DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi jdih.kpu.go.id Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173), diubah sebagai berikut:

1.Setelah huruf b Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

KPU dapat mengambil alih pelaksanaan tahapan Seleksi dalam hal Tim Seleksi:

a.tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi;
b.tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
c.terbukti melakukan pelanggaran dalam proses Seleksi.
1. 2.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terbukti benar, KPU dapat:
1. a.memberikan sanksi peringatan kepada anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran; atau
2. b.memberhentikan anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran dan mengganti dengan mengangkat anggota Tim Seleksi baru.
(2)Dalam hal KPU memberhentikan anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU dapat memberhentikan tahapan Seleksi sampai dengan diangkatnya anggota Tim Seleksi baru.
(3)Pemberhentian tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3.Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Dalam hal terdapat laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran dalam proses Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a setelah masa kerja Tim Seleksi berakhir, KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses Seleksi.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dalam proses Seleksi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada jdih.kpu.go.id ayat (1) terbukti benar, KPU menindaklanjuti hasil verifikasi dan klarifikasi dengan melakukan koreksi.
(4)Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Setelah huruf b Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

KPU dapat mengambil alih pelaksanaan tahapan Seleksi dalam hal Tim Seleksi:

a.tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi;
b.tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
c.terbukti melakukan pelanggaran dalam proses Seleksi.
1. 2.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terbukti benar, KPU dapat:
1. a.memberikan sanksi peringatan kepada anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran; atau
2. b.memberhentikan anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran dan mengganti dengan mengangkat anggota Tim Seleksi baru.
(2)Dalam hal KPU memberhentikan anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU dapat memberhentikan tahapan Seleksi sampai dengan diangkatnya anggota Tim Seleksi baru.
(3)Pemberhentian tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3.Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Dalam hal terdapat laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran dalam proses Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a setelah masa kerja Tim Seleksi berakhir, KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses Seleksi.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dalam proses Seleksi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada jdih.kpu.go.id ayat (1) terbukti benar, KPU menindaklanjuti hasil verifikasi dan klarifikasi dengan melakukan koreksi.
(4)Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id