DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi pada sektor antikorupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, www.peraturan.go.id 2021, No.1367 perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Antikorupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR ANTIKORUPSI. www.peraturan.go.id 2021, No.1367

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Antikorupsi yang selanjutnya disingkat SKKNI Sektor Antikorupsi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan persyaratan profesi di sektor antikorupsi.
5.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. www.peraturan.go.id 2021, No.1367
6.Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Pihak Kedua adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Komisi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di sektor antikorupsi terhadap sumber daya manusia Komisi, sumber daya manusia dari pemasok, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja Komisi.

BAB II

PEMBERLAKUAN SKKNI SEKTOR ANTIKORUPSI

Pasal 2

(1)SKKNI Sektor Antikorupsi terdiri dari:
1. a.SKKNI Penyuluh Antikorupsi; dan
2. b.SKKNI Ahli Pembangun Integritas.
(2)SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3)SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia serta berlaku secara nasional.

Pasal 3

(1)SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh:
1. a.kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat; dan
2. b.Lembaga Sertifikasi Profesi.
(2)SKKNI Sektor Antikorupsi yang digunakan oleh kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi sektor antikorupsi serta penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi di www.peraturan.go.id 2021, No.1367 tempat kerja.
(3)SKKNI Sektor Antikorupsi yang digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi sektor antikorupsi.
(4)Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Pihak Kedua; dan
2. b.Lembaga Sertifikasi Profesi selain Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a dapat berkoordinasi dengan Komisi dalam penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi di tempat kerja.

Pasal 5

(1)Kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib berkoordinasi dengan Komisi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi yang mengacu pada SKKNI Sektor Antikorupsi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi kerangka acuan kerja dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 6

(1)Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b wajib mendapatkan rekomendasi dari Komisi untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi sektor antikorupsi. www.peraturan.go.id 2021, No.1367
(2)Untuk mendapatkan rekomendasi dari Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Profesi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Komisi.

Pasal 7

(1)Komisi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
1. a.profil lembaga pemohon;
2. b.ketersediaan asesor yang telah memiliki kompetensi teknis antikorupsi;
3. c.ketersediaan tim komite etik yang telah tersertifikasi antikorupsi;
4. d.ketersediaan pernyataan dari lembaga pemohon untuk menggunakan skema sertifikasi profesi yang ditetapkan oleh Komisi;
5. e.memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
6. f.memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan portofolio dalam upaya pemberantasan korupsi; dan
7. g.memiliki rencana kerja selama 3 (tiga) tahun.
(2)Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komisi:
1. a.memberikan rekomendasi; atau
2. b.tidak memberikan rekomendasi, melalui jawaban tertulis.
(3)Komisi wajib menyampaikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Dalam hal Komisi memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

(1)Komisi melakukan evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) setiap 1 www.peraturan.go.id 2021, No.1367 (satu) tahun.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh fakta bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Komisi melakukan tindakan administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis I;
2. b.peringatan tertulis II;
3. c.pencabutan rekomendasi.
(3)Komisi menyampaikan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pimpinan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan dapat melimpahkan wewenang kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 10

Komisi melaksanakan pengembangan kompetensi kerja pada sektor antikorupsi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2021, No.1367

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi pada sektor antikorupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, www.peraturan.go.id 2021, No.1367 perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR ANTIKORUPSI. www.peraturan.go.id 2021, No.1367

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Antikorupsi yang selanjutnya disingkat SKKNI Sektor Antikorupsi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan persyaratan profesi di sektor antikorupsi.
5.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. www.peraturan.go.id 2021, No.1367
6.Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Pihak Kedua adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Komisi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di sektor antikorupsi terhadap sumber daya manusia Komisi, sumber daya manusia dari pemasok, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja Komisi.

BAB II

PEMBERLAKUAN SKKNI SEKTOR ANTIKORUPSI

Pasal 2

(1)SKKNI Sektor Antikorupsi terdiri dari:
1. a.SKKNI Penyuluh Antikorupsi; dan
2. b.SKKNI Ahli Pembangun Integritas.
(2)SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3)SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia serta berlaku secara nasional.

Pasal 3

(1)SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh:
1. a.kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat; dan
2. b.Lembaga Sertifikasi Profesi.
(2)SKKNI Sektor Antikorupsi yang digunakan oleh kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi sektor antikorupsi serta penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi di www.peraturan.go.id 2021, No.1367 tempat kerja.
(3)SKKNI Sektor Antikorupsi yang digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi sektor antikorupsi.
(4)Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Pihak Kedua; dan
2. b.Lembaga Sertifikasi Profesi selain Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a dapat berkoordinasi dengan Komisi dalam penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi di tempat kerja.

Pasal 5

(1)Kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib berkoordinasi dengan Komisi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi yang mengacu pada SKKNI Sektor Antikorupsi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi kerangka acuan kerja dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 6

(1)Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b wajib mendapatkan rekomendasi dari Komisi untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi sektor antikorupsi. www.peraturan.go.id 2021, No.1367
(2)Untuk mendapatkan rekomendasi dari Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Profesi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Komisi.

Pasal 7

(1)Komisi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
1. a.profil lembaga pemohon;
2. b.ketersediaan asesor yang telah memiliki kompetensi teknis antikorupsi;
3. c.ketersediaan tim komite etik yang telah tersertifikasi antikorupsi;
4. d.ketersediaan pernyataan dari lembaga pemohon untuk menggunakan skema sertifikasi profesi yang ditetapkan oleh Komisi;
5. e.memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
6. f.memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan portofolio dalam upaya pemberantasan korupsi; dan
7. g.memiliki rencana kerja selama 3 (tiga) tahun.
(2)Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komisi:
1. a.memberikan rekomendasi; atau
2. b.tidak memberikan rekomendasi, melalui jawaban tertulis.
(3)Komisi wajib menyampaikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Dalam hal Komisi memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

(1)Komisi melakukan evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) setiap 1 www.peraturan.go.id 2021, No.1367 (satu) tahun.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh fakta bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Komisi melakukan tindakan administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis I;
2. b.peringatan tertulis II;
3. c.pencabutan rekomendasi.
(3)Komisi menyampaikan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pimpinan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan dapat melimpahkan wewenang kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.