DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, perubahan kelembagaan, dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 jdih.kpu.go.id Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. jdih.kpu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.
6.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7.Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.a pada Sekretariat Jenderal KPU yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU.
8.Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
9.Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
10.Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(2)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi jdih.kpu.go.id tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(2)Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dibantu anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan dalam pengendalian SPIP dengan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan SPIP.
(3)Koordinasi penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.penegakan integritas dan nilai etika;
2. b.komitmen terhadap kompetensi;
3. c.kepemimpinan yang kondusif;
4. d.pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. e.pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. f.penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; jdih.kpu.go.id
7. g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. h.hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
(3)Unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.identifikasi risiko; dan
2. b.analisis risiko.
(4)Unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.reviu atas kinerja satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.pembinaan sumber daya manusia;
3. c.pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. d.pengendalian fisik atas aset;
5. e.penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. f.pemisahan fungsi;
7. g.otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. h.pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. i.pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. j.akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. k.dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.
(5)Unsur informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal terdiri atas:
1. a.penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
2. b.pengelolaan, pengembangan, dan pembaruan sistem informasi secara terus-menerus.
(6)Unsur pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.pemantauan berkelanjutan;
2. b.evaluasi terpisah; dan
3. c.tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 6

Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Jenderal KPU dilaksanakan oleh Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro.

Pasal 7

(1)Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: jdih.kpu.go.id
1. a.melakukan pengisian kartu kendali SPIP;
2. b.menjalankan manajemen risiko;
3. c.mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan
4. d.menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP.
(3)Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d kepada Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi.
(4)Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi menyampaikan kepada Ketua KPU laporan atas:
1. a.pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
2. b.penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali.
(5)Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi, serta disetujui oleh anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

Pasal 8

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU, dibentuk satuan tugas SPIP KPU.

Pasal 9

Satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a.menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;
b.melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
c.melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
d.melaksanakan koordinasi dengan BPKP.

Pasal 10

(1)Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(2)Keanggotaan satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga. jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, perubahan kelembagaan, dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. jdih.kpu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.
6.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7.Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.a pada Sekretariat Jenderal KPU yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU.
8.Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
9.Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
10.Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(2)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi jdih.kpu.go.id tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(2)Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dibantu anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan dalam pengendalian SPIP dengan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan SPIP.
(3)Koordinasi penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.penegakan integritas dan nilai etika;
2. b.komitmen terhadap kompetensi;
3. c.kepemimpinan yang kondusif;
4. d.pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. e.pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. f.penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; jdih.kpu.go.id
7. g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. h.hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
(3)Unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.identifikasi risiko; dan
2. b.analisis risiko.
(4)Unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.reviu atas kinerja satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.pembinaan sumber daya manusia;
3. c.pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. d.pengendalian fisik atas aset;
5. e.penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. f.pemisahan fungsi;
7. g.otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. h.pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. i.pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. j.akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. k.dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.
(5)Unsur informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal terdiri atas:
1. a.penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
2. b.pengelolaan, pengembangan, dan pembaruan sistem informasi secara terus-menerus.
(6)Unsur pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.pemantauan berkelanjutan;
2. b.evaluasi terpisah; dan
3. c.tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 6

Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Jenderal KPU dilaksanakan oleh Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro.

Pasal 7

(1)Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: jdih.kpu.go.id
1. a.melakukan pengisian kartu kendali SPIP;
2. b.menjalankan manajemen risiko;
3. c.mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan
4. d.menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP.
(3)Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d kepada Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi.
(4)Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi menyampaikan kepada Ketua KPU laporan atas:
1. a.pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
2. b.penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali.
(5)Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi, serta disetujui oleh anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

Pasal 8

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU, dibentuk satuan tugas SPIP KPU.

Pasal 9

Satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a.menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;
b.melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
c.melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
d.melaksanakan koordinasi dengan BPKP.

Pasal 10

(1)Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(2)Keanggotaan satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga. jdih.kpu.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012