(1)Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
(2)Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.
(3)Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.rektor pada universitas dan institut;
b.ketua pada sekolah tinggi; dan
c.direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
(4)Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:
a.Hari;
b.tanggal;
c.jam;
d.tempat kegiatan;
e.metode Kampanye Pemilu;
f.tema materi Kampanye Pemilu; dan
g.Peserta Pemilu.
(5)Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang jdih.kpu.go.id menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
(6)Dalam hal penanggung jawab tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
(7)Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu calon anggota DPR disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
a.KPU;
b.Bawaslu; dan
c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
(8)Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD provinsi dan Peserta Pemilu calon anggota DPD disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
a.KPU Provinsi;
b.Bawaslu Provinsi; dan
c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
(9)Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
a.KPU Kabupaten/Kota;
b.Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY’ARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 816 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan, Andi Krisna jdih.kpu.go.id