Komisi Yudisial Republik Indonesia
Lembaga negara yang mengawasi hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim.
1 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia hadir sebagai pilar penting dalam menjaga marwah peradilan di tanah air. Lembaga negara mandiri ini mengemban mandat krusial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaannya signifikan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan, sekaligus memupuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Ruang lingkup kerja KY mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program strategis. Dalam aspek regulasi, KY berwenang menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama Mahkamah Agung, serta mengawasi pelaksanaannya. Dari sisi pelayanan, KY menerima dan memproses laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH, sementara aspek program meliputi seleksi calon hakim agung dan upaya peningkatan kapasitas hakim.
Intervensi strategis KY meliputi pemantauan proaktif perilaku hakim dan penanganan laporan pelanggaran KEPPH melalui verifikasi, klarifikasi, dan investigasi. KY juga berwenang mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan martabat hakim dan melaksanakan seleksi calon hakim agung yang transparan. Upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim juga menjadi bagian integral dari program strategis KY.
Dalam konteks isu nasional, Komisi Yudisial berkontribusi besar pada penegakan hukum dan reformasi peradilan. Dengan memastikan hakim menjalankan tugas sesuai etika, KY mendukung terwujudnya peradilan yang bersih dan adil, yang merupakan fondasi negara hukum demokratis. Integritas hakim yang terjaga oleh KY secara tidak langsung memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
Warga negara dapat berinteraksi dengan Komisi Yudisial ketika menemukan atau menduga adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh seorang hakim. Pelaporan juga dapat dilakukan jika ada perilaku hakim yang dianggap merendahkan kehormatan dan martabat profesi. Setiap informasi atau bukti terkait dugaan pelanggaran oleh hakim dapat disampaikan kepada KY untuk ditindaklanjuti.
Sebagai kesimpulan, Komisi Yudisial memegang peran vital dalam menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan di Indonesia. Dengan mandat pengawasan perilaku hakim, seleksi calon hakim agung, dan penegakan kode etik, KY adalah garda terdepan dalam memastikan independensi dan profesionalisme hakim. Keberadaan dan efektivitas KY sangat menentukan kualitas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dengan menghapus Pasal 5 dan mengubah PAsal 6, serta mengubah beberapa ketentuan pada BAB II, dan Format III.I Lampiran III
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Komisi Yudisial yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Komisi Yudisial yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai acuan bagi Anggota Komisi Yudisial dalam bersikap dan bertindak dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat Anggota Komisi Yudisial.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2014
Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2013.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Komisi Yudisial yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015
Penanganan Laporan dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020
Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Komisi Yudisial untuk periode 5 (lima) tahunyakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013
Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim