DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. jdih.kpu.go.id
6.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
7.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
9.Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
10.Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
11.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.berkepastian hukum; jdih.kpu.go.id
5. e.tertib;
6. f.terbuka;
7. g.proporsional;
8. h.profesional;
9. i.akuntabel;
10. j.efektif;
11. k.efisien; dan
12. l.aksesibel.

Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a.perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
b.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
c.pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
d.penetapan Peserta Pemilu;
e.penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f.pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
g.masa Kampanye Pemilu;
h.Masa Tenang;
i.pemungutan dan penghitungan suara;
j.penetapan hasil Pemilu; dan
k.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
b.kampanye;
c.Masa Tenang; jdih.kpu.go.id
d.pemungutan dan penghitungan suara;
e.penetapan hasil Pemilu; dan
f.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 7

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 NO TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4

1.perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

a.penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu Selasa, 14 Juni 2022 Jumat, 14 Juni 2024
b.penyusunan peraturan KPU Selasa, 14 Juni 2022 Kamis, 14 Desember 2023
1. 2.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih Jumat, 14 Oktober 2022 Rabu, 21 Juni 2023
2. 3.pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Jumat, 29 Juli 2022 Selasa, 13 Desember 2022
3. 4.penetapan Peserta Pemilu Rabu, 14 Desember 2022 Rabu, 14 Desember 2022
4. 5.penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Jumat, 14 Oktober 2022 Kamis, 9 Februari 2023
5. 6.pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
a.anggota DPD Selasa, 6 Desember 2022 Sabtu, 25 November 2023 jdih.kpu.go.id NO TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4
b.anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Senin, 24 April 2023 Sabtu, 25 November 2023
c.Presiden dan Wakil Kamis, 19 Oktober 2023 Sabtu, 25 November 2023
1. 7.masa Kampanye Pemilu Selasa, 28 November 2023 Sabtu, 10 Februari 2024
2. 8.Masa Tenang Minggu, 11 Februari 2024 Selasa, 13 Februari 2024
3. 9.pemungutan dan penghitungan suara
a.pemungutan suara Rabu, 14 Februari 2024 Rabu, 14 Februari 2024
b.penghitungan suara Rabu, 14 Februari 2024 Kamis, 15 Februari 2024
c.rekapitulasi hasil penghitungan suara Kamis, 15 Februari 2024 Rabu, 20 Maret 2024
1. 10.penetapan hasil Pemilu
a.penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
b.penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 1) anggota DPR a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR jdih.kpu.go.id NO TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4 b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2) anggota DPRD provinsi a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi 3) anggota DPRD kabupaten/kota a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
c.penetapan calon terpilih anggota DPD 1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD 2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi jdih.kpu.go.id NO TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4
1. 11.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
a.DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing- masing anggota DPRD kabupaten/kota
b.DPRD provinsi disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing- masing anggota DPRD provinsi
c.DPR dan DPD Selasa, 1 Oktober 2024
d.Presiden dan Wakil Minggu, 20 Oktober 2024 TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
1. 1.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih Jumat, 22 Maret 2024 Kamis, 25 April 2024
2. 2.kampanye Minggu, 2 Juni 2024 Sabtu, 22 Juni 2024
3. 3.Masa Tenang Minggu, 23 Juni 2024 Selasa, 25 Juni 2024
4. 4.pemungutan dan penghitungan suara
a.pemungutan suara Rabu, 26 Juni 2024 Rabu, 26 Juni 2024
b.penghitungan suara Rabu, 26 Juni 2024 Kamis, 27 Juni 2024
c.rekapitulasi hasil penghitungan suara Kamis, 27 Juni 2024 Sabtu, 20 Juli 2024
1. 5.penetapan hasil Pemilu
a.tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
b.terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. jdih.kpu.go.id
6.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
7.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
9.Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
10.Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
11.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.berkepastian hukum; jdih.kpu.go.id
5. e.tertib;
6. f.terbuka;
7. g.proporsional;
8. h.profesional;
9. i.akuntabel;
10. j.efektif;
11. k.efisien; dan
12. l.aksesibel.

Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a.perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
b.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
c.pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
d.penetapan Peserta Pemilu;
e.penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f.pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
g.masa Kampanye Pemilu;
h.Masa Tenang;
i.pemungutan dan penghitungan suara;
j.penetapan hasil Pemilu; dan
k.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
b.kampanye;
c.Masa Tenang; jdih.kpu.go.id
d.pemungutan dan penghitungan suara;
e.penetapan hasil Pemilu; dan
f.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 7

1.perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

a.penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu Selasa, 14 Juni 2022 Jumat, 14 Juni 2024
b.penyusunan peraturan KPU Selasa, 14 Juni 2022 Kamis, 14 Desember 2023
1. 2.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih Jumat, 14 Oktober 2022 Rabu, 21 Juni 2023
2. 3.pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Jumat, 29 Juli 2022 Selasa, 13 Desember 2022
3. 4.penetapan Peserta Pemilu Rabu, 14 Desember 2022 Rabu, 14 Desember 2022
4. 5.penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Jumat, 14 Oktober 2022 Kamis, 9 Februari 2023
5. 6.pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
a.anggota DPD Selasa, 6 Desember 2022 Sabtu, 25 November 2023 jdih.kpu.go.id NO TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4
b.anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Senin, 24 April 2023 Sabtu, 25 November 2023
c.Presiden dan Wakil Kamis, 19 Oktober 2023 Sabtu, 25 November 2023
1. 7.masa Kampanye Pemilu Selasa, 28 November 2023 Sabtu, 10 Februari 2024
2. 8.Masa Tenang Minggu, 11 Februari 2024 Selasa, 13 Februari 2024
3. 9.pemungutan dan penghitungan suara
a.pemungutan suara Rabu, 14 Februari 2024 Rabu, 14 Februari 2024
b.penghitungan suara Rabu, 14 Februari 2024 Kamis, 15 Februari 2024
c.rekapitulasi hasil penghitungan suara Kamis, 15 Februari 2024 Rabu, 20 Maret 2024
1. 10.penetapan hasil Pemilu
a.penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
b.penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 1) anggota DPR a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR jdih.kpu.go.id NO TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4 b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2) anggota DPRD provinsi a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi 3) anggota DPRD kabupaten/kota a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
c.penetapan calon terpilih anggota DPD 1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD 2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi jdih.kpu.go.id NO TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4
1. 11.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
a.DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing- masing anggota DPRD kabupaten/kota
b.DPRD provinsi disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing- masing anggota DPRD provinsi
c.DPR dan DPD Selasa, 1 Oktober 2024
d.Presiden dan Wakil Minggu, 20 Oktober 2024 TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
1. 1.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih Jumat, 22 Maret 2024 Kamis, 25 April 2024
2. 2.kampanye Minggu, 2 Juni 2024 Sabtu, 22 Juni 2024
3. 3.Masa Tenang Minggu, 23 Juni 2024 Selasa, 25 Juni 2024
4. 4.pemungutan dan penghitungan suara
a.pemungutan suara Rabu, 26 Juni 2024 Rabu, 26 Juni 2024
b.penghitungan suara Rabu, 26 Juni 2024 Kamis, 27 Juni 2024
c.rekapitulasi hasil penghitungan suara Kamis, 27 Juni 2024 Sabtu, 20 Juli 2024
1. 5.penetapan hasil Pemilu
a.tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
b.terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id