DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9.Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
10.Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
11.Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(2)Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perlengkapan pemungutan suara; dan
2. b.dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.tepat jumlah;
b.tepat jenis;
c.tepat sasaran;
d.tepat waktu;
e.tepat kualitas; dan
f.efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a.kotak suara;
b.surat suara;
c.tinta;
d.bilik pemungutan suara;
e.segel;
f.alat untuk memberi tanda pilihan; dan
g.TPS.

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a.sampul kertas;
b.tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
c.karet pengikat surat suara;
d.lem/perekat;
e.kantong plastik;
f.ballpoint;
g.gembok;
h.spidol;
i.formulir;
j.stiker nomor kotak suara;
k.tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
l.alat bantu tunanetra;
m.daftar Pasangan Calon; dan
n.salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

Pasal 6

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
(2)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(3)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(4)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
(5)Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
1. a.untuk menyimpan:
  1. 1.berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
  2. 2.sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  3. 3.model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  4. 4.sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  5. 5.model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  6. 6.catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
  7. 7.daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
2. b.untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
3. c.untuk menyimpan:
  1. 1.berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  2. 2.sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
  3. 3.catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
  4. 4.model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
(6)Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
1. a.untuk menyimpan:
  1. 1.berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
  2. 2.sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  3. 3.model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  4. 4.sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  5. 5.model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  6. 6.catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
  7. 7.daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
2. b.untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
3. c.untuk menyimpan:
  1. 1.berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  2. 2.sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
  3. 3.catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
  4. 4.model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
(7)Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
1. a.nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. b.nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. c.nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
(2)Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh setelah berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4)Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota induk.

Pasal 8

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)dapat dibuat dari bahan:
1. a.karton kedap air, double wall, coating sisi luar; atau
2. b.plastik.
(2)Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
1. a.berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
2. b.pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
3. c.tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
4. d.pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
5. e.berwarna coklat atau putih.
(3)Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
1. a.berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 35 (tiga puluh lima) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
2. b.pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
3. c.tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
4. d.pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
5. e.warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan bersifat transparan.
(4)Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Pasal 9

(1)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
(2)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.surat suara untuk Pemilihan; dan
2. b.surat suara untuk pemungutan suara ulang.
(3)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.

Pasal 10

(1)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 11

(1)Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.kolom kosong yang tidak bergambar.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9.Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
10.Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
11.Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(2)Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perlengkapan pemungutan suara; dan
2. b.dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.tepat jumlah;
b.tepat jenis;
c.tepat sasaran;
d.tepat waktu;
e.tepat kualitas; dan
f.efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a.kotak suara;
b.surat suara;
c.tinta;
d.bilik pemungutan suara;
e.segel;
f.alat untuk memberi tanda pilihan; dan
g.TPS.

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a.sampul kertas;
b.tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
c.karet pengikat surat suara;
d.lem/perekat;
e.kantong plastik;
f.ballpoint;
g.gembok;
h.spidol;
i.formulir;
j.stiker nomor kotak suara;
k.tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
l.alat bantu tunanetra;
m.daftar Pasangan Calon; dan
n.salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

Pasal 6

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
(2)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(3)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(4)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
(5)Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
1. a.untuk menyimpan:
  1. 1.berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
  2. 2.sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  3. 3.model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  4. 4.sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  5. 5.model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  6. 6.catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
  7. 7.daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
2. b.untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
3. c.untuk menyimpan:
  1. 1.berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  2. 2.sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
  3. 3.catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
  4. 4.model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
(6)Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
1. a.untuk menyimpan:
  1. 1.berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
  2. 2.sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  3. 3.model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  4. 4.sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  5. 5.model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  6. 6.catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
  7. 7.daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
2. b.untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
3. c.untuk menyimpan:
  1. 1.berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  2. 2.sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
  3. 3.catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
  4. 4.model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
(7)Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
1. a.nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. b.nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. c.nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
(2)Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh setelah berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4)Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota induk.

Pasal 8

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)dapat dibuat dari bahan:
1. a.karton kedap air, double wall, coating sisi luar; atau
2. b.plastik.
(2)Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
1. a.berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
2. b.pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
3. c.tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
4. d.pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
5. e.berwarna coklat atau putih.
(3)Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
1. a.berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 35 (tiga puluh lima) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
2. b.pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
3. c.tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
4. d.pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
5. e.warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan bersifat transparan.
(4)Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Pasal 9

(1)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
(2)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.surat suara untuk Pemilihan; dan
2. b.surat suara untuk pemungutan suara ulang.
(3)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.

Pasal 10

(1)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 11

(1)Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.kolom kosong yang tidak bergambar.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.