DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 jdih.kpu.go.id tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan jdih.kpu.go.id Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431), diubah sebagai berikut:
1.Di antara ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, dan angka 6d, angka 7 Pasal 1 diubah, dan di antara ketentuan angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 8a dan angka 8b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, jdih.kpu.go.id dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 6a. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. jdih.kpu.go.id 6b. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 6c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara. 6d. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
7.Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
8.Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis. 8a. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 8b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP jdih.kpu.go.id Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
9.Hari adalah hari kalender.
2.Ketentuan Bagian Kedua BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. e.dihapus; dan
6. f.dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU. jdih.kpu.go.id
(4)Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan.

4.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon.

5.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Peserta rapat pemungutan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas:
1. a.KPPS;
2. b.Pemilih;
3. c.Saksi;
4. d.Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
5. e.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
(2)Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memiliki akreditasi dari: jdih.kpu.go.id
1. a.KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
2. b.KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(3)Pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.
(4)Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditempatkan di dalam TPS.
(5)Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang.
(6)KPPS menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berhak menerima:
1. a.salinan Daftar Pemilih Tetap; dan
2. b.formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.

Pasal 17B

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) huruf d dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan dan penghitungan suara dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.kpu.go.id

Pasal 17C

Saksi dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan atau kolom kosong.

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:

a.kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon; atau
b.kolom kosong yang tidak bergambar.
1. 7.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memuat:

a.nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
b.kolom kosong yang tidak bergambar.
1. 8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, dan Pasal 19 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan sah, apabila: jdih.kpu.go.id
1. a.ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
2. b.diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, diatur sebagai berikut:
1. a.tanda coblos pada kolom atau pada garis kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
2. b.tanda coblos pada kolom kosong yang tidak bergambar atau pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong yang tidak bergambar.
(3)Dihapus.

9.Di antara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara berupa formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang telah ditandatangani kepada:
1. a.Saksi;
2. b.Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
3. c.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, pada Hari pemungutan suara.
(2)Dalam hal Saksi atau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS. jdih.kpu.go.id

10.Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, yang berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 jdih.kpu.go.id tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan jdih.kpu.go.id Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431), diubah sebagai berikut:
1.Di antara ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, dan angka 6d, angka 7 Pasal 1 diubah, dan di antara ketentuan angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 8a dan angka 8b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, jdih.kpu.go.id dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 6a. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. jdih.kpu.go.id 6b. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 6c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara. 6d. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
7.Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
8.Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis. 8a. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 8b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP jdih.kpu.go.id Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
9.Hari adalah hari kalender.
2.Ketentuan Bagian Kedua BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. e.dihapus; dan
6. f.dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU. jdih.kpu.go.id
(4)Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan.

4.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

5.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Peserta rapat pemungutan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas:
1. a.KPPS;
2. b.Pemilih;
3. c.Saksi;
4. d.Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
5. e.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
(2)Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memiliki akreditasi dari: jdih.kpu.go.id
1. a.KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
2. b.KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(3)Pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.
(4)Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditempatkan di dalam TPS.
(5)Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang.
(6)KPPS menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berhak menerima:
1. a.salinan Daftar Pemilih Tetap; dan
2. b.formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.

Pasal 17B

Pasal 17C

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:

a.kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon; atau
b.kolom kosong yang tidak bergambar.
1. 7.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memuat:

a.nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
b.kolom kosong yang tidak bergambar.
1. 8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, dan Pasal 19 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan sah, apabila: jdih.kpu.go.id
1. a.ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
2. b.diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, diatur sebagai berikut:
1. a.tanda coblos pada kolom atau pada garis kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
2. b.tanda coblos pada kolom kosong yang tidak bergambar atau pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong yang tidak bergambar.
(3)Dihapus.

9.Di antara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara berupa formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang telah ditandatangani kepada:
1. a.Saksi;
2. b.Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
3. c.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, pada Hari pemungutan suara.
(2)Dalam hal Saksi atau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS. jdih.kpu.go.id

10.Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, yang berbunyi sebagai berikut: