DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keija Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik... Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
4.Peraturan Pemerint^ Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
2.Undang-Undang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
3.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4.Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas Anggota Komisi.
5.Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau Anggota Komisi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi.
6.Penyelidikan adalah pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan.
7.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
8.Pejabat Struktural adalah pegawai sekretariat yang menduduki jabatan tertentu setingkat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
9.Pegawai...
9.Pegawai Sekretariat Non-Struktural adalah pegawai sekretariat yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, Jabatan Fungsional Panitera, Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 2

Susunan organisasi Komisi terdiri dari:

a.Anggota Komisi; dan
b.sekretariat.

BAB II

ANGGOTA KOMISI

Pasal 3

(1)Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota Komisi.
(2)Komisi bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
(3)Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(4)Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam Rapat Komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 4

Komisi mempunyai tugas:

a.melakukan penilaian terhadap peijanjian yang dapat mengakibatkan teijadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
b.melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan teijadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
c.melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
d.mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
e.memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
f.men3aisun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang- Undang Persaingan Usaha;
g.melakukan pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
h.memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi menyelenggarakan fungsi:

a.penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
b.pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
c.pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
d.pelaksanaan administratif.

Pasal 6

(1)Anggota Komisi wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama.
(2)Anggota Komisi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara kolektif kolegial.
(3)Mekanisme pengambilan keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar dilaksanakan melalui Rapat Komisi.

Pasal 7

(1)Ketua Komisi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Rapat Komisi kepada Anggota Komisi lainnya dan/atau dalam Rapat Koordinasi kepada pimpinan unit-unit kerja yang berada langsung di bawah koordinasi Anggota Komisi.
(2)Ketua Komisi mempunyai tugas untuk:
1. a.memimpin Rapat Komisi dan/atau rapat-rapat lain;
2. b.memberikan otorisasi atas dokumen resmi Komisi; dan
3. c.melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat di lingkungan Komisi.
(3)Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi.
(4)Anggota Komisi mempunyai tugas untuk:
1. a.menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Komisi dan/atau kegiatan lain di lingkungan Komisi;
2. b.bersama-sama merumuskan dan mentaati keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar yang telah disepakati dalam Rapat Komisi; dan
3. c.melaksanakan penugasan-penugasan sesuai dengan keputusan dalam Rapat Komisi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Anggota Komisi dibantu oleh sekretariat.
(2)Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas:
1. a.Sekretariat...
2. a.Sekretariat Jenderal;
3. b.Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi; dan
4. c.Kedeputian Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 9

Selain unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Komisi dibantu oleh 1 (satu) unsur pengawas, dan 4 (empat) unsur pendukung, yakni:

a.Satuan Pengawasan Internal;
b.Kepaniteraan;
c.Kelompok Kerja;
d.Kelompok Staf Ahli; dan
e.Kantor Wilayah.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan, Komisi dapat membentuk Dewan Pakar yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keija Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik... Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
4.Peraturan Pemerint^ Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
2.Undang-Undang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
3.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4.Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas Anggota Komisi.
5.Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau Anggota Komisi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi.
6.Penyelidikan adalah pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan.
7.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
8.Pejabat Struktural adalah pegawai sekretariat yang menduduki jabatan tertentu setingkat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
9.Pegawai...
9.Pegawai Sekretariat Non-Struktural adalah pegawai sekretariat yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, Jabatan Fungsional Panitera, Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 2

Susunan organisasi Komisi terdiri dari:

a.Anggota Komisi; dan
b.sekretariat.

BAB II

ANGGOTA KOMISI

Pasal 3

(1)Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota Komisi.
(2)Komisi bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
(3)Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(4)Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam Rapat Komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 4

Komisi mempunyai tugas:

a.melakukan penilaian terhadap peijanjian yang dapat mengakibatkan teijadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
b.melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan teijadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
c.melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
d.mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
e.memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
f.men3aisun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang- Undang Persaingan Usaha;
g.melakukan pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
h.memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi menyelenggarakan fungsi:

a.penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
b.pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
c.pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
d.pelaksanaan administratif.

Pasal 6

(1)Anggota Komisi wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama.
(2)Anggota Komisi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara kolektif kolegial.
(3)Mekanisme pengambilan keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar dilaksanakan melalui Rapat Komisi.

Pasal 7

(1)Ketua Komisi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Rapat Komisi kepada Anggota Komisi lainnya dan/atau dalam Rapat Koordinasi kepada pimpinan unit-unit kerja yang berada langsung di bawah koordinasi Anggota Komisi.
(2)Ketua Komisi mempunyai tugas untuk:
1. a.memimpin Rapat Komisi dan/atau rapat-rapat lain;
2. b.memberikan otorisasi atas dokumen resmi Komisi; dan
3. c.melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat di lingkungan Komisi.
(3)Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi.
(4)Anggota Komisi mempunyai tugas untuk:
1. a.menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Komisi dan/atau kegiatan lain di lingkungan Komisi;
2. b.bersama-sama merumuskan dan mentaati keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar yang telah disepakati dalam Rapat Komisi; dan
3. c.melaksanakan penugasan-penugasan sesuai dengan keputusan dalam Rapat Komisi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Anggota Komisi dibantu oleh sekretariat.
(2)Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas:
1. a.Sekretariat...
2. a.Sekretariat Jenderal;
3. b.Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi; dan
4. c.Kedeputian Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 9

Selain unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Komisi dibantu oleh 1 (satu) unsur pengawas, dan 4 (empat) unsur pendukung, yakni:

a.Satuan Pengawasan Internal;
b.Kepaniteraan;
c.Kelompok Kerja;
d.Kelompok Staf Ahli; dan
e.Kantor Wilayah.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan, Komisi dapat membentuk Dewan Pakar yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ANGGOTA KOMISI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ANGGOTA KOMISI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018