DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008

Nomor: 37
Tahun: 2008
Ditetapkan: 19 Desember 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); jdih.kpu.go.id -2-
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008;
7.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum; Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2008. jdih.kpu.go.id -3-

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 78 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 48

(4)Gubernur menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Provinsi, untuk selanjutnya KPU Provinsi menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU."

2.Ketentuan Pasal 80 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 80

(4)Bupati/Walikota menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU."

3.Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 110

(1)Dalam hal keadaan khusus yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hal-hal lain berkenaan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU untuk KPU Provinsi dan KPU Provinsi untuk KPU Kabupaten/Kota.
(2)Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hal-hal lain berkenaan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal II Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah. jdih.kpu.go.id -4- Pasal III Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2008 KETUA, Ttd PROF. Dr.H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum W.S. Santoso jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); jdih.kpu.go.id -2-
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008;
7.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum; Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2008. jdih.kpu.go.id -3-

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 78 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 48

(4)Gubernur menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Provinsi, untuk selanjutnya KPU Provinsi menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU."

2.Ketentuan Pasal 80 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 80

(4)Bupati/Walikota menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU."

3.Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 110

(1)Dalam hal keadaan khusus yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hal-hal lain berkenaan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU untuk KPU Provinsi dan KPU Provinsi untuk KPU Kabupaten/Kota.
(2)Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hal-hal lain berkenaan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal II Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah. jdih.kpu.go.id -4- Pasal III Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2008 KETUA, Ttd PROF. Dr.H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum W.S. Santoso jdih.kpu.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2012