DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penaksiran Benda Sitaan yang Lekas Rusak dan Penurunan Nilai Limit dalam Pelaksanaan Lelang Ulang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 2022, No.1166 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6729);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENAKSIRAN BENDA SITAAN YANG LEKAS RUSAK DAN PENURUNAN NILAI LIMIT DALAM PELAKSANAAN LELANG ULANG BENDA SITAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2.Penaksir adalah pihak yang ditunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni. 2022, No.1166
3.Penaksiran adalah proses kegiatan untuk memberikan taksiran nilai atas suatu objek pada saat tertentu.
4.Taksiran Nilai adalah estimasi nilai atas suatu objek pada saat tertentu dari Penaksiran.
5.Hasil Taksiran Nilai adalah taksiran pasar dan taksiran likuidasi.
6.Taksiran Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan, yang dibuat oleh Penaksir.
7.Taksiran Likuidasi adalah estimasi nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya, yang dibuat oleh Penaksir.
8.Faktor Resiko Lelang adalah biaya yang akan timbul dari pelaksanaan lelang yang meliputi bea lelang dan/atau biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan benda sitaan.
9.Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
10.Nilai Likuidasi adalah estimasi nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.
11.Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.
12.Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau 2022, No.1166 lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
13.Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh penyidik atau Penuntut Umum pada Komisi dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan untuk kepentingan pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi.
14.Benda Sitaan yang Lekas Rusak adalah benda sitaan yang secara fisik cepat rusak dan/atau benda yang secara ekonomis nilainya cepat turun.
15.Penjual dalam Lelang Benda Sitaan yang selanjutnya disebut Penjual adalah Penyidik atau Penuntut Umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk menjual barang secara Lelang.

Pasal 2

Dalam melaksanakan Penaksiran dan penurunan Nilai Limit Benda Sitaan berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.kepentingan umum;
e.proporsionalitas; dan
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

Peraturan Komisi ini dimaksudkan sebagai pedoman penaksiran Benda Sitaan yang Lekas Rusak dan penurunan Nilai Limit dalam pelaksanaan Lelang ulang Benda Sitaan yang dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. 2022, No.1166

BAB II

PENAKSIRAN BENDA SITAAN YANG LEKAS RUSAK

Pasal 4

Penaksir bertugas untuk melaksanakan Penaksiran dan Penaksiran ulang atas Benda Sitaan dengan kriteria lekas rusak untuk tujuan penetapan Nilai Limit Benda Sitaan.

Pasal 5

(1)Penaksir merupakan Pegawai Komisi yang memiliki kompetensi Penaksiran dan diangkat oleh Pimpinan Komisi.
(2)Kompetensi penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertidikat keahlian dibidang penaksiran yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 6

Penaksir memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.bertindak secara profesional dan bebas dari pengaruh manapun; dan
b.bertanggung jawab atas Penaksiran yang dilakukannya serta Taksiran Nilai yang dihasilkan;

Pasal 7

(1)Penaksiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan oleh tim Penaksir dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Komisi atau pejabat yang ditunjuk. 2022, No.1166
(2)Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang Penaksir yang salah satu Penaksir merupakan ketua merangkap anggota.

Pasal 8

(1)Penaksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk memperoleh Taksiran Nilai.
(2)Taksiran Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan Nilai Limit.
(3)Kriteria lekas rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yakni benda yang secara fisik cepat rusak, mudah/mendekati waktu/akan kadaluarsa, dan/atau benda yang secara ekonomis nilainya cepat turun.
(4)Benda dengan kriteria lekas rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.barang elektronik tertentu;
2. b.obat-obatan yang memiliki kadaluarsa; atau
3. c.kendaraan bermotor termasuk juga kendaraan mewah.

Pasal 9

(1)Nilai yang dihasilkan dari Penaksiran atas objek Penaksiran merupakan Taksiran Nilai.
(2)Objek Penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Benda Sitaan yang Lekas Rusak. 2022, No.1166

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan Penaksiran, terdiri atas:

a.pengumpulan data awal;
b.penghitungan Penaksiran dengan kertas kerja;
c.penyusunan laporan Penaksiran;
d.tinjauan atas laporan Penaksiran; dan
e.penatausahaan laporan Penaksiran.

Pasal 11

(1)Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.survei lapangan dengan peninjauan langsung; atau
2. b.survei lapangan tanpa peninjauan langsung; untuk mencocokan kebenaran data dan informasi sesuai dengan kondisi asli dan mengumpulkan data serta informasi lain terkait Penaksiran.
(2)Survei lapangan dengan peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan peninjauan langsung fisik objek Penaksiran.
(3)Survei lapangan tanpa peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang objektif terkait objek penaksiran memanfaatkan sarana teknologi informasi dan/atau data sekunder.
(4)Dalam hal survei lapangan tanpa peninjauan langsung dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang objektif terkait objek Penaksiran memanfaatkan sarana teknologi informasi dan/atau data sekunder tidak dapat dimungkinkan, Penaksir dapat menyampaikan formulir isian kepada pihak terkait dimana objek Penaksiran berada.
(5)Hasil survei lapangan dengan peninjauan langsung dan survei lapangan tanpa peninjauan langsung sebagaimana 2022, No.1166 dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara survei lapangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 2022, No.1166 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6729);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENAKSIRAN BENDA SITAAN YANG LEKAS RUSAK DAN PENURUNAN NILAI LIMIT DALAM PELAKSANAAN LELANG ULANG BENDA SITAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2.Penaksir adalah pihak yang ditunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni. 2022, No.1166
3.Penaksiran adalah proses kegiatan untuk memberikan taksiran nilai atas suatu objek pada saat tertentu.
4.Taksiran Nilai adalah estimasi nilai atas suatu objek pada saat tertentu dari Penaksiran.
5.Hasil Taksiran Nilai adalah taksiran pasar dan taksiran likuidasi.
6.Taksiran Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan, yang dibuat oleh Penaksir.
7.Taksiran Likuidasi adalah estimasi nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya, yang dibuat oleh Penaksir.
8.Faktor Resiko Lelang adalah biaya yang akan timbul dari pelaksanaan lelang yang meliputi bea lelang dan/atau biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan benda sitaan.
9.Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
10.Nilai Likuidasi adalah estimasi nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.
11.Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.
12.Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau 2022, No.1166 lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
13.Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh penyidik atau Penuntut Umum pada Komisi dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan untuk kepentingan pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi.
14.Benda Sitaan yang Lekas Rusak adalah benda sitaan yang secara fisik cepat rusak dan/atau benda yang secara ekonomis nilainya cepat turun.
15.Penjual dalam Lelang Benda Sitaan yang selanjutnya disebut Penjual adalah Penyidik atau Penuntut Umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk menjual barang secara Lelang.

Pasal 2

Dalam melaksanakan Penaksiran dan penurunan Nilai Limit Benda Sitaan berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.kepentingan umum;
e.proporsionalitas; dan
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

BAB II

PENAKSIRAN BENDA SITAAN YANG LEKAS RUSAK

Pasal 4

Penaksir bertugas untuk melaksanakan Penaksiran dan Penaksiran ulang atas Benda Sitaan dengan kriteria lekas rusak untuk tujuan penetapan Nilai Limit Benda Sitaan.

Pasal 5

(1)Penaksir merupakan Pegawai Komisi yang memiliki kompetensi Penaksiran dan diangkat oleh Pimpinan Komisi.
(2)Kompetensi penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertidikat keahlian dibidang penaksiran yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 6

Penaksir memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.bertindak secara profesional dan bebas dari pengaruh manapun; dan
b.bertanggung jawab atas Penaksiran yang dilakukannya serta Taksiran Nilai yang dihasilkan;

Pasal 7

(1)Penaksiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan oleh tim Penaksir dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Komisi atau pejabat yang ditunjuk. 2022, No.1166
(2)Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang Penaksir yang salah satu Penaksir merupakan ketua merangkap anggota.

Pasal 8

(1)Penaksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk memperoleh Taksiran Nilai.
(2)Taksiran Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan Nilai Limit.
(3)Kriteria lekas rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yakni benda yang secara fisik cepat rusak, mudah/mendekati waktu/akan kadaluarsa, dan/atau benda yang secara ekonomis nilainya cepat turun.
(4)Benda dengan kriteria lekas rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.barang elektronik tertentu;
2. b.obat-obatan yang memiliki kadaluarsa; atau
3. c.kendaraan bermotor termasuk juga kendaraan mewah.

Pasal 9

(1)Nilai yang dihasilkan dari Penaksiran atas objek Penaksiran merupakan Taksiran Nilai.
(2)Objek Penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Benda Sitaan yang Lekas Rusak. 2022, No.1166

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan Penaksiran, terdiri atas:

a.pengumpulan data awal;
b.penghitungan Penaksiran dengan kertas kerja;
c.penyusunan laporan Penaksiran;
d.tinjauan atas laporan Penaksiran; dan
e.penatausahaan laporan Penaksiran.

Pasal 11

(1)Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.survei lapangan dengan peninjauan langsung; atau
2. b.survei lapangan tanpa peninjauan langsung; untuk mencocokan kebenaran data dan informasi sesuai dengan kondisi asli dan mengumpulkan data serta informasi lain terkait Penaksiran.
(2)Survei lapangan dengan peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan peninjauan langsung fisik objek Penaksiran.
(3)Survei lapangan tanpa peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang objektif terkait objek penaksiran memanfaatkan sarana teknologi informasi dan/atau data sekunder.
(4)Dalam hal survei lapangan tanpa peninjauan langsung dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang objektif terkait objek Penaksiran memanfaatkan sarana teknologi informasi dan/atau data sekunder tidak dapat dimungkinkan, Penaksir dapat menyampaikan formulir isian kepada pihak terkait dimana objek Penaksiran berada.
(5)Hasil survei lapangan dengan peninjauan langsung dan survei lapangan tanpa peninjauan langsung sebagaimana 2022, No.1166 dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara survei lapangan.