DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. e.dihapus; dan
6. f.dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.
(4)Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

2.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

3.Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan sah, apabila:
1. a.ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
2. b.diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
1. a.tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
2. b.tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong.
(3)Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

4.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kota Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
(2)Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya.

5.Pasal 23 dihapus.
6.Pasal 24 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
(2)Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagamana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati, atau penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8.Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat

(3)Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
(4)Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
(2)Rapat pleno terbuka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
1. a.Pasangan Calon;
2. b.perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
3. c.Tim Kampanye;
4. d.Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
5. e.media massa; dan/atau
6. f.tokoh masyarakat.
(3)Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pengambilan undian tata letak posisi foto Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
(4)Dalam hal Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan harus menyampaikan alasan tertulis dan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Pengambilan undian Pasangan Calon yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
(6)Petugas perwakilan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
(7)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28B

(1)Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
(2)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
(3)Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
(4)Penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 28C

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata letak posisi nama Pasangan Calon dalam surat suara yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam Daftar Pasangan Calon.
(2)Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengundian ulang. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. e.dihapus; dan
6. f.dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.
(4)Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

2.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

3.Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan sah, apabila:
1. a.ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
2. b.diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
1. a.tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
2. b.tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong.
(3)Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

4.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kota Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
(2)Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya.

5.Pasal 23 dihapus.
6.Pasal 24 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
(2)Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagamana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati, atau penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8.Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat

(3)Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
(4)Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
(2)Rapat pleno terbuka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
1. a.Pasangan Calon;
2. b.perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
3. c.Tim Kampanye;
4. d.Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
5. e.media massa; dan/atau
6. f.tokoh masyarakat.
(3)Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pengambilan undian tata letak posisi foto Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
(4)Dalam hal Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan harus menyampaikan alasan tertulis dan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Pengambilan undian Pasangan Calon yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
(6)Petugas perwakilan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
(7)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28B

(1)Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
(2)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
(3)Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
(4)Penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 28C

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata letak posisi nama Pasangan Calon dalam surat suara yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam Daftar Pasangan Calon.
(2)Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengundian ulang. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.