DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Komisi ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Hal yang diatur antara lain mengenai cuti Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum jdih.kpu.go.id Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

(1)Menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dalam melaksanakan Kampanye Pemilu harus mengajukan cuti kepada Presiden.
(2)Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama masa Kampanye Pemilu atau cuti sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Presiden.
(3)Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.
(4)Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu atau 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
(5)Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan juga kepada Bawaslu. jdih.kpu.go.id

2.Ketentuan huruf h ayat (1) Pasal 72 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
1. a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
4. d.menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5. e.mengganggu ketertiban umum;
6. f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
7. g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
8. h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
9. i.membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
10. j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
(1a)Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.
(1b)Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.
(2)Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. jdih.kpu.go.id
(3)Petugas Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
1. a.ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2. b.ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. c.gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
4. d.direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5. e.pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
6. f.Aparatur Sipil Negara;
7. g.prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. h.kepala desa;
9. i.perangkat desa;
10. j.anggota badan permusyawaratan desa; dan
11. k.warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
(5)Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu.

3.Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72A dan Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

(1)Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
(2)Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gedung;
2. b.halaman;
3. c.lapangan; dan/atau
4. d.tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
(3)Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.gedung;
2. b.halaman; jdih.kpu.go.id
3. c.lapangan; dan/atau
4. d.tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.
(4)Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
1. a.universitas;
2. b.institut;
3. c.sekolah tinggi;
4. d.politeknik;
5. e.akademi; dan/atau
6. f.akademi komunitas.
(5)Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
(6)Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
1. a.pertemuan terbatas; dan
2. b.pertemuan tatap muka.
(7)Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72B

(1)Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
(2)Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.
(3)Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.rektor pada universitas dan institut;
2. b.ketua pada sekolah tinggi; dan
3. c.direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
(4)Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:
1. a.Hari;
2. b.tanggal;
3. c.jam;
4. d.tempat kegiatan;
5. e.metode Kampanye Pemilu;
6. f.tema materi Kampanye Pemilu; dan
7. g.Peserta Pemilu.
(5)Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang jdih.kpu.go.id menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
(6)Dalam hal penanggung jawab tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
(7)Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu calon anggota DPR disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
1. a.KPU;
2. b.Bawaslu; dan
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
(8)Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD provinsi dan Peserta Pemilu calon anggota DPD disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
1. a.KPU Provinsi;
2. b.Bawaslu Provinsi; dan
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
(9)Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
1. a.KPU Kabupaten/Kota;
2. b.Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY’ARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 816 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan, Andi Krisna jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…