DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan jdih.kpu.go.id Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
6.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
7.Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8.Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dan penilaian dokumen administrasi pemenuhan persyaratan bakal calon.
9.Seleksi Tertulis adalah kegiatan untuk menilai pengetahuan dan kesetiaan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan mengenai kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian yang dilakukan melalui tes secara tertulis.
10.Tes Psikologi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengukur kepribadian, sikap kerja, dan intelegensia.
11.Tes Kesehatan adalah kegiatan untuk menilai kondisi kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
12.Wawancara adalah kegiatan untuk menilai kompetensi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan materi kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, kelembagaan Penyelenggara Pemilu, rekam jejak dan profil bakal calon, serta melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.
13.Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi Seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
14.Hari adalah hari kalender. jdih.kpu.go.id

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

(1)Persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. d.mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. e.memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
6. f.berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
7. g.berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
8. h.mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. i.mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. j.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. k.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. l.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; jdih.kpu.go.id
13. m.bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. n.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
15. o.tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
(3)Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
(4)Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. b.telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
3. c.telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

Pasal 3

(1)Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
1. a.surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
3. c.pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
4. d.daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
5. e.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. f.surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
  1. 1.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON; jdih.kpu.go.id
  2. 2.tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2- CALON;
  3. 3.bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  4. 4.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  5. 5.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  6. 6.tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6- CALON; dan
  7. 7.belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
7. g.keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
8. h.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
9. i.surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
10. j.surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
11. k.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi. jdih.kpu.go.id
(2)Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8- CALON.
(3)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Ketentuan mengenai formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(5)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(8)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 4 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(9)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 5 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(10)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 6 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(11)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 7 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. jdih.kpu.go.id
(12)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada saat masa pendaftaran kepada Tim Seleksi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

(1)KPU membentuk Tim Seleksi beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, unsur profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
(2)KPU menyusun komposisi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi untuk melakukan Seleksi pada setiap provinsi; dan
2. b.Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
(4)KPU menetapkan tata cara pembentukan Tim Seleksi dengan Keputusan KPU.

Pasal 6

KPU menetapkan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam rapat pleno KPU dengan Keputusan KPU.

Pasal 7

Calon anggota Tim Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
b.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
c.tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; jdih.kpu.go.id
d.tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
e.tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat menjalankan tugas; dan
f.tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang menjalankan tugas.

Pasal 8

(1)Dokumen persyaratan calon Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
1. a.surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL;
2. b.daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL;
3. c.pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
4. d.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
5. e.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. f.surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL, yang menyatakan:
  1. 1.tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat menjadi Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  2. 2.tidak pernah menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
  3. 3.tidak pernah menjadi tim kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
  4. 4.tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, suami/istri, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat sedang menjalankan tugas; jdih.kpu.go.id
  5. 5.tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang menjalankan tugas;
  6. 6.bersedia tidak mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia pada saat menjadi Tim Seleksi; dan
  7. 7.tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
7. g.surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik.
(2)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(3)Ketentuan mengenai formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

(1)Susunan keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.
(2)Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi ditunjuk oleh KPU.

Pasal 10

(1)Tim Seleksi bertugas:
1. a.melaksanakan seluruh tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
2. b.mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. c.menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. d.melakukan Penelitian Administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; jdih.kpu.go.id
5. e.melakukan penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. f.mengumumkan hasil Penelitian Administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. g.melakukan Seleksi Tertulis bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. h.melakukan serangkaian Tes Psikologi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. i.mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
10. j.melakukan Tes Kesehatan dan Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
11. k.menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno;
12. l.menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi mempunyai kewajiban:
1. a.melaporkan hasil Seleksi dan menyampaikan seluruh dokumen pelaksanaan Seleksi kepada KPU; dan
2. b.melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Tim Seleksi melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
(2)Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.
(3)Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk. jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan jdih.kpu.go.id Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
6.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
7.Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8.Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dan penilaian dokumen administrasi pemenuhan persyaratan bakal calon.
9.Seleksi Tertulis adalah kegiatan untuk menilai pengetahuan dan kesetiaan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan mengenai kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian yang dilakukan melalui tes secara tertulis.
10.Tes Psikologi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengukur kepribadian, sikap kerja, dan intelegensia.
11.Tes Kesehatan adalah kegiatan untuk menilai kondisi kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
12.Wawancara adalah kegiatan untuk menilai kompetensi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan materi kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, kelembagaan Penyelenggara Pemilu, rekam jejak dan profil bakal calon, serta melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.
13.Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi Seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
14.Hari adalah hari kalender. jdih.kpu.go.id

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

(1)Persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. d.mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. e.memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
6. f.berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
7. g.berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
8. h.mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. i.mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. j.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. k.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. l.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; jdih.kpu.go.id
13. m.bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. n.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
15. o.tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
(3)Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
(4)Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. b.telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
3. c.telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

Pasal 3

(1)Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
1. a.surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
3. c.pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
4. d.daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
5. e.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. f.surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
  1. 1.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON; jdih.kpu.go.id
  2. 2.tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2- CALON;
  3. 3.bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  4. 4.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  5. 5.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  6. 6.tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6- CALON; dan
  7. 7.belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
7. g.keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
8. h.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
9. i.surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
10. j.surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
11. k.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi. jdih.kpu.go.id
(2)Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8- CALON.
(3)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Ketentuan mengenai formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(5)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(8)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 4 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(9)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 5 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(10)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 6 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(11)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 7 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. jdih.kpu.go.id
(12)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

(1)KPU membentuk Tim Seleksi beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, unsur profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
(2)KPU menyusun komposisi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi untuk melakukan Seleksi pada setiap provinsi; dan
2. b.Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
(4)KPU menetapkan tata cara pembentukan Tim Seleksi dengan Keputusan KPU.

Pasal 6

KPU menetapkan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam rapat pleno KPU dengan Keputusan KPU.

Pasal 7

Calon anggota Tim Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
b.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
c.tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; jdih.kpu.go.id
d.tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
e.tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat menjalankan tugas; dan
f.tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang menjalankan tugas.

Pasal 8

(1)Dokumen persyaratan calon Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
1. a.surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL;
2. b.daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL;
3. c.pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
4. d.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
5. e.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. f.surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL, yang menyatakan:
  1. 1.tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat menjadi Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  2. 2.tidak pernah menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
  3. 3.tidak pernah menjadi tim kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
  4. 4.tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, suami/istri, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat sedang menjalankan tugas; jdih.kpu.go.id
  5. 5.tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang menjalankan tugas;
  6. 6.bersedia tidak mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia pada saat menjadi Tim Seleksi; dan
  7. 7.tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
7. g.surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik.
(2)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(3)Ketentuan mengenai formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

(1)Susunan keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.
(2)Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi ditunjuk oleh KPU.

Pasal 10

(1)Tim Seleksi bertugas:
1. a.melaksanakan seluruh tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
2. b.mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. c.menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. d.melakukan Penelitian Administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; jdih.kpu.go.id
5. e.melakukan penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. f.mengumumkan hasil Penelitian Administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. g.melakukan Seleksi Tertulis bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. h.melakukan serangkaian Tes Psikologi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. i.mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
10. j.melakukan Tes Kesehatan dan Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
11. k.menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno;
12. l.menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi mempunyai kewajiban:
1. a.melaporkan hasil Seleksi dan menyampaikan seluruh dokumen pelaksanaan Seleksi kepada KPU; dan
2. b.melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Tim Seleksi melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
(2)Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.
(3)Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk. jdih.kpu.go.id