DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012

Nomor: 9
Tahun: 2012
Ditetapkan: 13 Agustus 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi, DPRA, DPRP, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh selanjutnya disingkat KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4.Partai politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir.
5.Partai politik lokal adalah partai politik lokal Aceh.
6.Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir, yang secara bersama- sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7.Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
8.Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
9.Tim kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama- namanya didaftarkan ke KPU Provinsi atau KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
10.Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11.Penelitian faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilihan;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 3

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

a.pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
b.pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

BAB II

PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

(1)Partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan:
1. a.memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
2. b.memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.
(2)Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

Gabungan partai politik sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan:

a.gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD;
b.gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; atau
c.gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD.
(2)Dalam hal hasil penjumlahan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD tidak mencukupi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15% (lima bekas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.
(3)Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 15% (lima belas perseratus).
(2)Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 8

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik diperoleh dari:

a.data perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
b.data perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
(2)Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
(3)Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.
(4)Proses penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
(5)Proses penetapan nama bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 10

(1)Bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan dukungan:
1. a.provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus);
2. b.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima perseratus);
3. c.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat perseratus); dan
4. d.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga perseratus).
(2)Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dapat mendaftarkan diri dukungan:
1. a.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus);
2. b.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima perseratus);
3. c.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat perseratus); dan
4. d.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga perseratus).
(2)Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi, DPRA, DPRP, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh selanjutnya disingkat KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4.Partai politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir.
5.Partai politik lokal adalah partai politik lokal Aceh.
6.Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir, yang secara bersama- sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7.Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
8.Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
9.Tim kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama- namanya didaftarkan ke KPU Provinsi atau KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
10.Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11.Penelitian faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilihan;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 3

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

a.pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
b.pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

BAB II

PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

(1)Partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan:
1. a.memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
2. b.memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.
(2)Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

Gabungan partai politik sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan:

a.gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD;
b.gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; atau
c.gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD.
(2)Dalam hal hasil penjumlahan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD tidak mencukupi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15% (lima bekas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.
(3)Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 15% (lima belas perseratus).
(2)Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 8

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik diperoleh dari:

a.data perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
b.data perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
(2)Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
(3)Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.
(4)Proses penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
(5)Proses penetapan nama bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 10

(1)Bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan dukungan:
1. a.provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus);
2. b.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima perseratus);
3. c.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat perseratus); dan
4. d.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga perseratus).
(2)Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dapat mendaftarkan diri dukungan:
1. a.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus);
2. b.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima perseratus);
3. c.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat perseratus); dan
4. d.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga perseratus).
(2)Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.