DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan . . .
2.Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten . . . Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.kepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.kepentingan umum;
7. g.keterbukaan;
8. h.proporsionalitas;
9. i.profesionalitas;
10. j.akuntabilitas;
11. k.efisiensi;
12. l.efektifitas; dan
13. m.aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.tahapan persiapan;
b.tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas program:

a.perencanaan program dan anggaran;
b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
c.sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
d.pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
e.pendaftaran pemantau Pemilihan;
f.pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
g.pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program:

a.pencalonan, terdiri dari:
1. 1.syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
2. 2.pendaftaran . . .
3. 2.pendaftaran Pasangan Calon;
b.sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
c.kampanye:
1. 1.debat publik/debat terbuka antar calon;
2. 2.masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
d.laporan dan audit dana kampanye;
e.pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
f.pemungutan dan penghitungan suara;
g.rekapitulasi hasil penghitungan suara;
h.penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
i.penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
j.sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
k.penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
l.pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
m.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.

Pasal 9

. . . awal akhir NO KEGIATAN JADWAL 12) a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT 1 Oktober 2015 2 Oktober 2015 b) Penyampaian DPT kepada PPS 3 Oktober 2015 12 Oktober 2015 c) Pengumuman DPT oleh PPS 12 Oktober 2015 9 Desember 2015 d) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi 3 Oktober 2015 4 Oktober 2015 13) a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1 13 Oktober 2015 20 Oktober 2015 b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK 21 Oktober 2015 23 Oktober 2015 c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan 24 Oktober 2015 26 Oktober 2015 d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota 27 Oktober 2015 28 Oktober 2015 e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS 29 Oktober 2015 7 Nopember 2015 f) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat provinsi 29 Oktober 2015 30 Oktober 2015 g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS 7 Nopember 2015 9 Desember 2015 1.

a.17 April 2015 17 April 2015
b.24 Mei 2015 7 Juni 2015 c. 1) 8 Juni 2015 12 Juni 2015 2) 8 Juni 2015 15 Juni 2015 3) 8 Juni 2015 15 Juni 2015
d.16 Juni 2015 18 Juni 2015 e. 1) 11 Juni 2015 15 Juni 2015 2) 11 Juni 2015 18 Juni 2015 3) 11 Juni 2015 18 Juni 2015
f.19 Juni 2015 22 Juni 2015
g.23 Juni 2015 6 Juli 2015
h.7 Juli 2015 13 Juli 2015
i.14 Juli 2015 19 Juli 2015
j.22 Juli 2015 24 Juli 2015 2.
a.14 Juli 2015 25 Juli 2015
b.26 Juli 2015 28 Juli 2015
c.Pemeriksaan . . . Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) : PENYELENGGARAAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN Penerimaan Data Agregat Kependudukan per- Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah Pengumuman penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh Penelitian jumlah minimal dukungan Analisis dukungan ganda Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota: Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota Penelitian jumlah minimal dukungan Analisis dukungan ganda Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan Rekapitulasi di tingkat kecamatan Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota Rekapitulasi di tingkat provinsi PENDAFTARAN PASANGAN CALON Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Pendaftaran Pasangan Calon awal akhir NO KEGIATAN JADWAL
c.26 Juli 2015 1 Agustus 2015
d.1 Agustus 2015 2 Agustus 2015
e.28 Juli 2015 3 Agustus 2015
f.3 Agustus 2015 4 Agustus 2015 g. 1) 4 Agustus 2015 7 Agustus 2015 2) 4 Agustus 2015 7 Agustus 2015 3) 4 Agustus 2015 7 Agustus 2015 h. 1) 8 Agustus 2015 14 Agustus 2015 2) a) Penelitian jumlah minimal dukungan 4 Agustus 2015 9 Agustus 2015 b) Analisis dukungan ganda 4 Agustus 2015 9 Agustus 2015 c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK 10 Agustus 2015 11 Agustus 2015 d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan 12 Agustus 2015 16 Agustus 2015 e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan 18 Agustus 2015 19 Agustus 2015 f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota 20 Agustus 2015 21 Agustus 2015 g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi 22 Agustus 2015 23 Agustus 2015 3) 8 Agustus 2015 14 Agustus 2015
i.24 Agustus 2015 24 Agustus 2015
j.25 Agustus 2015 26 Agustus 2015 3.
a.24 Agustus 2015 26 Agustus 2015
b.27 Agustus 2015 29 Agustus 2015
c.30 Agustus 2015 10 September 2015
d.11 September 2015 13 September 2015
e.14 September 2015 16 September 2015
f.17 September 2015 8 Oktober 2015
g.9 Oktober 2015 11 Oktober 2015
h.Kasasi . . . Pemeriksaan kesehatan Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon Pemberitahuan hasil penelitian Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon: Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan Penelitian hasil perbaikan : Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota: Penelitian perbaikan syarat calon Penetapan Pasangan Calon Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon SENGKETA TUN PEMILIHAN Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota Perbaikan permohonan sengketa Penyelesaian sengketa dan putusan Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN awal akhir NO KEGIATAN JADWAL
h.8 Oktober 2015 15 Oktober 2015
i.16 Oktober 2015 14 Nopember 2015
j.15 Nopember 2015 17 Nopember 2015 4.
a.27 Agustus 2015 5 Desember 2015
b.27 Agustus 2015 5 Desember 2015
c.6 Desember 2015 8 Desember 2015 5.
a.26 Agustus 2015 26 Agustus 2015
b.27 Agustus 2015 27 Agustus 2015
c.16 Oktober 2015 16 Oktober 2015
d.17 Oktober 2015 17 Oktober 2015
e.6 Desember 2015 6 Desember 2015
f.7 Desember 2015 8 Desember 2015
g.7 Desember 2015 22 Desember 2015
h.23 Desember 2015 23 Desember 2015
i.26 Desember 2015 26 Desember 2015
j.24 Desember 2015 26 Desember 2015 6.
a.10 September 2015 15 Nopember 2015
b.5 Oktober 2015 8 Desember 2015 7.
a.6 Desember 2015 8 Desember 2015
b.9 Desember 2015 9 Desember 2015
c.9 Desember 2015 15 Desember 2015
d.9 Desember 2015 9 Desember 2015 8.
a.9 Desember 2015 10 Desember 2015
b.10 Desember 2015 16 Desember 2015
c.11 Desember 2015 17 Desember 2015
d.16 Desember 2015 18 Desember 2015
e.Pengumuman . . . Kasasi di Mahkamah Agung (MA) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA KAMPANYE Kampanye Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon Masa tenang dan pembersihan alat peraga LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE Penyerahan laporan awal dana kampanye Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Audit LPPDK Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon Pengumuman hasil audit PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi/KIP Aceh

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan . . .
2.Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten . . . Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.kepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.kepentingan umum;
7. g.keterbukaan;
8. h.proporsionalitas;
9. i.profesionalitas;
10. j.akuntabilitas;
11. k.efisiensi;
12. l.efektifitas; dan
13. m.aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.tahapan persiapan;
b.tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas program:

a.perencanaan program dan anggaran;
b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
c.sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
d.pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
e.pendaftaran pemantau Pemilihan;
f.pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
g.pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program:

a.pencalonan, terdiri dari:
1. 1.syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
2. 2.pendaftaran . . .
3. 2.pendaftaran Pasangan Calon;
b.sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
c.kampanye:
1. 1.debat publik/debat terbuka antar calon;
2. 2.masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
d.laporan dan audit dana kampanye;
e.pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
f.pemungutan dan penghitungan suara;
g.rekapitulasi hasil penghitungan suara;
h.penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
i.penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
j.sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
k.penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
l.pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
m.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Pasal 8

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.

Pasal 9

a.17 April 2015 17 April 2015
b.24 Mei 2015 7 Juni 2015 c. 1) 8 Juni 2015 12 Juni 2015 2) 8 Juni 2015 15 Juni 2015 3) 8 Juni 2015 15 Juni 2015
d.16 Juni 2015 18 Juni 2015 e. 1) 11 Juni 2015 15 Juni 2015 2) 11 Juni 2015 18 Juni 2015 3) 11 Juni 2015 18 Juni 2015
f.19 Juni 2015 22 Juni 2015
g.23 Juni 2015 6 Juli 2015
h.7 Juli 2015 13 Juli 2015
i.14 Juli 2015 19 Juli 2015
j.22 Juli 2015 24 Juli 2015 2.
a.14 Juli 2015 25 Juli 2015
b.26 Juli 2015 28 Juli 2015
c.Pemeriksaan . . . Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) : PENYELENGGARAAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN Penerimaan Data Agregat Kependudukan per- Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah Pengumuman penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh Penelitian jumlah minimal dukungan Analisis dukungan ganda Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota: Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota Penelitian jumlah minimal dukungan Analisis dukungan ganda Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan Rekapitulasi di tingkat kecamatan Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota Rekapitulasi di tingkat provinsi PENDAFTARAN PASANGAN CALON Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Pendaftaran Pasangan Calon awal akhir NO KEGIATAN JADWAL
c.26 Juli 2015 1 Agustus 2015
d.1 Agustus 2015 2 Agustus 2015
e.28 Juli 2015 3 Agustus 2015
f.3 Agustus 2015 4 Agustus 2015 g. 1) 4 Agustus 2015 7 Agustus 2015 2) 4 Agustus 2015 7 Agustus 2015 3) 4 Agustus 2015 7 Agustus 2015 h. 1) 8 Agustus 2015 14 Agustus 2015 2) a) Penelitian jumlah minimal dukungan 4 Agustus 2015 9 Agustus 2015 b) Analisis dukungan ganda 4 Agustus 2015 9 Agustus 2015 c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK 10 Agustus 2015 11 Agustus 2015 d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan 12 Agustus 2015 16 Agustus 2015 e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan 18 Agustus 2015 19 Agustus 2015 f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota 20 Agustus 2015 21 Agustus 2015 g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi 22 Agustus 2015 23 Agustus 2015 3) 8 Agustus 2015 14 Agustus 2015
i.24 Agustus 2015 24 Agustus 2015
j.25 Agustus 2015 26 Agustus 2015 3.
a.24 Agustus 2015 26 Agustus 2015
b.27 Agustus 2015 29 Agustus 2015
c.30 Agustus 2015 10 September 2015
d.11 September 2015 13 September 2015
e.14 September 2015 16 September 2015
f.17 September 2015 8 Oktober 2015
g.9 Oktober 2015 11 Oktober 2015
h.Kasasi . . . Pemeriksaan kesehatan Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon Pemberitahuan hasil penelitian Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon: Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan Penelitian hasil perbaikan : Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota: Penelitian perbaikan syarat calon Penetapan Pasangan Calon Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon SENGKETA TUN PEMILIHAN Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota Perbaikan permohonan sengketa Penyelesaian sengketa dan putusan Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN awal akhir NO KEGIATAN JADWAL
h.8 Oktober 2015 15 Oktober 2015
i.16 Oktober 2015 14 Nopember 2015
j.15 Nopember 2015 17 Nopember 2015 4.
a.27 Agustus 2015 5 Desember 2015
b.27 Agustus 2015 5 Desember 2015
c.6 Desember 2015 8 Desember 2015 5.
a.26 Agustus 2015 26 Agustus 2015
b.27 Agustus 2015 27 Agustus 2015
c.16 Oktober 2015 16 Oktober 2015
d.17 Oktober 2015 17 Oktober 2015
e.6 Desember 2015 6 Desember 2015
f.7 Desember 2015 8 Desember 2015
g.7 Desember 2015 22 Desember 2015
h.23 Desember 2015 23 Desember 2015
i.26 Desember 2015 26 Desember 2015
j.24 Desember 2015 26 Desember 2015 6.
a.10 September 2015 15 Nopember 2015
b.5 Oktober 2015 8 Desember 2015 7.
a.6 Desember 2015 8 Desember 2015
b.9 Desember 2015 9 Desember 2015
c.9 Desember 2015 15 Desember 2015
d.9 Desember 2015 9 Desember 2015 8.
a.9 Desember 2015 10 Desember 2015
b.10 Desember 2015 16 Desember 2015
c.11 Desember 2015 17 Desember 2015
d.16 Desember 2015 18 Desember 2015
e.Pengumuman . . . Kasasi di Mahkamah Agung (MA) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA KAMPANYE Kampanye Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon Masa tenang dan pembersihan alat peraga LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE Penyerahan laporan awal dana kampanye Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Audit LPPDK Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon Pengumuman hasil audit PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi/KIP Aceh

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015