DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi ...
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
11.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
12.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
13.Pengawas ...
13.Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa/kelurahan atau nama lain.
14.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.
15.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16.Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Penghitungan Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama atau foto Pasangan Calon.
17.Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
18.Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.
19.Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
20.Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi adalah saksi pasangan calon Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
21.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan ... dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
1. a.desa/kelurahan atau nama lain;
2. b.kecamatan;
3. c.kabupaten/kota;
4. d.provinsi; dan
5. e.nasional.
(2)Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
2. b.PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
3. c.KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota;
4. d.KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi; dan
5. e.KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.
(3)Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas formulir:
1. a.Model D/DA/DB/DC/DD PPWP merupakan Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. b.Model D1/DA1/DB1/DC1/DD1 PPWP merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. c.Model D2/DA2/DB2/DC2/DD2 PPWP merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. d.Model D3/DA3/DB3/DC3/DD3 PPWP merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
5. e.Model D4/DA4/DB4/DC4 PPWP merupakan Surat Pengantar ... Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara kepada tingkat di atasnya;
6. f.Model D5/DA5/DB5/DC5/DD4 PPWP merupakan Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. g.Model D6/DA6/DB6/DC6/DD5 PPWP merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN ATAU NAMA LAINNYA

Pasal 3

(1)PPS melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS.
(2)PPS menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS.
(3)Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 4

(1)Ketua PPS wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2)Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Saksi ...
2. a.Saksi;
3. b.PPL; dan
4. c.KPPS.
(3)Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
2. b.tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
3. c.jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS;
4. d.setiap Saksi dari hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; dan
5. e.Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Ketua PPS melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS.
(2)Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Ketua PPS memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
2. b.Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS bertugas:
  1. 1.membacakan formulir Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan lampiran;
  2. 2.mencatat hasil penghitungan Perolehan Suara; dan
  3. 3.menyiapkan formulir Model D PPWP, Model D1 PPWP dan Model D1 PPWP Plano.

Pasal 6

(1)PPS menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.
(2)Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ruang rapat;
2. b.formulir Berita Acara dan Sertifikat;
3. c.kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
4. d.perlengkapan lainnya.

Pasal 7

PPS menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

a.kapasitas peserta rapat; dan
b.penempatan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 8

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.Model D PPWP;
b.Model D1 PPWP;
c.Model D1 PPWP Plano;
d.Model D2 PPWP;
e.Model D3 PPWP;
f.Model D4 PPWP;
g.Model D5 PPWP; dan
h.Model D6 PPWP.

Pasal 9

(1)Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.sampul kertas;
2. b.segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;
3. c.spidol, sebanyak 1 (satu) buah;
4. d.ballpoint, sebanyak 2 (dua) buah;
5. e.lem perekat, sebanyak 1(satu) buah;
6. f.alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
7. g.daftar hadir peserta rapat.
(2)Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D PPWP dan D1 PPWP.
(3)Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
1. a.sampul kertas yang memuat formulir Model D PPWP dan D1 PPWP, sebanyak 4 (empat) buah;
2. b.lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang berisi formulir Model D PPWP dan D1 PPWP, masing- masing 1 (satu) lembar.

Pasal 10

(1)Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dari seluruh KPPS diterima oleh PPS setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
(2)PPS membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model D3 PPWP.
(3)PPS wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Pasal 11

(1)Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai:
1. a.agenda rapat; dan
2. b.tata cara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan atau nama lainnya.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi ...
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
11.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
12.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
13.Pengawas ...
13.Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa/kelurahan atau nama lain.
14.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.
15.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16.Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Penghitungan Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama atau foto Pasangan Calon.
17.Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
18.Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.
19.Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
20.Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi adalah saksi pasangan calon Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
21.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan ... dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
1. a.desa/kelurahan atau nama lain;
2. b.kecamatan;
3. c.kabupaten/kota;
4. d.provinsi; dan
5. e.nasional.
(2)Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
2. b.PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
3. c.KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota;
4. d.KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi; dan
5. e.KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.
(3)Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas formulir:
1. a.Model D/DA/DB/DC/DD PPWP merupakan Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. b.Model D1/DA1/DB1/DC1/DD1 PPWP merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. c.Model D2/DA2/DB2/DC2/DD2 PPWP merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. d.Model D3/DA3/DB3/DC3/DD3 PPWP merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
5. e.Model D4/DA4/DB4/DC4 PPWP merupakan Surat Pengantar ... Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara kepada tingkat di atasnya;
6. f.Model D5/DA5/DB5/DC5/DD4 PPWP merupakan Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. g.Model D6/DA6/DB6/DC6/DD5 PPWP merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN ATAU NAMA LAINNYA

Pasal 3

(1)PPS melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS.
(2)PPS menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS.
(3)Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 4

(1)Ketua PPS wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
(2)Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Saksi ...
2. a.Saksi;
3. b.PPL; dan
4. c.KPPS.
(3)Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
2. b.tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
3. c.jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS;
4. d.setiap Saksi dari hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; dan
5. e.Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Ketua PPS melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS.
(2)Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Ketua PPS memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
2. b.Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS bertugas:
  1. 1.membacakan formulir Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan lampiran;
  2. 2.mencatat hasil penghitungan Perolehan Suara; dan
  3. 3.menyiapkan formulir Model D PPWP, Model D1 PPWP dan Model D1 PPWP Plano.

Pasal 6

(1)PPS menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.
(2)Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ruang rapat;
2. b.formulir Berita Acara dan Sertifikat;
3. c.kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
4. d.perlengkapan lainnya.

Pasal 7

PPS menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

a.kapasitas peserta rapat; dan
b.penempatan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 8

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.Model D PPWP;
b.Model D1 PPWP;
c.Model D1 PPWP Plano;
d.Model D2 PPWP;
e.Model D3 PPWP;
f.Model D4 PPWP;
g.Model D5 PPWP; dan
h.Model D6 PPWP.

Pasal 9

(1)Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.sampul kertas;
2. b.segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;
3. c.spidol, sebanyak 1 (satu) buah;
4. d.ballpoint, sebanyak 2 (dua) buah;
5. e.lem perekat, sebanyak 1(satu) buah;
6. f.alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
7. g.daftar hadir peserta rapat.
(2)Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D PPWP dan D1 PPWP.
(3)Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
1. a.sampul kertas yang memuat formulir Model D PPWP dan D1 PPWP, sebanyak 4 (empat) buah;
2. b.lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang berisi formulir Model D PPWP dan D1 PPWP, masing- masing 1 (satu) lembar.

Pasal 10

(1)Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dari seluruh KPPS diterima oleh PPS setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
(2)PPS membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model D3 PPWP.
(3)PPS wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Pasal 11

(1)Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai:
1. a.agenda rapat; dan
2. b.tata cara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan atau nama lainnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN ATAU NAMA LAINNYA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN ATAU NAMA LAINNYA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014