DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1530);
4.Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1758); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial yang bertugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
3.Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah.
4.Penghubung adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial.
5.Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disebut Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH adalah pengaduan/informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang berisi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
6.Laporan Dugaan Perbuatan Yang Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim yang selanjutnya disebut Laporan Permohonan Advokasi Hakim adalah aduan/informasi yang disampaikan oleh pelapor kepada Komisi Yudisial tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
7.Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, dan ucapan pegawai di Komisi Yudisial.

BAB II

PEMBENTUKAN PENGHUBUNG

Pasal 2

(1)Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.
(3)Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Yudisial setelah mendapat persetujuan rapat pleno Anggota Komisi Yudisial.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL

Pasal 3

(1)Penghubung Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan Sekretariat Jenderal.
(2)Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota provinsi.
(3)Wilayah kerja Penghubung Komisi Yudisial berada dalam lingkup provinsi.
(4)Dalam hal Penghubung Komisi Yudisial mendapat penugasan dari Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugas di luar wilayah kerjanya.

Pasal 4

Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

a.melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
b.menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
c.melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
d.mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

a.penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
b.pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan;
c.pemantauan persidangan; dan
d.penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

a.penerimaan dan pencatatan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
b.verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
c.permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor secara langsung;
d.penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
e.pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH sebelum dilakukan registrasi;
f.pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan; dan
g.pemberian informasi perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

a.penerimaan dan pencatatan Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
b.penelaahan awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
c.pengumpulan bahan keterangan terkait Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan fungsi advokasi.

Pasal 8

Dalam hal Penghubung Komisi Yudisial mendapat hambatan dalam menjalankan tugas, Komisi Yudisial dapat mengambil alih tugas tersebut untuk ditindaklanjuti.

BAB IV

SUSUNAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang koordinator; dan
2. b.paling banyak 5 (lima) orang asisten.
(2)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Penghubung.
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Penghubung.
(4)Salah satu dari asisten sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)juga bertanggung jawab terhadap administrasi Penghubung.

Pasal 10

(1)Dalam hal Penghubung Komisi Yudisial mengalami persoalan yang memerlukan penyelesaian secara konkret, Sekretaris Jenderal dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Penghubung Komisi Yudisial.
(2)Penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…