DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu tentang dewan penasehat dan dewan pakar

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); jdih.kppu.go.id
3.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PAKAR

Pasal 111

(1)Komisi dapat membentuk Dewan Penasihat dan Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan.
(2)Dewan Penasihat dan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan umum yang meliputi:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
5. e.memiliki integritas yang tinggi.
(3)Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penasihat memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:
1. a.tokoh masyarakat; dan
2. b.independen dan imparsial.
(4)Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pakar memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:
1. a.memiliki kepakaran di bidang tertentu; dan
2. b.memiliki rekam jejak yang baik di bidang kepakarannya.
(5)Dewan Penasihat dan Dewan Pakar masing-masing terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang. jdih.kppu.go.id
(6)Dewan Penasihat dan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab langsung kepada Komisi.

2.Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 111A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

(1)Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan dalam kebijakan strategis untuk mencapai tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang UMKM.
(2)Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 memiliki tugas memberikan pandangan berdasarkan kepakaran terkait pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah, advokasi persaingan usaha dan kemitraan, kajian industri dan ekonomi persaingan usaha, pengawasan pelaksanaan dan penegakan hukum kemitraan, penegakan hukum persaingan usaha, dan notifikasi dan penilaian merger dan akuisisi.
(3)Dewan Penasihat dan Dewan Pakar melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

3.Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

(1)Dewan Penasihat dan Dewan Pakar bertugas untuk jangka waktu tertentu berdasarkan keputusan Rapat Komisi.
(2)Dewan Penasihat dan Dewan Pakar dihentikan dari tugasnya karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan;
4. d.tidak memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai dimaksud dalam Pasal 111; dan/atau
5. e.dijatuhi hukuman pidana.
(3)Pengangkatan dan/atau penghentian Dewan Penasihat dan Dewan Pakar diputuskan dalam Rapat Komisi.
(4)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan dan/atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Komisi. jdih.kppu.go.id Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2024 KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ttd. MUHAMMAD FANSHURULLAH ASA Salinan sesuai dengan aslinya KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Kepala Biro Hukum,

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…