DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Manajemen Talenta Komisi Pemberantasan Korupsi. Manajemen Talenta Komisi bertujuan antara lain untuk: a. meningkatkan pencapaian tujuan strategis Komisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; b. menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi-posisi kunci yang mendukung proses bisnis utama guna optimalisasi pencapaian tujuan organisasi; c. mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, Kompetensi dan Kinerja PNS Komisi dan PNyD serta memberikan kejelasan dan kepastian karier PNS Komisi dan PNyD untuk pengembangan karier yang berkesinambungan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Manajemen Talenta Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
7.Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG MANAJEMEN TALENTA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Negeri yang Ditugaskan yang selanjutnya disingkat PNyD adalah pegawai negeri yang ditugaskan oleh instansi induk untuk melaksanakan tugas di Komisi dalam jangka waktu tertentu.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal Komisi yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai, dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Komisi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Manajemen Talenta Komisi adalah pengelolaan karier untuk menemukan dan mengembangkan PNS Komisi dan PNyD yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk ditugaskan menduduki jabatan kritikal dan jabatan target.
7.Pegawai Bertalenta adalah PNS Komisi dan PNyD yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
8.Matriks Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kotak yang menunjukkan pengelompokan PNS Komisi dan PNyD berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.
9.Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam jabatan target.
10.Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok Pegawai Bertalenta yang berada pada kotak 9 (sembilan) yang dapat ditambahkan dengan kelompok Pegawai Bertalenta yang berada pada kotak 8 (delapan) dan kotak 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki jabatan target di lingkungan Komisi.
11.Potensial adalah kepemilikan kemampuan terpendam yang memungkinkan Pegawai Bertalenta untuk mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan target yang diperkirakan dapat diperankan melalui kegiatan asesmen (assessment center), uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.
12.Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, serta perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap PNS Komisi dan PNyD agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
13.Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang dicapai oleh setiap PNS Komisi dan PNyD pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja.

Pasal 2

Manajemen Talenta Komisi bertujuan untuk:

a.meningkatkan pencapaian tujuan strategis Komisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
b.menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi-posisi kunci yang mendukung proses bisnis utama guna optimalisasi pencapaian tujuan organisasi;
c.mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, Kompetensi dan Kinerja PNS Komisi dan PNyD serta memberikan kejelasan dan kepastian karier PNS Komisi dan PNyD untuk pengembangan karier yang berkesinambungan;
d.menjadi sarana PNS Komisi dan PNyD dalam menyampaikan aspirasi kariernya;
e.mewujudkan Rencana Suksesi di Komisi agar dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit di Komisi;
f.memastikan tersedianya persediaan talenta untuk menyelaraskan antara PNS Komisi dan PNyD yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi, dan visi organisasi;
g.menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS Komisi dan PNyD serta kebutuhan Komisi; dan
h.membangun iklim kompetisi positif PNS Komisi dan PNyD dalam pengembangan karier.

BAB II

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA

Pasal 3

(1)Manajemen Talenta Komisi dilaksanakan bagi PNS Komisi dan PNyD yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
(2)Manajemen Talenta Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahap:
1. a.akuisisi;
2. b.pengembangan;
3. c.retensi;
4. d.penempatan; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(3)Sebelum dilaksanakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penilaian kesiapan Pegawai Bertalenta untuk menduduki jabatan target.
(4)Penyelenggaraan Manajemen Talenta Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK dengan dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia di Komisi selaku ketua tim Manajemen Talenta Komisi.
(5)Susunan keanggotaan tim Manajemen Talenta Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi.

Pasal 4

(1)Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan strategi untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menetapkan Pegawai Bertalenta.
(2)Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
1. a.identifikasi dan penetapan jabatan target;
2. b.analisis rasio Pegawai Bertalenta;
3. c.seleksi Pegawai Bertalenta; dan
4. d.penetapan Kelompok Rencana Suksesi.

Pasal 5

(1)Identifikasi dan penetapan jabatan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk menentukan jabatan-jabatan yang akan diisi oleh Pegawai Bertalenta melalui Manajemen Talenta Komisi.
(2)Jabatan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.jabatan yang lowong atau akan lowong; dan
2. b.jabatan kritikal.
(3)Jabatan yang lowong dan akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan Pegawai Bertalenta.
(4)Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jabatan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinilai strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
(5)Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan, diantaranya ekspektasi pemangku kepentingan, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi;
2. b.memerlukan Kompetensi yang mendukung fungsi Komisi;
3. c.membutuhkan Kinerja yang sangat baik;
4. d.memiliki risiko yang tinggi terhadap pencapaian tujuan Komisi;
5. e.mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik; dan
6. f.sesuai dengan kebutuhan prioritas Komisi dan/atau nasional.
(6)Penentuan jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PPK sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

(1)Analisis rasio Pegawai Bertalenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai dasar untuk menentukan jumlah Pegawai Bertalenta yang akan ditetapkan sebagai Kelompok Rencana Suksesi, dikembangkan Kompetensinya, diberikan retensi, dan dilakukan evaluasi.
(2)Rasio Pegawai Bertalenta terhadap jabatan target yaitu 1:3 (satu berbanding tiga) dengan pengertian bahwa terhadap 1 (satu) jabatan target akan terdapat 3 (tiga) orang Pegawai Bertalenta yang diproyeksikan untuk dipilih 1 (satu) orang terbaik untuk mendudukinya.

Pasal 7

(1)Seleksi Pegawai Bertalenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memilih Pegawai Bertalenta dari para PNS Komisi dan PNyD yang Potensial.
(2)Seleksi Pegawai Bertalenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berdasarkan parameter:
1. a.Kompetensi;
2. b.kualifikasi;
3. c.penilaian Kinerja;
4. d.rekam jejak; dan
5. e.kehadiran.

Pasal 8

(1)Parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)diperhitungkan dan dikonversikan ke dalam Matriks Manajemen Talenta yang terdiri dari 9 (sembilan) kotak.
(2)Matriks Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sumbu X yang merupakan variabel Potensial; dan
2. b.sumbu Y yang merupakan variabel Kinerja.
(3)Sumbu X yang merupakan variabel Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi parameter:
1. a.Kompetensi, dengan bobot 50% (lima puluh persen);
2. b.kualifikasi, dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
3. c.rekam jejak, dengan bobot 20% (dua puluh persen).
(4)Sumbu Y yang merupakan variabel Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi parameter:
1. a.penilaian Kinerja, dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
2. b.kehadiran, dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

(1)PNS dan PNyD yang masuk dalam kotak 9 (sembilan) pada Matriks Manajemen Talenta dilakukan pemeringkatan dengan menghitung rata-rata nilai sumbu X dan sumbu Y.
(2)Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai dasar penetapan 5 (lima) orang dengan peringkat tertinggi sebagai kandidat Pegawai Bertalenta.
(3)Dalam hal terdapat kurang dari 5 (lima) orang kandidat Pegawai Bertalenta pada kotak 9 (sembilan) untuk setiap jabatan target, dilakukan penambahan kandidat Pegawai Bertalenta dari kotak 7 (tujuh) dan/atau kotak 8 (delapan) hingga mencapai jumlah dimaksud.
(4)Kandidat Pegawai Bertalenta dipastikan kesesuaian pengalaman kerja serta pendidikan dan pelatihannya terhadap kebutuhan Kompetensi teknis jabatan target.
(5)Kandidat Pegawai Bertalenta yang telah dinyatakan memiliki kesesuaian pengalaman kerja serta pendidikan dan pelatihan terhadap kebutuhan Kompetensi teknis jabatan target, dilakukan validasi dari pimpinan unit kerjanya.
(6)Setelah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), daftar kandidat Pegawai Bertalenta disampaikan kepada tim penilai Kinerja.
(7)Tim penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)memilih 3 (tiga) dari 5 (lima) orang kandidat Pegawai Bertalenta pada setiap jabatan target yang diusulkan oleh tim Manajemen Talenta Komisi untuk ditetapkan sebagai Pegawai Bertalenta dan masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi.
(8)Tim penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)merupakan tim yang ditetapkan oleh PPK untuk memberikan pertimbangan atas usulan penetapan Pegawai Bertalenta.

Pasal 10

(1)Penetapan Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menentukan kandidat Pegawai Bertalenta yang lulus seleksi.
(2)Kandidat Pegawai Bertalenta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tim penilai Kinerja untuk ditetapkan ke dalam Kelompok Rencana Suksesi dengan Keputusan PPK.
(3)PPK menyampaikan informasi mengenai PNyD yang ditetapkan ke dalam Kelompok Rencana Suksesi kepada instansi induk.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…