1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Februari 2010 KETUA, ttd Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum W.S. Santoso jdih.kpu.go.id iii DAFTAR ISI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010-2014 DAFTAR ISI i iii BAB I. PENDAHULUAN 1 I.1 Kondisi Umum 1 I.2 Potensi dan Permasalahan 5 BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 9 II.1 Visi Komisi Pemilihan Umum 9 II.2 Misi Komisi Pemilihan Umum 9 II.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum 10 II.4 Sasaran Komisi Pemilihan Umum 10 BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 12 III.1 Arah dan Kebijakan Strategis Nasional 12 III.2 Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum 13 BAB IV. PENUTUP 20 Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Lampiran 2. Bagan Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampiran 3. Bagan Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampiran 4. Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Komisi Pemilihan Umum jdih.kpu.go.id 1 Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang. I.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya jdih.kpu.go.id 2 menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan DPR. UU Nomor 22 tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang yang peresmian keanggotaannya dengan Keputusan Presiden. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu:
a.merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b.menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
c.menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d.mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
e.memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f.menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
g.menetapkan peserta Pemilihan Umum;
h.menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
i.membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum dan Bawaslu;
j.menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkannya;
k.menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD;
l.mengumumkan calon anggota DPR dan DPD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
m.menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; jdih.kpu.go.id 3
n.memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN;
o.menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
p.menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q.melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
r.menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
s.melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
t.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu:
a.merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b.menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
c.menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d.mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
e.memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f.menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
g.menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
h.menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan jdih.kpu.go.id 4 Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
i.membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum dan Bawaslu;
j.menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkannya;
k.mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih serta membuat berita acaranya;
l.menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
m.memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN;
n.menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
o.menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
p.melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
q.menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
r.melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
s.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:
a.menyusun dan menetapkan pedoman tata cara sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.mengoordinasikan dan memantau tahapan;
c.melakukan evaluasi tahunan penyelenggara Pemilihan Umum; jdih.kpu.go.id 5
d.menerima Laporan hasil Pemilihan Umum dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
e.menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Posisi dan peranan Komisi Pemilihan Umum mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi. Komisi Pemilihan Umum memiliki kedudukan Strategis baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat yakni Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu kepada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat, nasional tetap dan mandiri. Demi kelancaran dan keserasian hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum dengan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, perlu dikembangkan mekanisme dan prosedur kerja yang baku agar dapat bersinergi dengan baik. Aspirasi daerah perlu diperhatikan guna terwujudnya arus komunikasi dua arah dalam suatu sistem informasi manajemen Pemilihan Umum. I.2 Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 adalah Pemilihan Umum kedua yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Adapun dalam proses pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yaitu:
a.Permasalahan Pemilihan Umum 2009 Persiapan Pemilihan Umum 2009 sangat singkat karena UU tentang Pemilihan Umum baru diundangkan pada tanggal 31 Maret 2008. Berdasarkan isu publik, teridentifikasi situasi masalah sebagai berikut : jdih.kpu.go.id 6 1) terlambatnya pengesahan Undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2) waktu yang terbatas dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilihan Umum, 3) jumlah tambahan surat suara di setiap TPS sebesar 2 Prosentase tidak memadai, 4) organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, 5) terlambatnya persetujuan DPR untuk alokasi anggaran Pemilihan Umum 2009, 6) desentralisasi pengadaan barang dan jasa/logistik kebutuhan Pemilihan Umum hanya sampai Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 7) adanya primordialisme dalam proses penetapan Calon Anggota DPR dan DPRD terpilih, 8) adanya pergantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota pada waktu bersamaan dengan proses tahapan Pemilihan Umum. 9) kurang telitinya petugas pelaksana Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam proses penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, 10) kurang telitinya pemilih dalam memberi tanda pilihan partai politik peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi pilihannya, 11) adanya pemilih yang belum terdaftar sehingga daftar dan data jumlah pemilih tidak akurat dan berubah-ubah, 12) masih ada manipulasi data dalam proses penghitungan suara di beberapa KPPS, PPK, PPLN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam proses penghitungan suara Anggota DPR,DPD dan DPRD, 13) pengajuan calon Anggota DPR dan DPRD belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemilihan secara demokratis dan terbuka, 14) pelaporan sumbangan dana kampanye dan audit dana kampanye partai politik termasuk pemilihan umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden belum transparan, 15) pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan dari segi kualitas dan kuantitas masih terbatas. jdih.kpu.go.id 7
b.Tantangan 1) Sering terjadi kekacauan/kerusuhan di daerah yang menghambat penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pengisian keanggotaan DPRD pada daerah pemekaran yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 2004. Hal ini disebabkan kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat, Partai Politik dan elit masih perlu ditingkatkan karena belum dapat menerima setiap perbedaan pendapat. 2) Kondisi geografis yang berbeda-beda mengakibatkan distribusi barang logistik Pemilihan Umum tidak tepat waktu. 3) Kendala waktu dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum, terutama dalam pelaksanaan pendataan pemilih, pengadaan dan pendistribusian logistik keperluan Pemilihan Umum. Permasalahan dan tantangan ini perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan yaitu : a) Mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b) Mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c) Mengoptimalkan sosialisasi peraturan perundangan dan ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat dan sektor terkait yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. d) Meningkatkan peran dan fungsi Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang profesional melalui penataan organisasi dan personil termasuk pengadaan PNS untuk mengantisipasi terjadinya perubahan sistem Pemilihan Umum. e) Meningkatkan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. f) Mengusulkan kepada DPR untuk mempercepat persetujuan alokasi anggaran Pemilihan Umum. jdih.kpu.go.id 8 g) Mengusulkan penambahan alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang didasarkan atas kebutuhan anggaran senyatanya/riil, termasuk untuk anggaran rutin. h) Meningkatkan kemampuan administratif dan peran serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pengadaan barang dan jasa/logistik kebutuhan Pemilihan Umum. i) Meningkatkan kemampuan petugas pelaksana Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam proses penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. j) Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. k) Melakukan pemutakhiran daftar dan data pemilih secara cermat dan berkesinambungan. l) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas KPPS, PPS, PPK, PPLN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam proses penghitungan suara Anggota DPR,DPD dan DPRD. m) Menyamakan persepsi mengenai penetapan daerah pemilihan yang berimplikasi pada penetapan jumlah alokasi kursi dengan pihak terkait. n) Mengumumkan hasil audit sumbangan dan dana kampanye partai politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada publik. o) Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan Pemilihan Umum. p) Memverifikasi calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil 2009. q) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris dan arsip-arsip Pemilihan Umum. r) Melengkapi pendokumentasian setiap tahapan Pemilihan Umum. s) Memonitor, mengevaluasi dan melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilihan Umum. t) Menyusun Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. u) Menyusun laporan pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. v) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. jdih.kpu.go.id 9 Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2 (2010-2014) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan II.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut :
a.Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
b.Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; jdih.kpu.go.id 10
c.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
d.Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. II.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
a.Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
b.Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum
c.Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
d.Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
e.Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. II.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah :
a.Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
b.Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; jdih.kpu.go.id 11
c.Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;
d.Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
e.Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. jdih.kpu.go.id 12 Untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2014, arah kebijakan strategis naional yang ditempuh adalah sebagai berikut:
a.Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
b.Menjaga dan menciptakan iklim kondusif bagi terjaganya dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap nasionalisme, persatuan nasional, ideologi Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika.
c.Meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi.
d.Meningkatkan netralitas birokrasi.
e.Meningkatkan organisasi dan peran masyarakat sipil.
f.Memberikan fasilitasi untuk meningkatkan peran dan kapasitas organisasi partai politik.
g.Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis.
h.Meningkatkan peran perempuan dalam politik.
i.Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat
j.Membentuk pusat pendidikan politik dan melaksanakan pendidikan politik
k.Meningkatkan pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
l.Mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat
m.Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.
n.Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi publik. jdih.kpu.go.id 13 III.2 Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Alur Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L Sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Eselon I akan bertanggungjawab atas keberhasilan 3 (tiga) program sedangkan setiap Eselon II akan bertanggungjawab terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan. Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: jdih.kpu.go.id 14
a.Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah : 1) Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum , advokasi hukum dan penyuluhannya 2) Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialiasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah : 1) Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum, perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Daerah Pemilihan, dan lain-lain. 2) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014. 3) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum. 4) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum. 5) Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel. 6) Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu. 7) Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum kepala daerah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif. 8) Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum legislatif dan Presiden untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi jdih.kpu.go.id 15 Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif. 9) Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih. 10) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia. 11) Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan. 12) Prosentase kemajuan pengembangan media center. 13) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan 14) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik. 15) Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan 16) Prosentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan 17) Prosentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif 18) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik 19) Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan.
b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah : 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi. 2) Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum. 3) Tereselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia. jdih.kpu.go.id 16 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum. 5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum daerah pemekaran. 6) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum. 7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah : 1) Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL. 2) Prosentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga lain. 3) Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. 4) Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum. 5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. 6) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur. 7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum. 8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum. 9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum. 10) Prosentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum. 11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum. 12) Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan. 13) Prosentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran. 14) Prosentase pengadaan menggunakan e-procurement. jdih.kpu.go.id 17 15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan system berbasis TIK. 16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai. 17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM. 18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai. 19) Prosentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM. 21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum daerah pemekaran. 22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif. 23) Prosentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi. 24) Prosentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas. 25) Prosentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja ) yang proporsional, efektif dan efesien. 26) Prosentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana. 27) tersedianya sistem rekruitment yang transparan 28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan. 29) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi. 30) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment. 31) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan. 32) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum . 33) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai. 34) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular. 35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus. 36) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. 37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan. 38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Lakip. 39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin. jdih.kpu.go.id 18 40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip. 41) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum. 42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan 43) Prosentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN 44) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi 45) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif 46) Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 47) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif 48) Prosentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat 49) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik 50) Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik 51) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur 52) Prosentase penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)
c.Program Sarana dan Prasarana. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi Komisi Pemilihan Umum. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah : 1) Prosentase akumulasi kemajuan pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum Pusat, pengadaan meubelair dan belanja modal. 2) Prosentase akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal. 3) Prosentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, dan belanja modal untuk daerah pemekaran. jdih.kpu.go.id 19 Struktur Organisasi dan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ketatalaksanaan Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Secara struktural, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Eselon Ia) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 (satu) Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Eselon Ib), 7 (tujuh) Kepala Biro dan 1 (satu) Inspektur (Eselon IIa) dan 7 (tujuh) Wakil Kepala Biro (Eselon IIb). Sedangkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah setingkat Eselon IIa dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah setingkat Eselon IIIa. Struktur Organisasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan. Ketatalaksanaan atau proses bisnis (business process) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan. jdih.kpu.go.id 20 Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2010-2014). Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesetjenan maupun masing-masing biro, serta secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada periode 2010-2014 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014. Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2010-2014 (terlampir). Jakarta, 05 Februari 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA jdih.kpu.go.id LAMPIRAN 4KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 I Program PenguatanKelembagaan Demokrasidan Perbaikan ProsesPolitik Meningkatnya kapasitas dankredibilitas organisasipenyelenggara pemilu danpemilihan kepala daerah diKPU, KPU Provinsi, dan KPUkabupaten/kota Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yangtepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturanperundangan). - 80% 80% 80% 85% 85% 57.5 45.0 75.0 75.0 106.0 358.5
1.Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukanrancangan verifikasi peraturan parpol, perseoranganpeserta pemilu dan dana kampanye peserta pemilu,penyusunan dapil, dll 60% 70% 75% 80% 85% 85%
2.Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasipenyelenggaraan pemilu 2014 - - 75% 80% 85% 85%
3.Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara danpelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum 60% 70% 80 85%% 90% 90%
4.Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasidan informasi hukum peraturan perundangan danpelaksanaan penyuluhan hukum 60% 70% 75% 85%% 90% 90%
1.% pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknispenyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktudan akuntabel 60% 70% 72.50% 75% 77.50% 77.50% 37.5 30.0 50.0 50.0 80.0 247.5
2.% pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAWanggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikandengan akuntabel dan tepat waktu 60% 70% 72.50% 75% 77.50% 77.50%
3.% fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepaladaerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yangtepat waktu, sesuai rencana dan efektif 75% 80% 85% 85% 85% 85%
4.% fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilulegislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPKdan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif - - 85% 85% 85% 85%
5.% kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih 35% 75% 90% 100% 100% 100%
6.Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompokperempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia 5 5 5 5 5 25 K) 7. Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan - 10 mediamassa 10 mediamassa 10 mediamassa 10 mediamassa 40 media massa K) kerja samadengan 250OMS kerja samadengan 250OMS kerja samadengan 250OMS kerja samadengan 250OMS kerja sama dengan 1.000 OMS K) TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar) 26.0 NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 20.0 15.0 25.0 TOTAL ALOKASI2010-2014(Rp Miliar) 1.1 2014 111.0 25.0 1.2 Penyiapan penyusunanrancangan peraturan KPU,advokasi, penyelesaiansengketa dan penyuluhanperaturan perundang-undangan yang berkaitandengan penyelenggaraanPemilu Terselenggaraanya penyiapanpenyusunan rancangan peraturanKPU, advokasi hukum danpenyuluhannya Pedoman, petunjuk teknisdan bimbinganteknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraanpemilu dan pendidikanpemilih Terselenggaranya bimbinganteknis/supervisi/publikasi/sosialiasi penyelenggaraan pemilu danpendidikan pemilih RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA II.L.076.1 jdih.kpu.go.id KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI2010-2014(Rp Miliar) 2014 10 kegiatankemasyarakatan 10 kegiatankemasyarakatan 10 kegiatankemasyarakatan 10 kegiatankemasyarakatan 40 kegiatankemasyarakat an K) 9. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan - 10 10 10 10 40 K) 10. Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik - 100 150 200 50 500 K)
11.% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudahmenerapkan standar pelayanan 60% 70% 80% 90% 100% 100%
12.% unit pelayanan publik yang sudah menerapkanmaklumat pelayanan 60% 70% 80% 90% 100% 100%
13.% unit pelayanan publik yang menerapkanmanajemen pengaduan yang efektif 60% 70% 80% 90% 100% 100%
14.Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayananpublik pada unit penyelenggara pelayanan publik 60% 70% 80% 90% 100% 100%
15.Terlaksananya rencana peningkatan kualitaspelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan 60% 70% 80% 90% 100% 100% II Program DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Meningkatnya kualitasdukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yangprofesional, akuntabel (sesuai dengan peraturanperundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepatguna) 60% 70% 72.50% 75% 77.50% 77.5% 804.0 805.9 853.1 892.6 973.2 4,328.8 2.1 Pelaksanaan manajemenperencanaan dan data
1.Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/Ldan RKA KL 60% 70% 72.50% 75% 77.50% 77.50% 16.0 39.0 39.0 40.0 39.0 173.0
2.% fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 60% 70% 72.50% 75% 77.50% 77.50%
3.% laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabeldan tepat waktu 60% 70% 72.50% 75% 77.50% 77.50% 100% 100% 100% 100% (penyusunanmodel danpedoman) (penerapan) (penerapan) 72.50% 8. % kemajuan pengembangan media center 80% 80% 75% 70% 60%
4.% kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model danpedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU - 100%(penerapan) Tersedianya dokumenperencanaan dan penganggaran,koordinasi antar lembaga, datadan informasi serta hasilmonitoring dan evaluasi. (tersusunya modeldan pedoman, serta penerapan) II.L.076.2 jdih.kpu.go.id KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI2010-2014(Rp Miliar) 2014
5.Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkatkelurahan di seluruh wilayah Indonesia - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 8 kali K)
6.Tersusunya rencana penerapan e-Government yangkonkrit dan terukur - 70% 80% 90% 100% 100%
1.Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhanpemilu - 70% 72.50% 85% 90% 90%
2.Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistikpemilu - - - 100% 100% 100%
3.Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasaadministrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaankebutuhan Pemilu - 95% 95% 95% 95% 95%
4.% kemajuan penyusunan peta distribusi logistikpemilu - 70% 85% 100% - 100%
5.Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana pemilu 60% 70% 72.50% 75% 77.50% 77.5%
1.% dukungan pelayanan administrasi kegiatan 60% 75% 80% 85% 90% 90%
2.% dukungan operasional dan pemeliharaanperkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.% pengadaan menggunakan e-procurement - 60% 65% 70% 75% 75%
4.Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudahdilaksanakan dengan sistem berbasis TIK 60% 70% 80% 90% 100% 100% 2.4 Pembinaan sumber dayamanusia, pelayanan dan Terselenggaranya pembinaansumber daya manusia, pelayanan
1.Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaanSDM, dan kesejahteraan pegawai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32.0 15.0 25.0 25.0 15.0 112.0
2.Tingkat keakuratan data dan informasi SDM. 80% 80% 85% 85% 90% 90%
3.Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplinpegawai. 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.% dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 80% 80% 85% 85% 90% 90%
5.Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM 80% 80% 85% 85% 90% 90% 2.2 Pengelolaan data,dokumentasi, pengadaan,pendistribusian, daninventarisasi sarana dan prasarana pemilu Terselenggaraanya pengelolaandata, dokumentasi, pengadaan,pendistribusian, inventarisasisarana dan pra sarana sertaterpenuhinya logistik keperluanPemilu. 12.0 8.0 2,039.2 150.0 2.3 Penyelenggaraanoperasional danpemeliharaan perkantoran 435.0 368.9 Tereselenggaranya dukunganoperasional dan pemeliharaanperkantoran sehari-hari untukKPU seluruh Indonesia 10.0 40.0 80.0 399.1 405.0 431.2 II.L.076.3 jdih.kpu.go.id KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI2010-2014(Rp Miliar) 2014
6.Tingkat ketetapan proses pelaksanaan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, dan KPU daerah pemekaran 80% 80% 85% 85% 90% 90%
7.Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif 60% 70% 80% 90% 100% 100%
8.% pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi 60% 70% 80% 90% 100% 100%
9.% pejabat telah menandatangani dan melaksanakanpakta integritas 60% 70% 80% 90% 100% 100%
10.% tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dantata kerja ) yang prporsional, efektif dan efesien 60% 70% 80% 90% 100% 100%
11.% SOP utama telah tersusun sesuai dengan prosesbisnis yang lebih sederhana 60% 70% 80% 90% 100% 100%
12.tersedianya sistem rekruitment yang transparan 60% 70% 80% 90% 100% 100%
13.Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbukadan transparan 60% 70% 80% 90% 100% 100%
14.Tersedianya sistem diklat berbasis merit dankompetensi 60% 70% 80% 90% 100% 100%
15.Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif,disertai penerapan reward and punishment 60% 70% 80% 90% 100% 100% 2.5 Pengangkatan AnggotaKPU Ketepatan pelaksanaan fasilitasi proses PAW anggotaKPU, KPU Prov dan KPU Kab/kota dan seleksi anggotaKPU daerah pemekaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20.0 3.0 4.0 4.0 4.0 35.0
1.Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayananpelaksanaan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU WTP WTP WTP WTP WTP WTP
3.Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 264.0 362.0 362.0 364.6 390.0 1,742.6 2.7
1.Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasipelaksanaan pengawasan regular 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10.0 5.0 7.5 7.5 7.5 37.5
2.Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanpengawasan khusus 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanevaluasi tindak lanjut 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanreview laporan keuangan, 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanpenyusunan Lakip 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya administrasikegiatan pengangkatan anggotaKPU, KPU prov, KPU Kab/Kotadan seleksi anggota KPU daerahpemekaran 5.0 6.5 6.5 6.5 2.6 Kegiatan PelaksanaanAkuntabilitas PengelolaanAdministrasi Keuangan diLingkungan Setjen KPU Trasnparansi dan akuntabilitaspengelolaan administrasikeuangan di lingkungan setjenKPU 15.0 Terselenggaranya pemeriksaanyang transparan dan akuntabel Pemeriksaan di lingkunganSetjen KPU, SekretariatKPU Provinsi, danSekretariat KPUKabupaten/Kota 39.5 II.L.076.4 jdih.kpu.go.id KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI2010-2014(Rp Miliar) 2014
6.Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanTapkin 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7.Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanevaluasi Lakip 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8.Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadapkepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatanoperasional pemilu 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9.Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian,pemeriksaan atas kebenaran laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10.% pejabat yang telah melaporkan LHKPN 85% 85% 90% 95% 100% 100%
11.Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi 60% 70% 80% 90% 100% 100%
12.Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalianinternal yang efektif 80% 85% 90% 95% 100% 100%
13.% temuan yang ditindaklanjuti 80% 85% 90% 95% 100% 100%
14.Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yangefektif 80% 85% 90% 95% 100% 100%
15.% penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yangdisampaikan ke masyarakat 80% 85% 90% 95% 100% 100%
16.Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik 60% 70% 80% 90% 100% 100%
17.% unit penyelenggara pelayanan publik yangmendapat penilaian baik 70% 75% 80% 85% 90% 90%
18.Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur 60% 70% 80% 90% 100% 100%
19.% penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian kinerja,kontrak kinerja, pengendalian, dll) 80% 85% 90% 95% 100% 100% III Program Sarana danPrasarana Aparatur Memadainya sarana danprasarana operasionalisasi KPU Tingkat/ kesesuaian kebutuhan anggota dan staf KPUterhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU/KPUProv/Kab/Kota dan sarana dan prasarana serta kendaraanoperasional untuk daerah pemekaran - 75% 80% 85% 90% 90% 100.0 200.0 200.0 145.0 100.0 745.0
1.% akumulasi kemajuan pembangunan gedung KPUPusat, pengadaan meubelair dan belanja modal 5% 60% 100% - - -
2.% akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasigedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelairdan belanja modal 20% 40% 60% 80% 100% 100%
3.% akumulasi kemajuan sarana dan prasarana,kendaraan operasional dan belanja modal untukdaerah pemekaran 40% 60% 80% 100% 100% 961.5 1,050.9 1,128.1 1,112.6 1,179.2 5,432.3 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014) TOTAL ALOKASI KPU 2010-2014 100.0 745.0 145.0 3.1 Penyelenggaraan dukungansarana dan pra sarana Tersedianya dukungan saranadan pra sarana KPU/KPUProv/Kab/Kota 100.0 200.0 200.0 II.L.076.5 jdih.kpu.go.id