DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Tujuan disusunnya Peraturan KPK sebagai acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyusunan tata naskah dinas dan ruang lingkung Pedoman Tata Naskah Dinas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 www.peraturan.go.id 2017, No.597 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. 3. 4. 5. tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi; www.peraturan.go.id 2017, No.597
2.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3.Naskah Dinas adalah penyusunan tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas.
7.Unit Kerja adalah satuan kerja atau unit yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi KPK.
8.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
9.Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang berupa lambang negara dan logo on duty Komisi Pemberantaan Korupsi ditempatkan di bagian atas kertas.
10.Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang berupa lambang negara dan logo on duty Komisi Pemberantaan Korupsi ditempatkan di bagian atas sampul surat.
11.Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.597
12.Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan KPK ini meliputi:

a.sebagai acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyusunan tata naskah dinas; dan
b.ruang lingkung Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi:
a.jenis dan format tata naskah dinas;
b.pembuatan naskah dinas;
c.pengamanan naskah dinas;
d.kewenangan penandatanganan; dan
e.pengendalian naskah dinas.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPK ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan KPK ini mulai berlaku, Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 448/01/XII/2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komisi Pemberantasan Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan KPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 14 November 2016. www.peraturan.go.id 2017, No.597 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, ttd AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…