DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009

Nomor: 69
Tahun: 2009
Ditetapkan: 3 Desember 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
4.Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. jdih.kpu.go.id
5.Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6.Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
7.Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8.Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.
9.a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;

b.Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
c.Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
1. 10.Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
2. 11.Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon. jdih.kpu.go.id
3. 12.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
4. 13.Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
5. 14.Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
6. 15.Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon terentu.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektifitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan di seluruh wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. jdih.kpu.go.id
(2)Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(3)Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 5

(1)Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. a.dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
2. b.terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar- besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan;
3. c.terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan
4. d.dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
(2)Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak memenuhi seluruh unsuh tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.

Pasal 6

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye.
(2)Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
(3)Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
(4)Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tim kampanye tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan.
(5)Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, tim kampanye tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan. jdih.kpu.go.id

Pasal 8

(1)Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
1. a.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. b.1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. c.1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
4. d.1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
(2)Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
(3)Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
(4)KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
(2)Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Pasal 10

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/ atau oleh tim kampanye.

BAB III

MATERI KAMPANYE

Pasal 11

(1)Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.
(2)Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih. jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
4.Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. jdih.kpu.go.id
5.Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6.Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
7.Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8.Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.
9.a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;

b.Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
c.Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
1. 10.Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
2. 11.Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon. jdih.kpu.go.id
3. 12.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
4. 13.Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
5. 14.Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
6. 15.Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon terentu.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektifitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan di seluruh wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. jdih.kpu.go.id
(2)Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(3)Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 5

(1)Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. a.dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
2. b.terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar- besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan;
3. c.terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan
4. d.dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
(2)Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak memenuhi seluruh unsuh tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.

Pasal 6

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye.
(2)Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
(3)Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
(4)Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tim kampanye tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan.
(5)Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, tim kampanye tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan. jdih.kpu.go.id

Pasal 8

(1)Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
1. a.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. b.1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. c.1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
4. d.1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
(2)Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
(3)Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
(4)KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
(2)Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Pasal 10

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/ atau oleh tim kampanye.

BAB III

MATERI KAMPANYE

Pasal 11

(1)Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.
(2)Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih. jdih.kpu.go.id