DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Kenaikan Tingkat Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tingkat Kompetensi Pegawai di Lingkungan Komisi dipergunakan sebagai dasar pembayaran kompensasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan diterapkannya pemberian gaji dan tunjangan sebagai pegawai negeri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tingkat kompetensi merupakan salah satu yang menentukan penghasilan yang diterima pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa untuk menjamin hak atas penghasilan yang diterima selama pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara belum diselesaikan, perlu pengaturan mengenai kenaikan tingkat kompetensi bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kenaikan Tingkat Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, No.864 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1607);
5.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG KENAIKAN TINGKAT KOMPETENSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 2023, No.864 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pegawai di Lingkungan Komisi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
3.Tingkat Kompetensi adalah jenjang yang menunjukkan kelengkapan dan kedalaman kompetensi yang terdiri dari keahlian, keterampilan dan perilaku untuk mencapai kinerja terbaik.

Pasal 2

Tingkat Kompetensi Pegawai di Lingkungan Komisi dipergunakan sebagai dasar pembayaran kompensasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- perundangan yang mengatur mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan diterapkannya pemberian gaji dan tunjangan sebagai pegawai negeri.

BAB II

KENAIKAN TINGKAT KOMPETENSI

Pasal 3

(1)Pegawai di Lingkungan Komisi yang telah memenuhi persyaratan penilaian kinerja tahunan berhak untuk dilakukan kenaikan Tingkat Kompetensi setiap 2 (dua) tahun sejak penetapan Tingkat Kompetensi terakhir.
(2)Kenaikan Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Oktober 2023.
(3)Kenaikan Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berpengaruh terhadap pangkat/golongan ruang pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan.

Pasal 4

(1)Pegawai di Lingkungan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.pegawai tetap yang telah dialihkan menjadi pegawai negeri sipil;
2. b.pegawai negeri sipil yang telah mutasi ke Komisi; dan
3. c.pegawai negeri yang ditugaskan pada Komisi.
(2)Rumpun jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rumpun jabatan struktural; dan
2. b.rumpun jabatan fungsional/administrasi.
(3)Rumpun jabatan struktural, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.sekretaris jenderal dan deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya;
2. b.direktur, kepala biro, kepala pusat, inspektur, dan kepala sekretariat Dewan Pengawas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
3. c.kepala sekretariat, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan administrator. 2023, No.864
(4)Rumpun jabatan fungsional/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.utama;
2. b.madya; dan
3. c.muda.
(5)Tingkat Kompetensi Pegawai di Lingkungan Komisi untuk rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rumpun Jabatan fungsional/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.dasar;
2. b.pemula;
3. c.menengah;
4. d.lanjut; dan
5. e.ahli.

Pasal 5

(1)Kenaikan Tingkat Kompetensi bagi rumpun jabatan struktural harus memenuhi syarat perolehan penilaian kinerja paling rendah tahunan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, sebagai berikut:
1. a.kenaikan Tingkat Kompetensi sekretaris jenderal dan deputi, dengan penilaian: dasar pemula menengah lanjut ahli AB/BA AB/BA AA AA
2. b.kenaikan Tingkat Kompetensi direktur, kepala biro, dan inspektur, dengan penilaian: dasar pemula menengah lanjut ahli BB BB AB/BA AB/BA
3. c.kenaikan Tingkat Kompetensi kepala sekretariat, kepala bagian, dan kepala bidang, dengan penilaian: dasar pemula menengah lanjut ahli CB/BC CB/BC BB BB
(2)Kenaikan Tingkat Kompetensi bagi rumpun jabatan fungsional/administrasi harus memenuhi syarat perolehan penilaian kinerja paling rendah tahunan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, sebagai berikut: tingkat dasar pemula menengah lanjut ahli utama BB BB AB/BA AB/BA madya CB/BC CB/BC BB BB BB muda CC CC CB/BC CB/BC CB/BC
(3)Kenaikan Tingkat Kompetensi bagi rumpun jabatan fungsional/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah berada pada Tingkat Kompetensi ahli ditempatkan dalam Tingkat Kompetensi pada kelas jabatan diatasnya namun tidak boleh mengakibatkan berkurangnya kompensasi yang diterima sebelum kenaikan.
(4)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023, No.864

Pasal 6

Pegawai di Lingkungan Komisi memperoleh kompensasi sesuai dengan kenaikan Tingkat Kompetensi.

Pasal 7

Kompensasi atas kenaikan Tingkat Kompetensi dibayarkan setelah diterapkannya pemberian gaji dan tunjangan sebagai pegawai negeri.

Pasal 8

Kompensasi atas kenaikan Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah memperhitungkan kenaikan gaji berkala pada saat proses pengalihan pegawai Komisi menjadi pegawai negeri sipil.

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2023, No.864 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2023 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ttd. FIRLI BAHURI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…