Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 69
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.303 2
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4389);
Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.303 4
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.303 6
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah :
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3037 BAB II PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Paragraf 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
BAB II
(1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah :
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3039
Paragraf 2 Perseorangan
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.303 10
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.30311
Bagian Kedua Persyaratan Bakal Pasangan Calon
1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.30313 instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada); 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/ Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan. 3) legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama. 4) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi. 5) fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.303 14
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.30315
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.30317
1) Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; 2) Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan