DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Komisi ini mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi, pelaksana Kampanye, materi Kampanye Pmilihan Umum, metode Kampanye, pemberitaan dan penyiaran, Kampanye Pemilu oleh pejabat negara, Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua, larangan kampanye Pemilu, koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Repubilik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sosialisasi dan pendidikan politik.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. jdih.kpu.go.id
7.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8.Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
12.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
13.Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
14.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
15.Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
16.Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
17.Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
18.Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
19.Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.
20.Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. jdih.kpu.go.id
21.Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
22.Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
23.Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
24.Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
25.Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
26.Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
27.Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
28.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Kampanye Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.jujur;
b.adil;
c.berkepastian hukum;
d.tertib;
e.kepentingan umum;
f.terbuka;
g.proporsional;
h.profesional;
i.akuntabel;
j.efektif; dan
k.efisien.

Pasal 3

(1)Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
(2)Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU jdih.kpu.go.id yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 4

Peserta Pemilu yang melaksanakan Kampanye Pemilu dengan fasilitasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilu.

Pasal 5

(1)Kampanye Pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 6

(1)Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
(2)Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
(3)Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat.
(4)Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Ketentuan mengenai program dan jadwal tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

(1)Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:
1. a.pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul;
2. b.orang seorang; dan
3. c.organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.
(2)Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dapat menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu. jdih.kpu.go.id
(3)Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional.
(4)Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dapat menunjuk juru Kampanye Pemilu.
(5)Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
(6)Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

Pasal 9

(1)Pasangan Calon, partai politik, gabungan partai politik, harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada:
1. a.KPU, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat nasional;
2. b.KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat provinsi; dan
3. c.KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota.
(2)Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
(3)Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
(4)Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(5)Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara
(6)Ketentuan mengenai formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 10

(1)Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional merupakan tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik jdih.kpu.go.id Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan telah didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu.
(2)Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi.
(3)Dalam hal dibentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota.
(4)Dalam hal dibentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
(5)Dalam hal dibentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
(6)Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 11

(1)Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada:
1. a.KPU, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional;
2. b.KPU Provinsi, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi; dan
3. c.KPU Kabupaten/Kota, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lain.
(2)Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
(3)Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. jdih.kpu.go.id
(4)Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(5)Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…