Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 35
MEMUTUSKAN:...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERATURANKOMIS! PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 01 TAHUN 2015 Mengingat Menimbang TATA CARA PENGAWASANPELAKSANAANKEMITRAAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui ... Dalam Peraturan Komisi ini yang di maksud dengan:
BAB I
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: 2 ( 4) Penguasaan ...
Larangan Kemitraan
Prinsip Kemitraan melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
3 BABIII ... Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dapat bersumber dari:
Bagian Ketiga Sumber Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan oleh Komisi dilakukan terhadap Kemitraan yang dilakukan dengan pola sebagai berikut:
Bagian Kedua Pola Kemitraan
Kemitraan antarUsaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi yang disesuaikan dengan pola Kemitraan. BABII CAKUPAN,POLADANSUMBERPENGAWASANKEMITRAAN Bagian Kesatu Cakupan Kemitraan
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4 Bagian ... Dalam pengawasan pelaksanaan Kemitraan pola subkontrak, bagi Usaha Besar atau Usaha Menengah perlu memberikan dukungan berupa:
Dalam pelaksanaan pola Kemitraan Subkontrak:
Bagian Kedua Pengawasan Pola Kemitraan Subkontrak
Dalam pengawasan pelaksanaan Kemitraan pola intiplasma, bagi Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai inti, perlu memperhatikan halhal se bagai beriku t:
Dalam pelaksanaan pola Kemitraan intiplasma:
BAB III PENGAWASANBERDASARKANPOLAKEMITRAAN Bagian Kesatu Pengawasan Pola Kemitraan IntiPlasma
BAB III
Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan