DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang tata cara penyampaian laporan harta kekayaan dan hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak menyampaikan serta pengawasan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkait tata cara dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi; www.peraturan.go.id 2017, No.1541 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Suber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01.P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi; www.peraturan.go.id 2017, No.1541
5.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai Dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI/ PENASIHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pegawai KPK yang diselanjutnya disebut Pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan. www.peraturan.go.id 2017, No.1541
3.Penasihat KPK yang selanjutnya disebut Penasihat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.
4.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pegawai/Penasihat beserta Istri/Suami dan Anak yang masih dalam tanggungan Pegawai/Penasihat, baik atas nama Pegawai/Penasihat dan Keluarganya atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Pegawai/Penasihat memangku jabatannya.
5.Laporan Harta Kekayaan adalah laporan mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan.

Pasal 2

Peraturan KPK ini dimaksudkan sebagai pedoman penyampaian Laporan Harta Kekayaan bagi Pegawai/Penasihat.

Pasal 3

Laporan Harta Kekayaan yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Pegawai/Penasihat maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat tidak terkait tindak pidana.

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 4

(1)Pegawai/Penasihat wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Pegawai/Penasihat pada saat pertama kali menjabat; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1541
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pegawai/Penasihat.
(2)Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan sebagai Pegawai/Penasihat.
(3)Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pemberhentian.

Pasal 5

(1)Penyampaian Laporan Harta Kekayaan selama Pegawai/Penasihat menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang dimiliki pada posisi tanggal 31 Desember.
(2)Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib dilaksanakan secara online melalui Aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing pada alamat situs elhkpn.kpk.go.id atau https://elhkpn.kpk.go.id.
(2)Petunjuk teknis penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada website elhkpn.kpk.go.id atau https://elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 7

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan wajib memberikan bimbingan teknis kepada Pegawai/Penasihat tentang pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan. www.peraturan.go.id 2017, No.1541

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat

(1), Biro Sumber Daya Manusia KPK wajib memberitahukan setiap adanya perubahan data jabatan Pegawai/Penasihat kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 9

(1)Pegawai/Penasihat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan KPK.
(2)Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pegawai/Penasihat untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan.

BAB IV

PENGAWASAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 10

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan memberikan laporan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan sewaktu-waktu berdasarkan perubahan data jabatan Pegawai/Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan secara periodik pada setiap bulan April kepada Direktorat Pengawasan Internal.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…