Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional; Mengingat Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
5404);
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN KOMIS! PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA PENGAWASANPELAKSANAANKEMITRAANDALAM RANGKA MENDUKUNGPROGRAM PEMULIHANEKONOMI NASIONAL.
Menetapkan
BAB I
BAB III KRITERIADAN BENTUK RELAKSASIPENEGAKANHUKUM
BAB III
Peraturan Komisi ini dilaksanakan dengan prinsip:
Peraturan Komisi ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi ketentuan:
BAB IV PENERAPAN RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM
BAB IV
Terhadap pengawasan pelaksanaan Kemitraan, Komisi menerapkan Relaksasi Penegakan Hukum berupa penambahan waktu pelaksanaan masing-masing Peringatan tertulis menjadi 30 (tiga puluh) Hari. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/ atau aset perusahaan, Komisi menerapkan Relaksasi Penegakan Hukum berupa penambahan waktu penghitungan kewajiban Notifikasi menjadi 60 (enam puluh) Hari sejak Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis. ataskewajiban NotifikasiketerlambatanTerhadap
komisi@kppu.go.id atau dikirim langsung ke kantor Komisi. Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan