DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023

Nomor: 24
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575) diubah sebagaimana dalam Peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 jdih.kpu.go.id Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM. jdih.kpu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e dihapus dan Pasal 29 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Daftar Pasangan Calon merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai Pasangan Calon yang memuat:
1. a.nomor urut Pasangan Calon;
2. b.foto Pasangan Calon;
3. c.nama lengkap Pasangan Calon;
4. d.tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon;
5. e.dihapus; dan
6. f.visi dan misi Pasangan Calon.
(2)Daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPRD provinsi, dan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memuat:
1. a.nomor urut calon;
2. b.foto calon;
3. c.nama lengkap calon;
4. d.jenis kelamin; dan
5. e.daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon.
(3)Daftar calon tetap anggota DPD merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai calon anggota DPD yang memuat:
1. a.nomor calon;
2. b.foto calon;
3. c.nama lengkap calon;
4. d.jenis kelamin; dan
5. e.daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon.
(4)Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap TPS.
(5)Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap TPSLN. jdih.kpu.go.id
(6)Desain daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU.

2.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA
3.Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok yang telah diadakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebelum Peraturan Komisi ini berlaku, tetap dapat digunakan sampai dengan pengadaan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok yang baru berdasarkan Peraturan Komisi ini.

4.Ketentuan poin 3 huruf e angka 2 Bagian A, poin 1 dan poin 8 huruf a angka 7 Bagian B, huruf d dan huruf i angka 7 Bagian B, huruf e angka 1 Bagian C, huruf b dan huruf e angka 2 Bagian C, huruf e angka 3 Bagian C, Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY’ARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 985 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan, Andi Krisna jdih.kpu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM A. BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
2.Surat Suara:

e.Spesifikasi Teknis:
1. 3.Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen). B. BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
2. 7.Segel Plastik Sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok:
a.Ukuran
1. 1.panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter);
2. 8.lebar bagian bawah (ujung) : 5 mm (lima milimeter) sampai dengan 8 mm (delapan milimeter).
d.Kekuatan : dapat menanggung massa benda sampai dengan 40 kg (empat puluh kilogram).
i.Desain Segel Plastik Sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok: jdih.kpu.go.id C. BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
1. 1.Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan berbentuk A4:
e.Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen)
1. 2.Daftar Pasangan Calon berbentuk plano:
b.Ukuran : paling besar 84 cm (delapan puluh empat sentimeter) x 54 cm (lima puluh empat sentimeter)
e.Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen)
1. 3.Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbentuk plano:
e.Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY’ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan, Andi Krisna jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…