DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan . . .
1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten . . . Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8.Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9.Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10.Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(2)Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perlengkapan pemungutan suara;
2. b.dukungan perlengkapan lainnya; dan
3. c.bahan sosialisasi dan kampanye.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.tepat jumlah;
b.tepat jenis;
c.tepat sasaran;
d.tepat waktu;
e.tepat kualitas; dan
f.efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a.kotak suara;
b.surat suara;
c.tinta;
d.bilik pemungutan suara;
e.segel;
f.alat untuk memberi tanda pilihan; dan
g.TPS.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a.sampul kertas;
b.tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
c.karet pengikat surat suara;
d.lem/perekat;
e.kantong plastik;
f.ballpoint;
g.gembok;
h.spidol;
i.formulir dan sertifikat;
j.stiker nomor kotak suara;
k.tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
l.alat bantu tunanetra;
m.daftar Pasangan Calon; dan
n.salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

Pasal 6

(1)Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.selebaran (flyer);
2. b.brosur (leaflet);
3. c.pamflet;
4. d.poster;
5. e.baliho;
6. f.spanduk;
7. g.umbul . . .
8. g.umbul-umbul; dan/atau
9. h.bahan lainnya.
(2)Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

Pasal 7

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
(2)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(3)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(4)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
(5)Kotak . . .
(5)Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
(6)Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
(7)Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 8

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
(2)Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh setelah berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4)Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota induk.

Pasal 9

. . .

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan . . .
1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten . . . Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8.Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9.Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10.Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(2)Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perlengkapan pemungutan suara;
2. b.dukungan perlengkapan lainnya; dan
3. c.bahan sosialisasi dan kampanye.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.tepat jumlah;
b.tepat jenis;
c.tepat sasaran;
d.tepat waktu;
e.tepat kualitas; dan
f.efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a.kotak suara;
b.surat suara;
c.tinta;
d.bilik pemungutan suara;
e.segel;
f.alat untuk memberi tanda pilihan; dan
g.TPS.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a.sampul kertas;
b.tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
c.karet pengikat surat suara;
d.lem/perekat;
e.kantong plastik;
f.ballpoint;
g.gembok;
h.spidol;
i.formulir dan sertifikat;
j.stiker nomor kotak suara;
k.tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
l.alat bantu tunanetra;
m.daftar Pasangan Calon; dan
n.salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

Pasal 6

(1)Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.selebaran (flyer);
2. b.brosur (leaflet);
3. c.pamflet;
4. d.poster;
5. e.baliho;
6. f.spanduk;
7. g.umbul . . .
8. g.umbul-umbul; dan/atau
9. h.bahan lainnya.
(2)Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

Pasal 7

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
(2)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(3)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(4)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
(5)Kotak . . .
(5)Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
(6)Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
(7)Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 8

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
(2)Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh setelah berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4)Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota induk.

Pasal 9

. . .