DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus.
4.Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum.
6.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
8.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
9.Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
10.Bilangan Pembagi Penduduk yang selanjutnya disebut BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
11.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12.Uji Publik adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada pemangku kepentingan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan dan menilai penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota.
13.Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan.

Pasal 2

(1)Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip :
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.kepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.kepentingan umum;
7. g.keterbukaan;
8. h.proporsionalitas;
9. i.profesionalitas;
10. j.akuntabilitas;
11. k.efisiensi;
12. l.efektivitas; dan
13. m.aksesibilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penataan Dapil dan Alokasi Kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN

Pasal 4

Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip:

a.kesetaraan nilai suara;
b.ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
c.proporsionalitas;
d.integralitas wilayah;
e.berada dalam satu wilayah yang sama;
f.kohesivitas; dan
g.kesinambungan.

Pasal 5

(1)Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai.
(2)Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
(3)Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
(4)Prinsip integralitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil.
(5)Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
(6)Prinsip kohesivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
(7)Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

DATA KEPENDUDUKAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 6

(1)Data yang diperlukan dalam penyusunan Dapil terdiri atas:
1. a.data kependudukan; dan
2. b.data wilayah.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Pasal 7

(1)KPU menyampaikan permintaan data kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
(2)Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kependudukan termutakhir kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 8

(1)Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.
(2)Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
1. a.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
2. b.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
3. c.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
4. d.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
5. e.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
6. f.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
7. g.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan
8. h.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

Pasal 9

KPU menetapkan jumlah penduduk wilayah daerah kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan KPU.

BAB IV

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Pasal 11

(1)Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota mencakup kecamatan atau gabungan kecamatan.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat diberlakukan, penentuan Dapil menggunakan bagian kecamatan.
(3)Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus.
4.Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum.
6.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
8.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
9.Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
10.Bilangan Pembagi Penduduk yang selanjutnya disebut BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
11.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12.Uji Publik adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada pemangku kepentingan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan dan menilai penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota.
13.Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan.

Pasal 2

(1)Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip :
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.kepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.kepentingan umum;
7. g.keterbukaan;
8. h.proporsionalitas;
9. i.profesionalitas;
10. j.akuntabilitas;
11. k.efisiensi;
12. l.efektivitas; dan
13. m.aksesibilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penataan Dapil dan Alokasi Kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN

Pasal 4

Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip:

a.kesetaraan nilai suara;
b.ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
c.proporsionalitas;
d.integralitas wilayah;
e.berada dalam satu wilayah yang sama;
f.kohesivitas; dan
g.kesinambungan.

Pasal 5

(1)Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai.
(2)Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
(3)Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
(4)Prinsip integralitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil.
(5)Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
(6)Prinsip kohesivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
(7)Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

DATA KEPENDUDUKAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 6

(1)Data yang diperlukan dalam penyusunan Dapil terdiri atas:
1. a.data kependudukan; dan
2. b.data wilayah.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Pasal 7

(1)KPU menyampaikan permintaan data kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
(2)Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kependudukan termutakhir kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 8

(1)Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.
(2)Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
1. a.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
2. b.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
3. c.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
4. d.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
5. e.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
6. f.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
7. g.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan
8. h.wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

Pasal 9

BAB IV

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Pasal 11

(1)Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota mencakup kecamatan atau gabungan kecamatan.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat diberlakukan, penentuan Dapil menggunakan bagian kecamatan.
(3)Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup desa/kelurahan atau sebutan lainnya.