DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, jdih.kpu.go.id Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
11.Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
12.Anggaran Dasar Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik Peserta Pemilu.
13.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
14.Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
15.Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
16.Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap jdih.kpu.go.id calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
17.Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
18.Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
19.Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
20.Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
21.Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
22.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
23.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu. jdih.kpu.go.id
24.Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.berkepastian hukum;
e.tertib;
f.terbuka;
g.proporsional;
h.profesional;
i.akuntabel;
j.efektif;
k.efisien; dan
l.aksesibel.

BAB II

TAHAPAN PENCALONAN

Pasal 3

(1)Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:
1. a.pengajuan Bakal Calon;
2. b.Verifikasi Administrasi;
3. c.penyusunan DCS; dan
4. d.penetapan DCT.
(2)Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.persiapan pengajuan Bakal Calon; dan
2. b.pelaksanaan pengajuan Bakal Calon.
(3)Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
2. b.pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon; dan
3. c.Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
(4)Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pencermatan rancangan DCS; dan
2. b.penyusunan dan penetapan DCS.
(5)Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pencermatan rancangan DCT; dan
2. b.penyusunan dan penetapan DCT. jdih.kpu.go.id

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggantikan ketentuan angka 6 huruf b Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 5

Pengajuan daftar Bakal Calon dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum Hari pemungutan suara.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

(1)Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2)Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:
1. a.pengajuan Bakal Calon; dan
2. b.administrasi Bakal Calon.

Pasal 8

(1)Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.disusun dalam daftar Bakal Calon;
2. b.daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil; jdih.kpu.go.id
3. c.daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
4. d.setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
(2)Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:
1. a.kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
2. b.50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 9

(1)Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.
(2)Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
(3)Ketentuan mengenai formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 10

(1)Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh:
1. a.ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, untuk jdih.kpu.go.id dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;
2. b.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi; dan
3. c.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.
(2)Dalam hal:
1. a.ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
2. b.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat provinsi dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah; dan
3. c.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu jdih.kpu.go.id pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah.

Pasal 11

(1)Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
4. d.dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. f.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. g.tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang; jdih.kpu.go.id
8. h.sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. i.terdaftar sebagai pemilih;
10. j.bersedia bekerja penuh waktu;
11. k.mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12. l.bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. n.menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. o.dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. p.dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:
1. a.dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
2. b.mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
3. c.mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
4. d.mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri. jdih.kpu.go.id
(3)Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(5)Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, jdih.kpu.go.id Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
11.Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
12.Anggaran Dasar Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik Peserta Pemilu.
13.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
14.Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
15.Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
16.Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap jdih.kpu.go.id calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
17.Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
18.Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
19.Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
20.Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
21.Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
22.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
23.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu. jdih.kpu.go.id
24.Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.berkepastian hukum;
e.tertib;
f.terbuka;
g.proporsional;
h.profesional;
i.akuntabel;
j.efektif;
k.efisien; dan
l.aksesibel.

BAB II

TAHAPAN PENCALONAN

Pasal 3

(1)Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:
1. a.pengajuan Bakal Calon;
2. b.Verifikasi Administrasi;
3. c.penyusunan DCS; dan
4. d.penetapan DCT.
(2)Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.persiapan pengajuan Bakal Calon; dan
2. b.pelaksanaan pengajuan Bakal Calon.
(3)Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
2. b.pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon; dan
3. c.Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
(4)Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pencermatan rancangan DCS; dan
2. b.penyusunan dan penetapan DCS.
(5)Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pencermatan rancangan DCT; dan
2. b.penyusunan dan penetapan DCT. jdih.kpu.go.id

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggantikan ketentuan angka 6 huruf b Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 5

Pengajuan daftar Bakal Calon dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum Hari pemungutan suara.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

(1)Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2)Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:
1. a.pengajuan Bakal Calon; dan
2. b.administrasi Bakal Calon.

Pasal 8

(1)Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.disusun dalam daftar Bakal Calon;
2. b.daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil; jdih.kpu.go.id
3. c.daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
4. d.setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
(2)Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:
1. a.kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
2. b.50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 9

(1)Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.
(2)Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
(3)Ketentuan mengenai formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 10

(1)Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh:
1. a.ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, untuk jdih.kpu.go.id dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;
2. b.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi; dan
3. c.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.
(2)Dalam hal:
1. a.ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
2. b.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat provinsi dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah; dan
3. c.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu jdih.kpu.go.id pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah.

Pasal 11

(1)Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
4. d.dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. f.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. g.tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang; jdih.kpu.go.id
8. h.sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. i.terdaftar sebagai pemilih;
10. j.bersedia bekerja penuh waktu;
11. k.mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12. l.bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. n.menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. o.dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. p.dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:
1. a.dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
2. b.mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
3. c.mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
4. d.mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri. jdih.kpu.go.id
(3)Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(5)Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.