pegawai memenuhi syarat:
1. a.melengkapi administrasi pemberhentian pegawai dan melengkapi Form Exit kepegawaian;
2. b.mengembalikan seluruh inventaris kantor;
3. c.melaporkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara; dan
4. d.menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab Penasihat atau Pegawai. www.peraturan.go.id 2018, No.140
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d tidak berlaku apabila Penasihat atau Pegawai meninggal dunia.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua Peraturan KPK yang mengatur mengenai Tunjangan Hari Tua yang bertentangan dengan ketentuan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.140 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2018 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, ttd AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…