DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan frasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa jdih.kpu.go.id bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: jdih.kpu.go.id

Pasal 5

(1)Untuk dapat menggunakan hak memilih di luar negeri, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih di luar negeri kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
(2)Pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2. b.dihapus;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. d.tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Dihapus.
(4)Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih di luar negeri, yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

2.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi:

Pasal 19A

(1)Dalam hal setelah DPTLN ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, PPLN dapat melakukan perbaikan DPTLN yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara. jdih.kpu.go.id
(2)Masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti.
(3)Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPLN melalui Panwaslu LN untuk disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu memberikan rekomendasi kepada PPLN melalui KPU.
(4)Perbaikan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara:
1. a.mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
2. b.melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau
3. c.menambah Pemilih baru.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2)dapat dilengkapi dengan DPTbLN.
(2)DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT/DPTLN di suatu TPS/TPSLN, yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
(3)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
2. b.menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. c.penyandang disabilitas; jdih.kpu.go.id
4. d.tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
5. e.pindah domisili;
6. f.tertimpa bencana alam; dan/atau
7. g.bekerja di luar domisilinya.
(4)DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan formulir Model A.4- LN KPU paling lambat sampai dengan hari pemungutan suara.

4.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemilih harus menunjukkan bukti Paspor atau KTP- el atau SPLP dan tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di daerah asal untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPLN/PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dalam formulir Model A5-LN KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPSLN lain, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)PPLN berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPTLN. jdih.kpu.go.id (1a) Berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN menghapus Pemilih dari DPTLN asal setelah proses pindah memilih selesai.
(2)Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPTLN, PPLN mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPTLN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A5-LN KPU, dengan ketentuan:
1. a.lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
2. b.lembar kedua sebagai arsip PPLN.
(2a)Dalam hal Pemilih pindah metode pemungutan suara, PPLN menuliskan metode pemungutan suara setelah perpindahan metode memilih dalam kolom keterangan pada formulir Model A.3-LN KPU.
(3)Pemilih menyampaikan formulir Model A.4-LN KPU dan formulir Model A.5-LN KPU kepada PPLN/KPU Kabupaten/Kota/PPS tempat tujuan memilih paling lambat sampai dengan hari pemungutan suara.

6.Formulir Model A.5-LN KPU dalam Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd. ARIEF BUDIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 390 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum, Sigit Joyowardono jdih.kpu.go.id LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PERUBAHAN FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIH FORMULIR MODEL A.5 LN-KPU : SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN) LUAR NEGERI jdih.kpu.go.id Model A.5 LN-KPU SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PPLN *)…………………………………………. pada Hari…………………….. Tanggal……. Bulan…………………… Tahun………, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi: Nomor Induk Kependudukan : ……………………………………. Nomor Paspor : ……………………………………. Nama Lengkap : ……………………………………. Alamat Lengkap : ……………………………………………………………………………… dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
1.TPSLN/POS/KSK : ………………………….. 4. Negara : ………………………..
2.PPLN : ………………………….. 5. Provinsi : ………………………..
3.Perwakilan RI : ………………………….. Alasan pindah memilih: Menjalankan tugas pemerintahan Tugas belajar/ menempuh pendidikan Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi Pindah domisili Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi Tertimpa bencana alam Menjalani rehabilitasi narkoba Bekerja di luar domisilinya Menjadi tahanan di rutan atau lapas Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di: Dalam Negeri *) Luar Negeri *)
1.TPS 1. TPSLN/KSK/POS :
2.Desa/Kelurahan 2. PPLN :
3.Kecamatan 3. Negara :
4.Kabupaten/Kota
4.Perwakilan RI :
5.Provinsi : Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR Anggota DPD Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota /K Panitia Pemilihan Luar Negeri *) …………………………………… (…………………………………………) Keterangan Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap *) Coret satu kolom yang tidak perlu **) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 4 April 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd. ARIEF BUDIMAN Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum, Sigit Joyowardono jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan frasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan

Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: jdih.kpu.go.id

Pasal 5

(1)Untuk dapat menggunakan hak memilih di luar negeri, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih di luar negeri kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
(2)Pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2. b.dihapus;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. d.tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Dihapus.
(4)Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih di luar negeri, yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

2.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi:

Pasal 19A

(1)Dalam hal setelah DPTLN ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, PPLN dapat melakukan perbaikan DPTLN yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara. jdih.kpu.go.id
(2)Masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti.
(3)Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPLN melalui Panwaslu LN untuk disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu memberikan rekomendasi kepada PPLN melalui KPU.
(4)Perbaikan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara:
1. a.mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
2. b.melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau
3. c.menambah Pemilih baru.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2)dapat dilengkapi dengan DPTbLN.
(2)DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT/DPTLN di suatu TPS/TPSLN, yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
(3)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
2. b.menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. c.penyandang disabilitas; jdih.kpu.go.id
4. d.tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
5. e.pindah domisili;
6. f.tertimpa bencana alam; dan/atau
7. g.bekerja di luar domisilinya.
(4)DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan formulir Model A.4- LN KPU paling lambat sampai dengan hari pemungutan suara.

4.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemilih harus menunjukkan bukti Paspor atau KTP- el atau SPLP dan tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di daerah asal untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPLN/PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dalam formulir Model A5-LN KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPSLN lain, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)PPLN berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPTLN. jdih.kpu.go.id (1a) Berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN menghapus Pemilih dari DPTLN asal setelah proses pindah memilih selesai.
(2)Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPTLN, PPLN mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPTLN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A5-LN KPU, dengan ketentuan:
1. a.lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
2. b.lembar kedua sebagai arsip PPLN.
(2a)Dalam hal Pemilih pindah metode pemungutan suara, PPLN menuliskan metode pemungutan suara setelah perpindahan metode memilih dalam kolom keterangan pada formulir Model A.3-LN KPU.
(3)Pemilih menyampaikan formulir Model A.4-LN KPU dan formulir Model A.5-LN KPU kepada PPLN/KPU Kabupaten/Kota/PPS tempat tujuan memilih paling lambat sampai dengan hari pemungutan suara.

6.Formulir Model A.5-LN KPU dalam Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd. ARIEF BUDIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 390 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum, Sigit Joyowardono jdih.kpu.go.id LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PERUBAHAN FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIH FORMULIR MODEL A.5 LN-KPU : SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN) LUAR NEGERI jdih.kpu.go.id Model A.5 LN-KPU SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PPLN *)…………………………………………. pada Hari…………………….. Tanggal……. Bulan…………………… Tahun………, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi: Nomor Induk Kependudukan : ……………………………………. Nomor Paspor : ……………………………………. Nama Lengkap : ……………………………………. Alamat Lengkap : ……………………………………………………………………………… dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
1.TPSLN/POS/KSK : ………………………….. 4. Negara : ………………………..
2.PPLN : ………………………….. 5. Provinsi : ………………………..
3.Perwakilan RI : ………………………….. Alasan pindah memilih: Menjalankan tugas pemerintahan Tugas belajar/ menempuh pendidikan Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi Pindah domisili Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi Tertimpa bencana alam Menjalani rehabilitasi narkoba Bekerja di luar domisilinya Menjadi tahanan di rutan atau lapas Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di: Dalam Negeri *) Luar Negeri *)
1.TPS 1. TPSLN/KSK/POS :
2.Desa/Kelurahan 2. PPLN :
3.Kecamatan 3. Negara :
4.Kabupaten/Kota
4.Perwakilan RI :
5.Provinsi : Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR Anggota DPD Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota /K Panitia Pemilihan Luar Negeri *) …………………………………… (…………………………………………) Keterangan Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap *) Coret satu kolom yang tidak perlu **) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 4 April 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd. ARIEF BUDIMAN Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum, Sigit Joyowardono jdih.kpu.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 19A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 19A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017