Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 49
MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pengaturan tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Peserta Pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. BAB II SUMBER, BENTUK DAN BESARAN DANA KAMPANYE Bagian Pertama Sumber Dana Kampanye
BAB II
Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari:
Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersumber dari:
Bagian Kedua Bentuk Dana Kampanye
lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan, Calon Anggota DPD, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Bagian Ketiga Besaran Dana Kampanye
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan