DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum perlu menata ulang sistematika agar lebih mudah dipahami, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun jdih.kpu.go.id 2022 Nomor 984);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jdih.kpu.go.id jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
10.Bagian Kecamatan adalah meliputi kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
11.Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu Dapil.
12.Bilangan Pembagi Penduduk yang selanjutnya disebut BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah Penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
13.Tanggapan Masyarakat adalah masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
14.Uji Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengetahui dan memperoleh masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
15.Sistem Informasi Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Sidapil adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
16.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip:
1. a.kesetaraan nilai suara;
2. b.ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
3. c.proporsionalitas;
4. d.integralitas wilayah;
5. e.berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. f.kohesivitas; dan
7. g.kesinambungan.
(2)Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai.
(3)Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh.
(4)Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
(5)Prinsip integralitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi 1 (satu) Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, jdih.kpu.go.id serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.
(6)Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari 1 (satu), beberapa, dan/atau Bagian Kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(7)Prinsip kohesivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
(8)Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g, merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

BAB II

TAHAPAN PENATAAN

Pasal 3

(1)Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan tahapan:
1. a.persiapan; dan
2. b.pelaksanaan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan;
2. b.pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah; dan
3. c.penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.penyusunan rancangan penataan Dapil;
2. b.pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi;
3. c.konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
4. d.penetapan Dapil dan Alokasi Kursi; dan
5. e.sosialisasi Dapil.

Pasal 4

Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. jdih.kpu.go.id

BAB III

PERSIAPAN

Pasal 5

(1)Data yang diperlukan untuk penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.data kependudukan berupa data agregat kependudukan per kecamatan;
2. b.data wilayah administrasi pemerintahan; dan
3. c.peta wilayah administrasi pemerintahan.
(2)Data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(3)Peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

(1)KPU menyampaikan permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(2)KPU menyampaikan permintaan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c kepada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(3)KPU menerima data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(4)Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(5)KPU menerima peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 7

(1)KPU melakukan pencermatan dengan cara memeriksa dan menyinkronkan kesesuaian data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian data, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang jdih.kpu.go.id menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian data.

Pasal 8

(1)KPU menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi dengan Keputusan KPU.
(2)Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.
(3)Dalam menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memperhatikan ketentuan:
1. a.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
2. b.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
3. c.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
4. d.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
5. e.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
6. f.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
7. g.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan
8. h.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.
(4)KPU menyampaikan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c kepada KPU Kabupaten/Kota. jdih.kpu.go.id

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

Alokasi Kursi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Pasal 10

(1)Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan.
(2)Dalam hal penentuan Dapil berdasarkan kecamatan atau gabungan kecamatan tidak tercapai, penentuan Dapil menggunakan Bagian Kecamatan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum perlu menata ulang sistematika agar lebih mudah dipahami, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun jdih.kpu.go.id 2022 Nomor 984);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jdih.kpu.go.id jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
10.Bagian Kecamatan adalah meliputi kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
11.Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu Dapil.
12.Bilangan Pembagi Penduduk yang selanjutnya disebut BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah Penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
13.Tanggapan Masyarakat adalah masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
14.Uji Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengetahui dan memperoleh masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
15.Sistem Informasi Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Sidapil adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
16.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip:
1. a.kesetaraan nilai suara;
2. b.ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
3. c.proporsionalitas;
4. d.integralitas wilayah;
5. e.berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. f.kohesivitas; dan
7. g.kesinambungan.
(2)Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai.
(3)Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh.
(4)Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
(5)Prinsip integralitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi 1 (satu) Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, jdih.kpu.go.id serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.
(6)Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari 1 (satu), beberapa, dan/atau Bagian Kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(7)Prinsip kohesivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
(8)Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g, merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

BAB II

TAHAPAN PENATAAN

Pasal 3

(1)Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan tahapan:
1. a.persiapan; dan
2. b.pelaksanaan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan;
2. b.pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah; dan
3. c.penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.penyusunan rancangan penataan Dapil;
2. b.pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi;
3. c.konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
4. d.penetapan Dapil dan Alokasi Kursi; dan
5. e.sosialisasi Dapil.

Pasal 4

BAB III

PERSIAPAN

Pasal 5

(1)Data yang diperlukan untuk penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.data kependudukan berupa data agregat kependudukan per kecamatan;
2. b.data wilayah administrasi pemerintahan; dan
3. c.peta wilayah administrasi pemerintahan.
(2)Data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(3)Peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

(1)KPU menyampaikan permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(2)KPU menyampaikan permintaan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c kepada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(3)KPU menerima data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(4)Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(5)KPU menerima peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 7

(1)KPU melakukan pencermatan dengan cara memeriksa dan menyinkronkan kesesuaian data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian data, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang jdih.kpu.go.id menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian data.

Pasal 8

(1)KPU menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi dengan Keputusan KPU.
(2)Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.
(3)Dalam menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memperhatikan ketentuan:
1. a.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
2. b.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
3. c.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
4. d.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
5. e.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
6. f.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
7. g.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan
8. h.kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.
(4)KPU menyampaikan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c kepada KPU Kabupaten/Kota. jdih.kpu.go.id

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

Alokasi Kursi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Pasal 10

(1)Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan.
(2)Dalam hal penentuan Dapil berdasarkan kecamatan atau gabungan kecamatan tidak tercapai, penentuan Dapil menggunakan Bagian Kecamatan.