MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20
(1)Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup … mencakup laporan awal Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(3)Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(4)Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.”
2.Ketentuan Pasal 21 ayat (1), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 21
(1)Laporan awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) mencakup:
a.informasi daftar penyumbang;
b.jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
c.jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
(2)Lingkup waktu laporan awal Dana Kampanye terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
(3)Laporan …
(3)Laporan awal Dana Kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Peserta Pemilu.
(4)Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(5)Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas waktu Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan.”
3.Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 22
(1)Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi.
(3)Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
(4)Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik per Desember 2013 dan per Maret 2014.”
4.Ketentuan Pasal 28 ayat (4) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 28
(1)KPU menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Dana Kampanye Peserta Pemilu.
(2)Pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Biaya …
(3)Biaya pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Bagian KPU dan KPU Provinsi.
(4)Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan Dana Kampanye:
a.tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD;
b.bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu;
c.Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik; dan
d.telah mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari asosiasi profesi akuntan publik yang dijadikan sebagai nilai tambah dalam proses pengadaan jasa audit Partai Politik dan Calon Anggota DPD.”
5.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 37 Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan dan Calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal Dana Kampanye kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.”
6.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 38 Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan dan Calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana …