DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor . . . Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
d.bahwa demi kepentingan bangsa dan negara dalam rangka konsolidasi demokrasi, pada pertemuan konsultasi Pemerintah, Partai Politik, dan Penyelenggara Pemilu tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015, telah disepakati pokok-pokok kesepahaman berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh adanya sengketa Partai Politik, khususnya Partai Golkar dan PPP, maka disepakati . . . disepakati untuk mencari terobosan hukum yang di satu pihak tetap berpijak pada aspek legalitas konstitusional, namun di sisi lain terus mengupayakan kepentingan bangsa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, dan disepakati bahwa masing-masing partai tersebut akan mencalonkan Pasangan Calon yang sama;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884):
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. 3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. 4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. 5.Undang- . . .
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. 7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. 8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. 9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. 10.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
11. 11.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
12. 12.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;

Menetapkan

MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4

(1)Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. d.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. e.mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. f.bagi . . .
7. f.bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. 1.secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  2. 2.bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. f1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
8. g.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. h.tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
10. i.menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
11. j.tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
12. k.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. l.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
14. m.belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama . . . sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
15. n.belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
16. o.berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
17. p.tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
18. q.dihapus;
19. r.memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
20. s.mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
21. t.mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
22. u.berhenti . . .
23. u.berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
(2)Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
(3)Dihapus.
(4)Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi:
1. a.calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
2. b.calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
(5)Dihapus.
(6)Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
(7)Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
1. a.penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. b.jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/ Walikota;
3. c.2 (dua) . . .
4. c.2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  1. 1.telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  2. 2.telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  3. 3.2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
5. d.perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku untuk:
1. a.jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
(9)Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:
1. a.belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
2. b.belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan
3. c.belum . . .
4. c.belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
(10)Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi:
1. a.Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
2. b.Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
3. c.Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
4. d.Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
(11)Dihapus.
(12)Dihapus.
(13)Dihapus.”

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2)Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan pada data agregat kependudukan per kecamatan dari Kementerian yang menyelenggarakan . . . menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU.”

3.Ketentuan huruf b dan huruf f ayat (2) Pasal 20 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20

(1)PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
2. b.penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
3. c.penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. d.penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. e.penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. f.penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
(3)Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi . . . memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
(3a)Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
(4)Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(5)Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(6)Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(6a)Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
(7)Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.
(8)Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(9)Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia . . . Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.”

4.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 23

(1)PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
(2)Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
(2a)Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
(3)Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3–KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
(4)Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
(5)Dalam . . .
(5)Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
(6)Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
(7)Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
(8)Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
(8a)Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
(8b)Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
(9)PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
(10)PPS . . .
(10)PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.”

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 32

(1)Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
(2)Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3)Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
(5)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
(6)Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
(7)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.”

6.Ketentuan . . .
6.Ketentuan ayat (3) Pasal 36 ditambah 7 (tujuh) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 36

(1)Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(2)Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(3)Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
(4)Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat . . . dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.
(5)Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.
(6)Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.
(9)Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.
(10)Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.”

7.Ketentuan . . .
7.Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 38

(1)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
(2)Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
1. a.ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
2. b.menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
3. c.menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
(3)Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
(4)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.
(5)Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan . . . Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.”

8.Ketentuan huruf c, huruf n, huruf x, dan huruf y ayat (1) Pasal 42 diubah, serta huruf f, huruf g, dan huruf i ayat

(1)Pasal 42 dihapus, diantara huruf x dan huruf y ayat
(1)Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf x1, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 42
(1)Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
2. b.surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
3. c.surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
4. d.surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
  1. 1.tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota . . . Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
  2. 2.surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
5. e.surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
  1. 1.surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  2. 2.tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. f.dihapus;
7. g.dihapus;
8. h.surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
9. i.dihapus;
10. j.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
11. k.surat . . .
12. k.surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh:
  1. 1.Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
  2. 2.Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
13. l.surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
14. m.surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;
15. n.surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
16. o.fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas . . . atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;
17. p.daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
18. q.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
19. r.fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
20. s.naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
21. t.daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
22. u.rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
23. v.rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
24. w.pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm . . . cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
25. x.bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f wajib menyerahkan:
  1. 1.surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
  2. 2.surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari: a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. x1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
26. y.bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
(2)Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi . . . dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
(3)Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan."

9.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasd.42A

(1)Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengunrs Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota.
(2)Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut.
(3)Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.
(4)Dalam hal pengums Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bergabung dengan Partai politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
(5)Dokumen
(5)Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat
(1)huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:
1. a.Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
2. b.surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
(6)Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
1. a.2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
2. b.Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
3. c.2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung . . . bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
4. d.2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
5. e.2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4- KWK Parpol;
6. f.fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
7. g.1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.”

10.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 51A

(1)Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan . . . catatan masalah hukum, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
1. a.pernah dipidana penjara; atau
2. b.telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.”
  1. 11.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 68
(1)Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
(2)Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP . . . KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
(3)Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 89 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 89

(1)Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

13.Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 89A

(1)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran . . . pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(2)Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

14.Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 91

(1)Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(4)Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

15.Ketentuan . . .
15.Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 92

(1)Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

16.Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 97A, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 97A

(1)Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
(2)Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.”

17.Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 103

(1)Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus . . . khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.” Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd HUSNI KAMIL MANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1057 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal KPU Kepala Biro Hukum Nur Syarifah LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1.Model BB.1.KWK : Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
2.Model BB.2-KWK : Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
3.Model BB.3 -KWK : Surat Pernyataan Pengunduran Diri;
4.Model BA.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
5.Model BA.3.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara
6.Model BA.3.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara;
7.Model BA.4-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan
8.Model BA.5-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota
9.Model BA.6-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
10.Lampiran Model BA.HPKWK : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
11.Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
12.Lampiran Model TT.1-KWK : Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota
13.Lampiran Model TT.2-KWK : Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*) Yang bertanda tangan di bawah ini :

a.Nama : ................................................................................
b.NIK : ................................................................................
c.Jenis kelamin : ................................................................................
d.Pekerjaan : ................................................................................
e.Tempat dan tanggal : ......................................................./ ………….tahun lahir/umur
f.Alamat tempat tinggal : ................................................................................ ................................................................................. menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya: A. UMUM
1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. 2.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. 3.tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).................................;
4. 4.belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. 5.belum pernah menjabat sebagai:
a.Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
b.Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
c.Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
1. 6.tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota; B. KHUSUS**)
2. 1.pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
a.secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan CONTOH MODEL BB.1-KWK 2 yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor*); atau
b.tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan.
1. 2.berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
2. 3.memberitahukan pencalonan saya selaku anggota Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.
3. 4.mengundurkan diri sebagai
a.Pegawai Negeri Sipil
b.Anggota Tentara Nasional Indonesia,
c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
d.Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan. 3
1. 5.berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.
2. 6.memberitahukan pencalonan saya selaku:
a.Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
b.Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………, …….…............. Yang membuat pernyataan, Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) ……………………………………………. Keterangan: *) pilih salah satu. **) beri tanda [ √ ] pada kotak yang tersedia jika sesuai. MATERAI DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/ WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*) A. Data Pribadi Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir NIK Usia Alamat Tempat Tinggal Email Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan *) Status Perkawinan Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *) Agama NPWP Hobi Moto Hidup B. Riwayat Pendidikan **) Pendidikan Formal Jenjang Institusi Tahun (masuk – lulus) Pendidikan Informal Jenjang Institusi Tahun C. Pengalaman Pekerjaan **) Jabatan Institusi Tahun MODEL BB.2 - KWK D. Pengalaman Organisasi **) Jabatan Institusi Tahun E. Publikasi **) F. Penghargaan **) Nama Penghargaan Institusi Tahun G. Data Keluarga Hubungan Keluarga Nama Pekerjaan Istri/Suami Jumlah Anak Anak 1. ...
1. 2....
2. 3.dst ... H. Lain-lain: …………..……………………….………………………………………………...... Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………,…………………….. Yang Membuat pernyataan, Calon Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) (…………………………………………) Judul Tahun Terbit Materai Mengetahui***), DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*) …………………………………………. Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai ........................................ Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) Sebutan lain*) (...........................................) (...........................................) Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai ........................................ Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) Sebutan lain*) (...........................................) (...........................................) Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai ........................................ Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) Sebutan lain*) (...........................................) (...........................................) Keterangan : *) coret yang tidak perlu **) dimulai dari tahun yang lebih awal ***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Cap Cap Cap SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI *) Yang bertanda tangan di bawah ini :
a.Nama : .............................................................................
b.NIK : .............................................................................
c.NIP/NRP Anggota TNI/ : ............................................................................. POLRI/NA DPR/DPD/ DPRD*)
d.Golongan/Pangkat : .............................................................................
e.Jenis kelamin : .............................................................................
f.Tempat dan tanggal : ..................................................../ ………….tahun lahir/umur
g.Alamat tempat tinggal :.............................................................................. ................................................................................ menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota sampai saat ini masih berstatus sebagai :
a.Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)
b.Pegawai Negeri Sipil.
c.Anggota Tentara Nasional Indonesia,
d.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
e.Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD **) dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.**) Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………, …….…............. ……………………………………………. Keterangan: *) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri. **) pilih salah satu. MATERAI MODEL BB.3 -KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di……………………, KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ................................. telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......................................... atas nama :
1. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota *): .................................................................................................................... .
2. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) : ............................................................................... ..................................... . Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), yaitu:
3. 1.Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
4. 2.Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
5. 1.Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sebanyak ...................... orang;
6. 2.Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak ......................... orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN 2 selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.
7. 3.Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak ............ orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
8. 4.Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu). dukungan (No. 1 – No. 3) sebanyak ........................... orang; Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. Berita Acara disusun masing-masing:
9. 1.1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
10. 2.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
11. 3.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
12. 4.1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
13. 5.untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*); KPU Provinsi …………………………………../KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) …………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
14. 1.Ketua
15. 2.Anggota
16. 3.Anggota
17. 4.Anggota
18. 5.Anggota
19. 6.Khusus KIP Aceh Anggota
20. 7.Khusus KIP Aceh Anggota Keterangan : *) pilih salah satu BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di……………….., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......................................... atas nama :
21. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) : ...................................................................................................................
22. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) : ..................................................................................................................... Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a.meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
b.meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
c.meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
d.meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
e.meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
f.meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; Hasil penelitian administrasi dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut : CONTOH MODEL BA.3.1- KWK PERSEORANGAN 2 TABEL I HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN No Uraian Jumlah BMS TMS 1 Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai ........ 2 Jumlah pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan ........ 3 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan ........ 4 Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) ........ 5 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS ........ 6 Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan ........ Jumlah ........ ........ Keterangan: BMS : Belum Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat TABEL II KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS No Uraian Jumlah (orang) 1 Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4 untuk masing-masing desa ........................... 2 Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) ........................... 3 Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan tetap dilakukan penelitian faktual serta wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan ........................... 4 Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2) ........................... Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS. 3 Berita Acara disampaikan masing-masing:
1. 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 2.1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 3.1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 4.1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 5.1 (satu) rangkap untuk arsip PPS. PPS …………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
6. 1.Ketua
7. 2.Anggota
8. 3.Anggota Keterangan : *) pilih salah satu BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu ...................... bertempat di ……………… Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ........................................ atas nama :
9. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) : .....................................................................................................................
10. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) : ..................................................................................................................... Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a.Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
b.Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan; Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut : TABEL I HASIL PENELITIAN FAKTUAL NO URAIAN JUMLAH 1 Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung CONTOH MODEL BA.3.2- KWK PERSEORANGAN 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan 4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :
a.tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
b.tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c.dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung 6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung 7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung 8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui 11 Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + No.9 Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. TABEL II HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA NO URAIAN JUMLAH 1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel I angka 8 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :
a.tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan
b.tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c.dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung 6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung 7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung 8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan 11 Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9) Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. TABEL III HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA NO URAIAN JUMLAH 1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel II angka 8 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :
a.tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan
b.tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c.dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung 6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung 7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung 8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan 11 Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9) Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:
1. 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 2.1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 3.1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 4.1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 5.1 (satu) rangkap untuk arsip PPS. PPS …………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
6. 1.Ketua
7. 2.Anggota
8. 3.Anggota Keterangan : *) pilih salah satu REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ………………………., PPK ........................ telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......................................... atas nama:
9. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ....................................................................................................................
10. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : .................................................................................. .................................. Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
11. 1.Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
12. 2.Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
13. 3.Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): PPK menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
14. 4.Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN NO URAIAN DESA …… DESA …… DESA …… DESA …… DESA …… DESA …… DESA Dst. JUMLAH 1 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III angka 8 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK 4 Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai, dari setiap desa. 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2) TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO KECAMATAN KELURAHAN/DE SA JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa) 1 ................................. a. ..................... ........................... jiwa
b...................... ........................... jiwa
c.dst................ ........................... jiwa Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK . Berita Acara disampaikan kepada :
1. 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 2.1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. 3.1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 4.1 (satu) rangkap untuk arsip. PPK …………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
5. 1.Ketua
6. 2.Anggota
7. 3.Anggota
8. 4.Anggota
9. 5.Anggota Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ………………………., KPU/KIP Kabupaten/Kota ........................ telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......................................... atas nama:
10. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ....................................................................................................................
11. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : .............................................................................. ...................................... Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
12. 1.Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
13. 2.Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten/Kota.
14. 3.Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
15. 4.Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini. CONTOH MODEL BA.5- KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA NO URAIAN KEC. …… KEC. …… KEC. …… KEC. …… KEC. …… KEC. …… KEC. Dst. JUMLAH 1 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4- KWK Perseorangan dari setiap kecamatan 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 4 Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota ((No.1+No.3) - No.2) TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan) 1 ............................................ a. ..................... ........................... jiwa
b...................... ........................... jiwa
c.dst...................... ........................... jiwa Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita Acara disampaikan kepada :
1. 1.1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 2.1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
3. 3.1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. 4.1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam hal terdapat penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ………………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
5. 1.Ketua
6. 2.Anggota
7. 3.Anggota
8. 4.Anggota
9. 5.Anggota Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ………………………., KPU Provinsi/KIP Aceh*) ........................ telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur ......................................... atas nama:
10. 1.Calon Gubernur : ....................................................................................................................
11. 2.Calon Wakil Gubernur : .................................................................................................................... Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
12. 1.Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
13. 2.Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
14. 3.Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
15. 4.Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model formulir Model BA.6.1 KWK -Perseorangan. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA NO URAIAN KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… JUMLAH 1 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan dari setiap kabupaten/kota 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 4 Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.5- KWK Perseorangan dari setiap kabupaten/kota, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi ((No.1+No.3) - No.2) TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kab./Kota) 1 ................................................. a. ..................... ........................... jiwa
b...................... ........................... jiwa
c.dst...................... ........................... jiwa Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. Berita Acara disampaikan kepada :
1. 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 2.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 3.1 (satu) rangkap untuk arsip. KPU Provinsi …………………………………………../KIP Aceh*) NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
4. 1.Ketua
5. 2.Anggota
6. 3.Anggota
7. 4.Anggota
8. 5.Anggota
9. 6.Khusus KIP Aceh Anggota
10. 7.Khusus KIP Aceh Anggota Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) : …………………………………………………………………………………………………………….. Nama Calon WakilGubernur, WakilBupati, atau WakilWalikota*) : …………………………………………………………………………………………………………….. A. SyaratPencalonan B. SyaratCalon 1) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) : ………………………………………………………………………………………………………. NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETER ANGAN ADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SYARAT PENCALONAN Calon dari Partai Politik 1 Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya Calon dari Perseorangan 1 Model BA.5 KWK - Perseorangan 2 Model B KWK - Perseorangan 3 Model B.1. KWK-Perseorangan 4 Model B.2. KWK-Perseorangan 5 Model B.4. KWK-Perseorangan NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT BELUM MEMENUHI SYARAT 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai CONTOH LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 2) Nama Calon WakilGubernur, WakilBupati, atau WakilWalikota*) : ………………………………………………………………………………………………………. NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT BELUM MEMENUHI SYARAT 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) : …………………………………………………………………………………………………………….. Nama Calon WakilGubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) : …………………………………………………………………………………………………………….. A. Syarat Pencalonan B. Syarat Calon 1) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) : ………………………………………………………………………………………………………. NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT Calon dari Partai Politik 1 Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya Calon dari Perseorangan 1 Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan 2 Model B Perbaikan KWK - Perseorangan 3 Model B.1. Perbaikan KWK- Perseorangan 4 Model B.2. Perbaikan KWK- Perseorangan 5 Model B.4. Perbaikan KWK- Perseorangan CONTOH LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 2) Nama Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) : ………………………………………………………………………………………………………. 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
1. 1.Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : Nama : …………………………… Alamat : …………………………… NomorTelp : ……………………………
2. 2.Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : Nama : …………………………… Alamat :…………………………… NomorTelp :……………………………
3. 3.Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran Hari : …………………………… Tanggal : …………………………… Waktu : …………………………… (Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)
4. 4.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul: NO PARTAI POLITIK ALAMAT KANTOR PIMPINAN NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN NOMORKEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON 1 2 3 CONTOH LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK 4 5 A. SYARAT PENCALONAN NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN KET ADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON DARI PARTAI POLITIK 1 Model B KWK-Parpol 2 Model B.1 KWK-Parpol 3 Model B.2 KWK-Parpol 4 Model B.3 KWK-Parpol 5 Model B.4 KWK-Parpol 6 Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya CALON DARI PERSEORANGAN 1 Model BA.5-KWK Perseorangan 2 Model B KWK – Perseorangan 3 Model B.1. KWK-Perseorangan 4 Model B.2. KWK-Perseorangan 5 Model B.4. KWK-Perseorangan B. SYARAT CALON
5. 1.CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) : NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN ADA TIDAK ADA
6. 1.Model BB.1 KWK
7. 2.Model BB.2 KWK
8. 3.Fotocopy Ijazah
9. 4.Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP
1. 5.Naskah Visi, Misi, dan Program
2. 6.Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan
3. 7.Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank
4. 8.Fotocopy KTP
5. 9.Pas Foto
6. 10.Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan
1. 11.Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon
1. 12.Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan
2. 2.CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) : pemberhentian dari pejabat berwenang
3. 13.Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa
1. 14.Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN ADA TIDAK ADA
1. 1.Model BB.1 KWK
2. 2.Model BB.2 KWK
3. 3.Fotocopy Ijazah
4. 4.Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP
1. 5.Naskah Visi, Misi, dan Program
2. 6.Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan Keterangan : *) pilih salah satu
3. 7.Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank
4. 8.Fotocopy KTP
5. 9.Pas Foto
6. 10.Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan
1. 11.Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon
1. 12.Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang
2. 13.Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa
1. 14.Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
1. 1.Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : Nama : …………………………… Alamat : …………………………… NomorTelp : ……………………………
2. 2.Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : Nama : …………………………… Alamat :…………………………… NomorTelp :……………………………
3. 3.Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran Hari : …………………………… Tanggal : …………………………… Waktu : …………………………… A. SYARAT PENCALONAN NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN KET ADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON DARI PARTAI POLITIK 1 Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya CALON DARI PERSEORANGAN 1 Model BA.5-KWK Perseorangan 2 Model B KWK – Perseorangan 3 Model B.1. KWK-Perseorangan 4 Model B.2. KWK-Perseorangan 5 Model B.4. KWK-Perseorangan CONTOH LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK B. SYARAT CALON
4. 1.CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) : NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN ADA TIDAK ADA 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa
1. 2.CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) : 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN ADA TIDAK ADA 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses,

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor . . . Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan

Mengingat

c.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
d.bahwa demi kepentingan bangsa dan negara dalam rangka konsolidasi demokrasi, pada pertemuan konsultasi Pemerintah, Partai Politik, dan Penyelenggara Pemilu tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015, telah disepakati pokok-pokok kesepahaman berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh adanya sengketa Partai Politik, khususnya Partai Golkar dan PPP, maka disepakati . . . disepakati untuk mencari terobosan hukum yang di satu pihak tetap berpijak pada aspek legalitas konstitusional, namun di sisi lain terus mengupayakan kepentingan bangsa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, dan disepakati bahwa masing-masing partai tersebut akan mencalonkan Pasangan Calon yang sama;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884):
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. 3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. 4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. 5.Undang- . . .
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. 7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. 8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. 9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. 10.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
11. 11.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
12. 12.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4

(1)Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. d.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. e.mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. f.bagi . . .
7. f.bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. 1.secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  2. 2.bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. f1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
8. g.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. h.tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
10. i.menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
11. j.tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
12. k.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. l.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
14. m.belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama . . . sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
15. n.belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
16. o.berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
17. p.tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
18. q.dihapus;
19. r.memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
20. s.mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
21. t.mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
22. u.berhenti . . .
23. u.berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
(2)Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
(3)Dihapus.
(4)Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi:
1. a.calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
2. b.calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
(5)Dihapus.
(6)Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
(7)Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
1. a.penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. b.jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/ Walikota;
3. c.2 (dua) . . .
4. c.2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  1. 1.telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  2. 2.telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  3. 3.2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
5. d.perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku untuk:
1. a.jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
(9)Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:
1. a.belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
2. b.belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan
3. c.belum . . .
4. c.belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
(10)Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi:
1. a.Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
2. b.Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
3. c.Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
4. d.Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
(11)Dihapus.
(12)Dihapus.
(13)Dihapus.”

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2)Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan pada data agregat kependudukan per kecamatan dari Kementerian yang menyelenggarakan . . . menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU.”

3.Ketentuan huruf b dan huruf f ayat (2) Pasal 20 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20

(1)PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
2. b.penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
3. c.penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. d.penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. e.penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. f.penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
(3)Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi . . . memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
(3a)Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
(4)Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(5)Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(6)Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(6a)Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
(7)Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.
(8)Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(9)Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia . . . Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.”

4.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 23

(1)PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
(2)Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
(2a)Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
(3)Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3–KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
(4)Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
(5)Dalam . . .
(5)Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
(6)Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
(7)Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
(8)Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
(8a)Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
(8b)Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
(9)PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
(10)PPS . . .
(10)PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.”

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 32

(1)Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
(2)Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3)Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
(5)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
(6)Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
(7)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.”

6.Ketentuan . . .
6.Ketentuan ayat (3) Pasal 36 ditambah 7 (tujuh) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 36

(1)Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(2)Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(3)Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
(4)Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat . . . dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.
(5)Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.
(6)Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.
(9)Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.
(10)Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.”

7.Ketentuan . . .
7.Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 38

(1)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
(2)Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
1. a.ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
2. b.menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
3. c.menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
(3)Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
(4)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.
(5)Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan . . . Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.”

8.Ketentuan huruf c, huruf n, huruf x, dan huruf y ayat (1) Pasal 42 diubah, serta huruf f, huruf g, dan huruf i ayat

(1)Pasal 42 dihapus, diantara huruf x dan huruf y ayat
(1)Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf x1, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 42
(1)Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
2. b.surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
3. c.surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
4. d.surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
  1. 1.tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota . . . Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
  2. 2.surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
5. e.surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
  1. 1.surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  2. 2.tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. f.dihapus;
7. g.dihapus;
8. h.surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
9. i.dihapus;
10. j.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
11. k.surat . . .
12. k.surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh:
  1. 1.Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
  2. 2.Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
13. l.surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
14. m.surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;
15. n.surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
16. o.fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas . . . atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;
17. p.daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
18. q.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
19. r.fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
20. s.naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
21. t.daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
22. u.rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
23. v.rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
24. w.pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm . . . cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
25. x.bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f wajib menyerahkan:
  1. 1.surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
  2. 2.surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari: a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. x1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
26. y.bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
(2)Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi . . . dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
(3)Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan."

9.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasd.42A

(1)Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengunrs Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota.
(2)Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut.
(3)Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.
(4)Dalam hal pengums Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bergabung dengan Partai politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
(5)Dokumen
(5)Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat
(1)huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:
1. a.Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
2. b.surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
(6)Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
1. a.2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
2. b.Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
3. c.2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung . . . bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
4. d.2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
5. e.2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4- KWK Parpol;
6. f.fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
7. g.1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.”

10.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 51A

(1)Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan . . . catatan masalah hukum, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
1. a.pernah dipidana penjara; atau
2. b.telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.”
  1. 11.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 68
(1)Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
(2)Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP . . . KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
(3)Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 89 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 89

(1)Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

13.Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 89A

(1)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran . . . pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(2)Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

14.Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 91

(1)Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(4)Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

15.Ketentuan . . .
15.Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 92

(1)Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

16.Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 97A, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 97A

(1)Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
(2)Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.”

17.Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 103

(1)Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus . . . khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.” Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd HUSNI KAMIL MANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1057 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal KPU Kepala Biro Hukum Nur Syarifah LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1.Model BB.1.KWK : Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
2.Model BB.2-KWK : Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
3.Model BB.3 -KWK : Surat Pernyataan Pengunduran Diri;
4.Model BA.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
5.Model BA.3.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara
6.Model BA.3.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara;
7.Model BA.4-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan
8.Model BA.5-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota
9.Model BA.6-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
10.Lampiran Model BA.HPKWK : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
11.Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
12.Lampiran Model TT.1-KWK : Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota
13.Lampiran Model TT.2-KWK : Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*) Yang bertanda tangan di bawah ini :

a.Nama : ................................................................................
b.NIK : ................................................................................
c.Jenis kelamin : ................................................................................
d.Pekerjaan : ................................................................................
e.Tempat dan tanggal : ......................................................./ ………….tahun lahir/umur
f.Alamat tempat tinggal : ................................................................................ ................................................................................. menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya: A. UMUM
1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. 2.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. 3.tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).................................;
4. 4.belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. 5.belum pernah menjabat sebagai:
a.Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
b.Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
c.Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
1. 6.tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota; B. KHUSUS**)
2. 1.pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
a.secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan CONTOH MODEL BB.1-KWK 2 yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor*); atau
b.tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan.
1. 2.berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
2. 3.memberitahukan pencalonan saya selaku anggota Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.
3. 4.mengundurkan diri sebagai
a.Pegawai Negeri Sipil
b.Anggota Tentara Nasional Indonesia,
c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
d.Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan. 3
1. 5.berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.
2. 6.memberitahukan pencalonan saya selaku:
a.Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
b.Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………, …….…............. Yang membuat pernyataan, Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) ……………………………………………. Keterangan: *) pilih salah satu. **) beri tanda [ √ ] pada kotak yang tersedia jika sesuai. MATERAI DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/ WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*) A. Data Pribadi Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir NIK Usia Alamat Tempat Tinggal Email Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan *) Status Perkawinan Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *) Agama NPWP Hobi Moto Hidup B. Riwayat Pendidikan **) Pendidikan Formal Jenjang Institusi Tahun (masuk – lulus) Pendidikan Informal Jenjang Institusi Tahun C. Pengalaman Pekerjaan **) Jabatan Institusi Tahun MODEL BB.2 - KWK D. Pengalaman Organisasi **) Jabatan Institusi Tahun E. Publikasi **) F. Penghargaan **) Nama Penghargaan Institusi Tahun G. Data Keluarga Hubungan Keluarga Nama Pekerjaan Istri/Suami Jumlah Anak Anak 1. ...
1. 2....
2. 3.dst ... H. Lain-lain: …………..……………………….………………………………………………...... Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………,…………………….. Yang Membuat pernyataan, Calon Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) (…………………………………………) Judul Tahun Terbit Materai Mengetahui***), DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*) …………………………………………. Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai ........................................ Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) Sebutan lain*) (...........................................) (...........................................) Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai ........................................ Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) Sebutan lain*) (...........................................) (...........................................) Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai ........................................ Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) Sebutan lain*) (...........................................) (...........................................) Keterangan : *) coret yang tidak perlu **) dimulai dari tahun yang lebih awal ***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Cap Cap Cap SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI *) Yang bertanda tangan di bawah ini :
a.Nama : .............................................................................
b.NIK : .............................................................................
c.NIP/NRP Anggota TNI/ : ............................................................................. POLRI/NA DPR/DPD/ DPRD*)
d.Golongan/Pangkat : .............................................................................
e.Jenis kelamin : .............................................................................
f.Tempat dan tanggal : ..................................................../ ………….tahun lahir/umur
g.Alamat tempat tinggal :.............................................................................. ................................................................................ menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota sampai saat ini masih berstatus sebagai :
a.Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)
b.Pegawai Negeri Sipil.
c.Anggota Tentara Nasional Indonesia,
d.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
e.Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD **) dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.**) Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………, …….…............. ……………………………………………. Keterangan: *) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri. **) pilih salah satu. MATERAI MODEL BB.3 -KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di……………………, KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ................................. telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......................................... atas nama :
1. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota *): .................................................................................................................... .
2. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) : ............................................................................... ..................................... . Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), yaitu:
3. 1.Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
4. 2.Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
5. 1.Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sebanyak ...................... orang;
6. 2.Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak ......................... orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN 2 selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.
7. 3.Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak ............ orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
8. 4.Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu). dukungan (No. 1 – No. 3) sebanyak ........................... orang; Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. Berita Acara disusun masing-masing:
9. 1.1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
10. 2.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
11. 3.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
12. 4.1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
13. 5.untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*); KPU Provinsi …………………………………../KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) …………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
14. 1.Ketua
15. 2.Anggota
16. 3.Anggota
17. 4.Anggota
18. 5.Anggota
19. 6.Khusus KIP Aceh Anggota
20. 7.Khusus KIP Aceh Anggota Keterangan : *) pilih salah satu BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di……………….., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......................................... atas nama :
21. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) : ...................................................................................................................
22. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) : ..................................................................................................................... Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a.meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
b.meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
c.meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
d.meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
e.meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
f.meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; Hasil penelitian administrasi dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut : CONTOH MODEL BA.3.1- KWK PERSEORANGAN 2 TABEL I HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN No Uraian Jumlah BMS TMS 1 Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai ........ 2 Jumlah pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan ........ 3 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan ........ 4 Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) ........ 5 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS ........ 6 Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan ........ Jumlah ........ ........ Keterangan: BMS : Belum Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat TABEL II KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS No Uraian Jumlah (orang) 1 Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4 untuk masing-masing desa ........................... 2 Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) ........................... 3 Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan tetap dilakukan penelitian faktual serta wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan ........................... 4 Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2) ........................... Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS. 3 Berita Acara disampaikan masing-masing:
1. 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 2.1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 3.1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 4.1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 5.1 (satu) rangkap untuk arsip PPS. PPS …………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
6. 1.Ketua
7. 2.Anggota
8. 3.Anggota Keterangan : *) pilih salah satu BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu ...................... bertempat di ……………… Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ........................................ atas nama :
9. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) : .....................................................................................................................
10. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) : ..................................................................................................................... Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a.Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
b.Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan; Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut : TABEL I HASIL PENELITIAN FAKTUAL NO URAIAN JUMLAH 1 Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung CONTOH MODEL BA.3.2- KWK PERSEORANGAN 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan 4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :
a.tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
b.tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c.dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung 6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung 7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung 8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui 11 Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + No.9 Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. TABEL II HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA NO URAIAN JUMLAH 1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel I angka 8 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :
a.tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan
b.tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c.dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung 6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung 7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung 8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan 11 Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9) Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. TABEL III HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA NO URAIAN JUMLAH 1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel II angka 8 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :
a.tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan
b.tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
c.dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung 6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung 7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung 8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan 10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan 11 Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9) Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:
1. 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 2.1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 3.1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 4.1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 5.1 (satu) rangkap untuk arsip PPS. PPS …………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
6. 1.Ketua
7. 2.Anggota
8. 3.Anggota Keterangan : *) pilih salah satu REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ………………………., PPK ........................ telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......................................... atas nama:
9. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ....................................................................................................................
10. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : .................................................................................. .................................. Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
11. 1.Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
12. 2.Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
13. 3.Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): PPK menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
14. 4.Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN NO URAIAN DESA …… DESA …… DESA …… DESA …… DESA …… DESA …… DESA Dst. JUMLAH 1 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III angka 8 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK 4 Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai, dari setiap desa. 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2) TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO KECAMATAN KELURAHAN/DE SA JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa) 1 ................................. a. ..................... ........................... jiwa
b...................... ........................... jiwa
c.dst................ ........................... jiwa Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK . Berita Acara disampaikan kepada :
1. 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 2.1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. 3.1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 4.1 (satu) rangkap untuk arsip. PPK …………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
5. 1.Ketua
6. 2.Anggota
7. 3.Anggota
8. 4.Anggota
9. 5.Anggota Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ………………………., KPU/KIP Kabupaten/Kota ........................ telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......................................... atas nama:
10. 1.Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ....................................................................................................................
11. 2.Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : .............................................................................. ...................................... Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
12. 1.Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
13. 2.Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten/Kota.
14. 3.Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
15. 4.Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini. CONTOH MODEL BA.5- KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA NO URAIAN KEC. …… KEC. …… KEC. …… KEC. …… KEC. …… KEC. …… KEC. Dst. JUMLAH 1 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4- KWK Perseorangan dari setiap kecamatan 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 4 Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota ((No.1+No.3) - No.2) TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan) 1 ............................................ a. ..................... ........................... jiwa
b...................... ........................... jiwa
c.dst...................... ........................... jiwa Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita Acara disampaikan kepada :
1. 1.1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 2.1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
3. 3.1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. 4.1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam hal terdapat penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ………………………………………….. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
5. 1.Ketua
6. 2.Anggota
7. 3.Anggota
8. 4.Anggota
9. 5.Anggota Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ………………………., KPU Provinsi/KIP Aceh*) ........................ telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur ......................................... atas nama:
10. 1.Calon Gubernur : ....................................................................................................................
11. 2.Calon Wakil Gubernur : .................................................................................................................... Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
12. 1.Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
13. 2.Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
14. 3.Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
15. 4.Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model formulir Model BA.6.1 KWK -Perseorangan. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA NO URAIAN KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… KAB./KOTA …… JUMLAH 1 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan dari setiap kabupaten/kota 2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 4 Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.5- KWK Perseorangan dari setiap kabupaten/kota, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai 5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi ((No.1+No.3) - No.2) TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kab./Kota) 1 ................................................. a. ..................... ........................... jiwa
b...................... ........................... jiwa
c.dst...................... ........................... jiwa Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. Berita Acara disampaikan kepada :
1. 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 2.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 3.1 (satu) rangkap untuk arsip. KPU Provinsi …………………………………………../KIP Aceh*) NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
4. 1.Ketua
5. 2.Anggota
6. 3.Anggota
7. 4.Anggota
8. 5.Anggota
9. 6.Khusus KIP Aceh Anggota
10. 7.Khusus KIP Aceh Anggota Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) : …………………………………………………………………………………………………………….. Nama Calon WakilGubernur, WakilBupati, atau WakilWalikota*) : …………………………………………………………………………………………………………….. A. SyaratPencalonan B. SyaratCalon 1) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) : ………………………………………………………………………………………………………. NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETER ANGAN ADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SYARAT PENCALONAN Calon dari Partai Politik 1 Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya Calon dari Perseorangan 1 Model BA.5 KWK - Perseorangan 2 Model B KWK - Perseorangan 3 Model B.1. KWK-Perseorangan 4 Model B.2. KWK-Perseorangan 5 Model B.4. KWK-Perseorangan NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT BELUM MEMENUHI SYARAT 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai CONTOH LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 2) Nama Calon WakilGubernur, WakilBupati, atau WakilWalikota*) : ………………………………………………………………………………………………………. NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT BELUM MEMENUHI SYARAT 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) : …………………………………………………………………………………………………………….. Nama Calon WakilGubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) : …………………………………………………………………………………………………………….. A. Syarat Pencalonan B. Syarat Calon 1) Nama Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota*) : ………………………………………………………………………………………………………. NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT Calon dari Partai Politik 1 Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya Calon dari Perseorangan 1 Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan 2 Model B Perbaikan KWK - Perseorangan 3 Model B.1. Perbaikan KWK- Perseorangan 4 Model B.2. Perbaikan KWK- Perseorangan 5 Model B.4. Perbaikan KWK- Perseorangan CONTOH LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 2) Nama Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota*) : ………………………………………………………………………………………………………. 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA NGANADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
1. 1.Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : Nama : …………………………… Alamat : …………………………… NomorTelp : ……………………………
2. 2.Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : Nama : …………………………… Alamat :…………………………… NomorTelp :……………………………
3. 3.Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran Hari : …………………………… Tanggal : …………………………… Waktu : …………………………… (Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)
4. 4.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul: NO PARTAI POLITIK ALAMAT KANTOR PIMPINAN NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN NOMORKEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON 1 2 3 CONTOH LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK 4 5 A. SYARAT PENCALONAN NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN KET ADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON DARI PARTAI POLITIK 1 Model B KWK-Parpol 2 Model B.1 KWK-Parpol 3 Model B.2 KWK-Parpol 4 Model B.3 KWK-Parpol 5 Model B.4 KWK-Parpol 6 Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya CALON DARI PERSEORANGAN 1 Model BA.5-KWK Perseorangan 2 Model B KWK – Perseorangan 3 Model B.1. KWK-Perseorangan 4 Model B.2. KWK-Perseorangan 5 Model B.4. KWK-Perseorangan B. SYARAT CALON
5. 1.CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) : NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN ADA TIDAK ADA
6. 1.Model BB.1 KWK
7. 2.Model BB.2 KWK
8. 3.Fotocopy Ijazah
9. 4.Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP
1. 5.Naskah Visi, Misi, dan Program
2. 6.Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan
3. 7.Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank
4. 8.Fotocopy KTP
5. 9.Pas Foto
6. 10.Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan
1. 11.Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon
1. 12.Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan
2. 2.CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) : pemberhentian dari pejabat berwenang
3. 13.Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa
1. 14.Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN ADA TIDAK ADA
1. 1.Model BB.1 KWK
2. 2.Model BB.2 KWK
3. 3.Fotocopy Ijazah
4. 4.Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP
1. 5.Naskah Visi, Misi, dan Program
2. 6.Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan Keterangan : *) pilih salah satu
3. 7.Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank
4. 8.Fotocopy KTP
5. 9.Pas Foto
6. 10.Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan
1. 11.Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon
1. 12.Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang
2. 13.Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa
1. 14.Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
1. 1.Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : Nama : …………………………… Alamat : …………………………… NomorTelp : ……………………………
2. 2.Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : Nama : …………………………… Alamat :…………………………… NomorTelp :……………………………
3. 3.Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran Hari : …………………………… Tanggal : …………………………… Waktu : …………………………… A. SYARAT PENCALONAN NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN KET ADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON DARI PARTAI POLITIK 1 Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya CALON DARI PERSEORANGAN 1 Model BA.5-KWK Perseorangan 2 Model B KWK – Perseorangan 3 Model B.1. KWK-Perseorangan 4 Model B.2. KWK-Perseorangan 5 Model B.4. KWK-Perseorangan CONTOH LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK B. SYARAT CALON
4. 1.CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) : NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN ADA TIDAK ADA 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon 12 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a.Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b.Kepala Desa untuk Perangkat Desa
1. 2.CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) : 14 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU
b.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran *) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN ADA TIDAK ADA 1 Model BB.1 KWK 2 Model BB.2 KWK 3 Fotocopy Ijazah 4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :
a.Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b.Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d.SKCK
e.Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f.Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g.Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 5 Naskah Visi, Misi, dan Program 6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan 7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank 8 Fotocopy KTP 9 Pas Foto 10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b.Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan 11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.fotokopi surat pengunduran diri
b.surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses,

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015