Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa jdih.kpu.go.id bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430), diubah sebagai berikut:
jdih.kpu.go.id
(2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
jdih.kpu.go.id
(1), dilakukan dengan cara:
jdih.kpu.go.id
jdih.kpu.go.id (1a) Berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN menghapus Pemilih dari DPTLN asal setelah proses pindah memilih selesai.
Pasal II Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd. ARIEF BUDIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 390 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum, Sigit Joyowardono jdih.kpu.go.id LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PERUBAHAN FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIH FORMULIR MODEL A.5 LN-KPU : SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN) LUAR NEGERI jdih.kpu.go.id Model A.5 LN-KPU SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PPLN *)…………………………………………. pada Hari…………………….. Tanggal……. Bulan…………………… Tahun………, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi: Nomor Induk Kependudukan : ……………………………………. Nomor Paspor : ……………………………………. Nama Lengkap : ……………………………………. Alamat Lengkap : ……………………………………………………………………………… dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
Alasan pindah memilih: Menjalankan tugas pemerintahan Tugas belajar/ menempuh pendidikan Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi Pindah domisili Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi Tertimpa bencana alam Menjalani rehabilitasi narkoba Bekerja di luar domisilinya Menjadi tahanan di rutan atau lapas Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di: Dalam Negeri *) Luar Negeri *)
Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR Anggota DPD Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota /K Panitia Pemilihan Luar Negeri *) …………………………………… (…………………………………………) Keterangan Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap *) Coret satu kolom yang tidak perlu **) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 4 April 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd. ARIEF BUDIMAN Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum, Sigit Joyowardono jdih.kpu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan